KENDARI,GAGASSULTRA.COM- DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat paripurna, Kamis (17/11/2022), dengan agenda mendengarkan pidato gubernnur atas kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Sultra tahun anggaran 2023.

Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Sultra, Aburrahman Saleh yang dihadiri wakil pimpinan, anggota DPRD Sultra dan dihadiri langsung Gubernur Sultra, H Ali Mazi, SH.

Pada kesempatan tersebut, Ali Mazi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sultra yang telah mengawali pembahasan rencanan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023.

Dikatakan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023, merupakan bagian dari siklus Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

GUbernur Sultra, H Ali Mazi, SH

Dalam uraiannya, orang nomor satu di Sultra ini menjelaskan, gambaran umum RAPBD Sultra tahun anggaran 2023, terstruktur mulai dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

"Pertama, pendapatan daerah. Secara keseluruhan ditargetkan, sebesar Rp.4,544 triliun. Jumlah itu bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rencana pendapatan daerah yang dikemukakan diatas, dapat kami gambarkan bahwa, pendapatan transfer memiliki kontribusi yang paling dominan, terhadap total pendapatan daerah,"kata Ali Mazi.

Secara keseluruhan belanja daerah direncanakan sebesar Rp.4,672 triliun yang akan digunakan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Lebih lanjut dikatakan, alokasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 ini, dipergunakan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah, serta program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum, serta Priorita Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah disepakati bersama, yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang manfaatnya diharapkan dapat berkontribusi secara siginifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya mengajak kepada kita semua, mari bersama seiring sejalan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD tahun 2023, merealisasikan target kinerja yang ada dalam RPJMD tahun 2018-2023, demi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat,"tutupnya.(***)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Dinaas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil meraih peringkat ke 3 nasional dalam Kategori Dinas Pertanian Provinsi Berkinerja Terbaik tahun 2022. Penghargaan ini diberikan oleh Kementrian Pertanian, selasa (06/12/2022) di Bogor, Jawa barat.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sultra, Drs Muh Djdul,MSi kepada gagassultra.com mengatakan, prestasi ini diberikan setelah Distanak Sultra dinilai oleh Kementrian RI setelah program-program kerja yang dilakukan mampu mendukung program Kementrian Pertanian RI.

Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanak Prov Sultra, Djodji Paat mewakili Kadis Muh Djudul saat menerima penghargaan dari Kementrian Pertanian   Foto : IST

"Komunikasi dan koordinasi yang intens antara provinsi dengan Pusat (Kementerian Pertanian) juga menjadi salah satu indikator pendukung dalam pencapaian ini,"kata Djudul didampingi Djodji Paat, SP.,MP, Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanak Sultra.

Dikatakan, pencapaian Distanak Sultra tahun ini tidak lepas dari dukungan semua elemen penggiat pertanian di Sultra.

"Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda Sulawesi Tenggara, serta semua penggiat pertanian yang ada di Sultra atas kerja kerasnya sehingga penghargaan ini dapat kita raih." terangnya.

"Penghargaan ini bukan hanya milik Distanak Sultra, tapi kami persembahkan untuk rakyat Sultra."tambahnya.

Untuk tahun 2021 kata Djudul, Dsitanak Sultra berhasil menjadi yang terbaik ke-2 khusus untuk satker secara nasional. Sedangkan untuk satker sarana dan prasarana pertanian urutan tiga terbaik se indonesia.

"Alhamdulillah untuk pembenihan Distanak Sultra tahun ini sudah mendapat terbaik ke tiga,"jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, prestasi ini tidak lepas dari dukungan dan mewujudkan visi misi dari Gubernur Sultra, Ali Mazi. Dimana dalam salah satu visinya menjadikan Sultra berdaulat pangan.

"Jadi upaya kita bagiaman mendukung visi tersebut dengan program peningkatan paproduksi pangan. Dan, selam empat tahun kepemimpinan AMAN hasil produksi pangan kita sudahsurplus,"tutupnya. (***)

KENDARI,GAGASSILTRA.COM-Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar sosialisasi bantuan hukum kepada pelaku usaha. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang di wakili Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, Laskar Gombilo Bitu, S.STP, MSi di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (06/12/2022).

Program tersebut saat ini terus disosialisasikan melalui Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (LBPH-PUMK).

Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi Sultra, Amrin, mengungkapkan, serjumlah masalah memang kerap dialami para pelaku usaha. Untuk itu, pendampingan hukum sangat penting karena penutupan tempat usaha membuat pelaku UMKM kerap terjerat masalah hukum. Misalnya, soal kredit macet, utang piutang, wanprestasi, hingga masalah ketenagakerjaan dengan karyawan.

