- Untuk Pengembangan Wirausaha Baru
KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Pengembangan usaha pelaku IKM di sulawesi tenggara (Sultra) terus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sultra, perhatian terhadap pelaku usaha IKM terus dilakukan.

Dibawah kepemimpinan Kepala Dinas, Hj Siti Saleha,terus melakukan pembinaan, pendampingan dan memfailitasi terhadap pelaku Industri kecil menengah (IKM) di Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktifitas. sehingga pelaku IKM mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Selain itu, dapat meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat."Ini bagian dari penerapan salah satu misi pemerintah Provinsi Sulawesi tenggara yakni memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi,"kata Siti saleha.

Kepala Bidang IKM Dinas Perindag Provinsi Sultra, Muhamad Yasser Tuwu menjelaskan untuk meningkatkan kapasitas produksi IKM di Sultra, pihaknya terus melakukan upaya berpa bimbingan teknis di selruh 17 kabupaten/Kota yang ada di Sultra.

Praktek perbengkelan binaan Dinas Perindag Provinsi Sultra

"Terkahir kita adakan bimbingan teknis di desa bajo indah di kabupaten Konawe. Kenapa kita bikin disitu karena itu salah satu kegiatan yang mendukung tiga proyek strategis nya pak gubernur yaitu rumah sakit jantung, perpustakaan intenasional dan jalan Kendari toronipa. Tujuan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat bisa tumbuh,'jelasnya.

 
Tujuan bimbingan teknis itu untuk pengembangan wirausaha baru, yang mata pencaharian nelayan itu kita diservikasi. Misalnya suami melaut dan istri nya membuka usaha membuat prodak dari bahan dasar ikan hasil tangkap. Kemudian kita lakukan juga bimbingan teknis untuk pengembangan usaha jadi untuk industri kecil bisa kita dorong menjadi skala menengah bahkan skala atas.

Pelaku IKM binaan Dinas Perindag Provinsi Sultra

"Misalnya kakao atau coklat bikin nya seperti apa kita kasih pengembangan nya sehingga usaha nya itu bisa berkembang. Kita fasilitasi dan kita bantu pelaku industri kecil untuk mendapatkan sertifikat halal dan juga teman teman dari kementrian agama dan teman teman universitas muhammadiyah,"jelasnya.

Selain itu, Dinas Perindag Sultra juga melakukan fasilitasi pelaku pelaku IKM untuk bisa masuk ke pretel modern seperti Hypermart atau indomart itu yang kita dorong tetapi harus produk unggulan yang legalitas nya jelas. Itulah yang nanti nya akan kita promosikan baik promosi offline maupun online.

 Makanya setelah acara di Wakatobi Pak presiden heran ternyata prodak kita di Sultra sangat bagus misalnya kita ikutkan pelaku industri kecil pameran internasional di Tanggerang. Jadi di diklatkan dulu bagaiamana teknik bagaimana memasuki pasar luar negri dan disitu hadir duta duta besar dan investor asing untuk pameran nya satu Minggu dan diklatnya satu Minggu dan kegiatan itu terlaksana di Jakarta.

Suasana Bimbingan teknis yang dilakukan Dinas Perindag Sultra

 Selain melakukan bimbingan prodak, pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk dan pihaknya juga promosi fasilitas pemasaran nya. Sedangkan bimbingan teknis di masyarakat ada yang kita laksanakan selama 4 hari misalnya pembuatan kripik kegiatan itu hanya 1 atau 2 hari.

"Sebelum kita membuat kegiatan kita analisa dulu dan kita identifikasi kebutuhan di daerah itu seperti apa dan itu harus kita lakukan,"kata Yasser

 Selanjutnya, tahun 2023 bimbingan teknis akan adakan di 17 kabupaten kota dan akan difasilitasi secara langsung. Dan dibagi satu bulan bisa dilakukan di dua kabupaten.

Misalnya pelaku IKM itu kemajuan mereka sementara negosiasi untuk meraba kebutuhannya dan rencana ke negara Madagaskar untuk mempromosi prodak prodak tersebut. Dan Persyaratan persyaratan untuk di luar negeri itu kita akan penuhi. Mudah mudahan harapan nya bisa terpenuhi karena kalau kita ekspor langsung industri kecil langsung dan ini baru dan selama ini belum ada produk sultra tembus sampai pasaran internasional.

Namun demikian, usaha ini membutuhkan sinergi dengan stackholder yang lainnya selain instansi seperti kadin dan teman teman akademisi. Apalagi saat ini, negara Madagaskar sesuai dengan komunikasi yang dilakukan sebanyak tiga pelaku IKM yakni dapur umi minten Konawe, moilaku dari konsel dengan coklat kambaka di kota Kendari itu yang lagi tahap negosiasi. Karena kalau berbicara ekspor kita harus pendampingan betul jangan sampai pelaku usaha kita dia terjebak dan tidak merugikan teman teman yang usaha.

Karena berbicara ekspor ini bukan jual langsung beli diakan ada sistem peradangan jangan sampai barang terkirim uang tidak terbayar jadi sekarang memakai sistem leeter of credit ( LC ) kerja sama antar bank luar negeri dan bank indonesia.

Jadi memang selain kita sinergi luar kita juga sinergi antar bidang, komunikasi di negara Madagaskar sebelumnya itu komunikasi ini ada konektivitas kementerian perdagangan dan perwakilan dagang luar negeri. Uniknya itu dari pameran.(***)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM - Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara mengimbau koperasi untuk tertib menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, La Ode Saifuddin kepada para pelaku koperasi di Kota Kendari baru-baru ini.

Dikatakan, pihaknya menemukan banyak koperasi yang bermasalah selama ini salah satunya tidak menggelar RAT secara teratur. Hal ini berdasarkan hasil temuan saat turun meninjau langsung dilapangan.

"Setiap tahun Dinas Koperasi dan UMKM turun menilai koperasi dengan datang langsung tetapi ternyata banyak koperasi yang bermasalah. Banyak yang tidak menggelar RAT," terangnya.

salah satu kegiatan peningkatan kapasitas terhadap koperasi yang digelar Dinas Koperasi UMKM Sulawesi Tenggara

Untuk itu, dihadapan sekitar 80 pelaku koperasi yang hadir Ia menegaskan, RAT merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi. Sebabnya di dalam RAT akan dibahas mengenai pertanggunjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi yang bersangkutan.

RAT juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi.

Salah satu kendala tak diadakannya RAT yakni tidak tertibnya administrasi koperasi saat dijalankan. Untuk itu, pihak Dinas Koperasi dan UMKM Sultra melakukan pelatihan administrasi akuntasi bagi pelaku koperasi.

"Permasalahan koperasi di manapun terkait sumber daya manusia terkait tuntutan memajukan koperasi yang dikelola. Dengan pelatihan semacam ini masalah SDM bisa teratasi, sehingga dapat membuat laporan akuntasi koperasi yang baik dan benar," terang Saifuddin.

Senada diungkapkan, Laskar G Gumbilu Bitu,