"Sosialisasi Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (LBPH-PUMK) sangat penting bagi pelaku usaha,"Amrin.

Dikatakan, kegiatan ini digelar dalam rangka membangun atau memberikan pemahaman serta pendampingan hukum bagi para pelaku UMKM atau pelaku usaha. Selain itu, para peserta atau pelaku usaha mendapatkan pengetahuan bagaimana solusi yang harus ditempuh jika ada persoalan hukum yang terjadi.

“Kalau kita di Sultra kita gelar delapan angkatan. Peserta mencapai 300 orang menghadirkan pemateri dari kantor pajak, Kemenkum dan HAN juga Dinas Koperasi. Kami juga telah berkoordinasi dengan LBH di Kota Kendari,"kata Amrin disela sela kegiatan.

Lebih alnjut dikatakan, dalam melakukan kegiatan usaha, pelaku UMKM tentu tidak terlepas dari permasalahan, terlebih pada saat dan pasca pandemi covid – 19. Untuk itu, pihaknya berharap melalui layana bantuan hukum, para pelaku usaha bisa mendapatkan angin segar dari setiap persoalan yang dihadapi.

Sebelumnya, kata Amrin, pihaknya juga sudah menggelar sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha baik pemula maupun menengah, dan yang telah memiliki legalitas berusaha, agar kedepan bisa naik mendorong lahirnya pengusaha naik kelas menjadi wirausahawan sukses. (***)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara (Sultra) terus melakukan penguatan terhadap pelaku koperasi dan UMKM yang ada di wilayah kerjanya.

Salah satu yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Sultra dengan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, La Ode Saifuddin mengungkapkan pihaknya melibatkan praktisi dan akademisi dalam pendampingan kepada para pelaku UMKM.

"Dalam melakukan pendampingan kita melibatkan akademisi dan praktisi," terang La Ode Saifuddin kepada media di salah satu hotel Kota Kendari.

Tujuan pendampingan tersebut agar para pelaku UMKM benar-benar menjalankan usahanya dengan baik. "Mereka (akademisi dan praktisi) memang sudah pakar di bidangnya. Mereka memberikan masukkan terkait apa saja yang mesti dilakukan," terang Saifuddin.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Intens Tingkatkan Kualitas Koperasi. Langkah tersebut dilakukan secara berkala dengan menggelar pelatihan bagi para pelaku koperasi.

"Yang lalu kita adakan pelatihan sampai 8 angkatan. Ini lagi 2 angkatan. Setiap angkatan ada 40 orang," terang La Ode Saifuddin.

Diungkapkannya, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para pelaku koperasi yang ada di Sultra. Bahkan, selama ini salah satu permasalahan koperasi di manapun terkait SDM. Masalah SDM itu terkait tuntutan tugas memajukan koperasi yang dikelola.

"Pemprov Sultra melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus berkomitmen meningkatkan geliat operasi. Salah satunya dengan menggelar berbagai pelatihan koperasi,"jelasnya.
Dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan, La Ode Saifuddin berharap dapat membantu pelaku koperasi dalam mengelola koperasinya. Selain melakukan pendampingan, pihaknya juga memberikan bantuan modal kepada para pelaku UMKM. Bantuan tersebut diberikan kepada para pelaku UMKM yang telah didata dan diverifikasi lapangan.

"Masih sementara pendataan dan verifikasi, insya Allah cair tahun ini," tutupnya.(***)

- Gandeng Pemerintah Kabupaten/Kota Gelar Pasar Murah
KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Tingginya angka inflasi daerah di Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menjadi perhatian pemerintah provinsi. Sejumlah langkah ditempuh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sultra salah satunya dengan menggelar pasar murah di 17 Kabupaten/Kota di wilayah Sultra.

Untuk mewujudkan dan menekan angka inflasi daerah, Dinas Perindag Sultra menggandeng Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tahap pertama pasar murah tuntas dilaksanakan dan hasilnya mampu memberi manfaat kepada masyarakat secara langsung dan bisa menekan angka inflasi daerah.  Pasar murah ini akan dilaksanakan dua tahap, untuk tahap pertama pada bulan November dan tahap kedua bulan Desember.

Kadis Perindag Sultra, Hj Sitti Saleha saat menyerahkan secara langsung paket sembako kepada masyarakat saat pasar murah digelar di Kabupaten Bombana

Pada tahap pertama yang dilaksanakan November 2022 menggelar pasar murah secara bersamaan di Kota Baubau dan Kota Kendari yang berlangsung selama tiga hari. Sealnjutnya, di Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana.

Sedangkan untuk tahap pelaksanaan pasar murah dimulai tanggal 05-10 Desember 2022. Kabupaten Konawe, Konawe utara, Konawe Selatan, Kabupaten Muna, Kota Baubau dan terakhir Kabupaten Kolaka Timur.

"Kita siapkan dua kupon yang bernilai Rp50.000 untuk satu kupon dan satu Kepala Keluarga (KK) kami berikan dua kupon yang nilainya Rp100.000,"terangnya.

Kadis Perindag Sultra, Hj Sitti Saleha bersam Pj Bupati Bombana dan Forkopimda dan perwakilan masyarakat saat melaksnakan pasar murah di Bombana

Disperindag Sultra Pastikan Stok Sembako Jelang Nataru Tercukupi

Ditengah upaya menekan inflasi dengan menggelar pasar murah, Dinas Disperindag Sultra juga memastikan ketersediaan stok Sembilan Bahan Pokok (Sembako) menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) tercukupi.

Kepala Dinas Perindag Sultra, Hj Sitti Saleha melalui Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sultra, La Ode Muhammad Fitrah Arsyad mengatakan bahwa kepastian tersebut diberikan berdasarkan data sudah ada terkait stok.

Pasar murah jelang pelaksanaan hari natal dan tahun baru (Nataru) sangat bermanfaat untuk masyarakat dalam memperoleh kebutuan pokok

seperti tahun-tahun sebelumnya pada perayaan Nataru, masalah ketersediaan stok tidak terlalu signifikan. Pasalnya Disperindag Sultra bersama stakeholder terkait bekerja sama dari jauh-jauh hari untuk kecukupan pemenuhan kebutuhan sembako pada masyarakat.

" Menjelang perayaan Nataru kali ini, stok sembako di pasaran masih terbilang aman, bahkan diperkirakan dapat mencukupi hingga bulan Februari 2023," ucapnya di Kendari pada Senin (5/12/2022).

Lanjutnya, pihaknya kini tengah fokus menangani permasalahan yang selalu terjadi tiap adanya perayaan besar, yaitu masalah lonjakan harga di pasaran. Kata dia, saat ini terdapat kenaikan harga di beberapa komoditi seperti beras dan telur.

Berdasarkan pantauan Disperindag Sultra di pasar, harga telur kini pada kisaran Rp57-61 ribu per kilogram. Sementara itu, telur yang dijual di pasar murah juga harus mengalami kenaikan harga dari Rp48 ribu menjadi Rp52 ribu per kilogram karena modal yang dikeluarkan distributor adalah Rp51 ribu.

Suasana Pasar murah di Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana

" Di pasar murah yang kami gelar juga terpaksa naik, karena distributor telur pasar murah hanya mengambil untung Rp1 ribu," tambahnya.

Sementara itu, Fitrah juga menyampaikan bahwa komoditi beras memang cenderung ada kenaikan, karena ada beberapa daerah pertanian yang mengalami banjir pasca hujan ketika panen. Kendati demikian, kejadian tersebut tidak mempengaruhi ketersediaan beras di Sultra sehingga stok beras diperkirakan tetap akan tercukupi.

Disperindag Sultra menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak ragu masalah stok minyak goreng. Kata Fitrah, stok minyak goreng jelang Nataru di Sultra tetap tercukupi yang didukung oleh lima distributor dengan rentang harga Rp18-25 ribu tergantung merk dan juga Bulog Sultra yang dijual di harga Rp14 ribu.

Disperindag Sultra juga rutin melaksanakan pasar murah guna menstabilkan harga bahan pokok yang mengalami lonjakan di pasaran dan meminimalisir kenaikan harga yang disebabkan oleh penimbunan yang dilakukan oknum-oknum distributor yang tidak bertanggung jawab.(***)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Pemvaguan kupon pasar murah yang bakal digelar di seluruh wilayah Sultra yang di motori Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat perhatian dari anggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya.

Legislator Hanura tersebut, terlihat langsung menghadiri pembagian kupon gratis pasar murah di Kota Baubau, Senin (14 /11/2022) yang di berikan langsung, Kadis Perindag Sultra, Hj Siti Saleha dan disaksikan Walikota Baubau, La Ode Ahmad Monianse.

Fajar Ishak Dg Jaya usai menyaksikan pemberian kupon gratis kepada warga mengaku sangat respon dengan langkah yang dilakukan Dinas Perindag Sultra. Apalagi saat ini Kota Baubau mengalami kenaikan inflasi yang tinggi, sehingga dengan ada pasar murah ini minimal mengurangi angka inflasi.

Walikota Baubau, La Ode Ahmad Monianse (tengah), Anggota DPRD Sultra, Fajar Ishak (batik), Kadis Perindag Sultra, Hj Siti Saleha dan Kadis Perindag Kota Baubau , La Ode Ali Hasan

"Harapannya kegiatan pasar murah ini sejatinya dilakuin di seluruh Kabupaten/kota sehingga bisa memberi dampak positif terhadap penurunan inflasi di Sultra,"kata Fajar Ishak.

Kepala Dinas Perdagangan Sultra Sitti Saleha menyebutkan, 4.000 kupon itu akan disebar di delapan Kecamatan se Kota Baubau.

Tahap awal, 2.000 kupon untuk kecamatan dalam kota. Sisanya di empat kecamatan pinggiran Baubau yang akan dilaksanakan pada awal Desember.

“Bantuan ini bersumber dari dana BTT dan DAU untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan pasar murah dengan pemerintah kabupaten kota,”ungkap Saleha.

Seluruh kupon akan disalurkan pihak kelurahan setempat, jatah setiap Kecamatan masing-masing 500 kupon.(***)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Anggota DPRD Sultra, Dapil Pemilihan kepulauan Buton, Fajar Ishak Daeng Jaya,SE, MH terus mendorong produk lokal warga, khususnya dari hasil UMKM untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

Komitmen tersebut disampaikan legislator Hanura ini setiap kali turun ke masyarakat, baik dalam masa reses atau dalam tugas lain saat jaring aspirasi di daeah pemilihannya wilayah Kota Baubau, Buton, Buteng, Busel dan Wakatobi.

Fajar Ishak menuturkan, dalam kunjungannya di sejumlah dapilnya, mulai dari Kota Baubau, Buton, Buteng dan Busel, dirinya mengaku salut dengan hasil produk lokal masyarakat. Mulai dari gerabah, tenun hingga produksi pakaian lokal daerah.

"Kita tidak boleh menutup mata dengan hasil kreasi masyarakat dan akan teruus kita dorong untuk meningkatkan produksi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan,"kata Fajar Ishak saat ditemui di Baubau di area Pantai kamali beberapa waktu lalu.

Fajar Ishak yang juga mantan Ketua Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Baubau ini menyebutkan, ada kuliner lokal, pembuatan baju dan kain tenun adat khas Buton, hasil budidaya perikanan dan produk kerajinan lainnya.

“Tentunya dengan keterbatasan yang ada khususnya permodalan bukan menjadi kendala bagi warga untuk tetap berkarya. Dan ini akan menjadi catatan penting untuk dibawah ke propinsi untuk dipikirkan bersama,” tutupnya.(Din)

Fajar Ishak : Penting untuk Pemasukan PAD
KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Fajar Ishak Daeng Jaya, SE, MH meminta kepada Pemerintah Provinsi Sultra untuk membangun jembatan timbang di semua pelabuhan ferry yang di kelolah oleh Dinas perhubungan Sultra.

Hal ini diungkapkan legislator Hanura tersebut kepada Gagassultra.com saat ditemui di kantor DPRD Sultra awal pekan ini.

Dikatakan, keberadaan jembatan timbang di setiap pelabuhan ferry sangat penting. Selain untuk mengkur kapasitas kendaraan yang masuk kapal juga memastikan muatan kapal yang tidak over kapasitas.

"Tentunya bisa berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) jika bisa dimaksimalkan pengoperasiannya,"kata Fajar.

Dari 10 pelabuhan ferry yang di kelolah Dinas perhubungan Sultra, kata Fajar, baru dua pelabuhan yang memiliki jembatan timbang yakni pelabuhan Ferry Tampo dan Pelabuhan Ferry Baubau. Sementara 8 pelabuhan ferry lainnya diantara Pelabuhan ferry Waara di Buteng, Pelabuhan ferry Kamaru di Buton, Pelabuhan ferry Wanci di Wakatobi, Pelabuhan ferry Torobulu di Konsel, Pelabuhan ferry Langara di Konkep dan Pelabuhan ferry Kendari belum memiliki jembatan timbang.

"Untuk APBD 2023 diusulkan alokasi anggaran untuk pembangunan jembatan timbang. Namun untuk lokasinya dimana dikembalikan dinas teknisnya. Yang jelas ada anggaran untuk itu (pembangunan jembatan timbang-red),"terangnya.

Selain itu, kata Fajar, dari kunjungan kerja di beberapa pelabuhan ferry di awal tahun lalu banyak fasilitas pelabuhan masih banyak yang harus diperbaiki. Tentunya, ini menjadi catatan untuk bersama dipikirkan sehingga kenyamanan penumpang atau pengguna pelabuhan bisa maksimal. (***)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memberikan perhatian terhadap pelaku usaha kecil menengah.Melalui Dinas Koperasi dan UMKM Sultra bakal memberikan bantuan stimulus kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam upaya penanganan inflasi.

 Demikian diungkapkan, Kepala Dinasi Koperasi dan UMKM Sultra, La Ode Saifuddin kepada awak media di salah satu hotel Kota Kendari baru-baru ini. 

Dikatakan, Sebanyak 3.600 UMKM terdata dalam daftar penerima bantuan yang bersumber dari APBD Sultara ini.

salah satu kegiatan Dinas koperasi dan UMKM 

"Masih sementara pendataan dan verifikasi, insya Allah cair tahun ini," terang La Ode Saifuddin di sela pelatihan akuntansi kepada para pelaku koperasi.

 Ia merinci, 3.600 pelaku UMKM tersebut tersebar di 13 kabupaten dan kota dengan jumlah yang bervariasi. 

"Harapan kita sebanyak 3.600 pelaku usaha bisa terima data stimulus ini," katanya. 

Untuk bantuan tersebut, para pelaku UMKM akan menerima Rp 2 juta untuk setiap usaha setelah dinyatakan lolos verifikasi. 

"Sekarang masih sementara verifikasi lapangan. Prosesnya itu dari pendataan, lalu data diverifikasi, dan dilakukan verifikasi lapangan," terangnya.

 Namun demikian, kata saifuddin, tiga daerah tak termasuk dalam bantuan stimulus penanganan inflasi ini karena pihak Dinas Koperasi dan UMKM terbatas waktu. Sementara ketiga daerah ini aksesnya cukup jauh, yakni Wakatobi, Konawe Kepulauan, dan Kolaka Utara.

"Terbatas waktu karena satu bulan kita diberi waktu untuk pendataan karena masuknya di perubahan anggara," jelas La Ode Saifuddin.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan UKM, Amrin, SE mengatakan, saat ini pihaknya masih memutakhirkan dan memverifikasi data. Pasalnya, penerima bantuan ini betul-betul tepat sasarn kepada UMKM yang sangat mempengaruhi usahanya paska pandemi dan menekan inflasi. "Kita masih menunggu SK Gubernur, jadi kalau sudah ada akan secepatnya kita salurkan,"katanya. (***)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM-Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan terus melakukan langkah dan upaya pencegahan terhadap penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak. Bahkan, penyakit yang menyerang hewan ternak (sapi-red) sempat membuat masyarakat resah.

Untuk itu, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Pemrov Sultra telah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan vaksinasi terhadap seluruh hewan ternak yang tersebar di 17 kabupaten/Kota di Sultra.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Drs. Muh. Djudul, MSi saat dikonfirmasi mengakui jika saat ini pihaknya telah melakukan vaksinasi disejumlah Kabupaten/kota di Sultra. hal ini dilakukan untuk melindungi hewan ternak masyakat agar tidak terjangkit PMK.

Pemberian vaksinasi kepada hewan ternak di Kabupaten Bombana untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku. Foto : IST

"Yang sudah jalan ada 12 kabupaten/Kota untuk vaksinasi,"kata Djudul.

Dikatakan, untuk pelaksanaan vaksinasi PMK pihaknya menyediakan sebanyak 64 ribu dosis vaksin yang sudah di sebar hampir disemua daerah. Bahkan, pihaknya menargetkan pemberian vaksin tersebut tuntas hingga akhir tahun ini.

"Ada 64 ribu dosis dan target kita tuntas 100 persen hingga 31 Desember 2022,"jelasnya.

Ditambahkan, pemberian dosis vakinasi PMK terhadap hewan ternak ini juga mendapat perhatian dari Gubernur Sultra, Ali Mazi. Bahkan, orang nomor satu di Sultra tersebut turun langsung melaunching pemberian vaksin PMK di Kabupaten Kolaka Utara beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular. Penyakit ini menyerang semua hewan berkuku belah/genap, seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba termasuk juga hewan liar seperti gajah, rusa dan sebagainya. (Hasrin Ilmi)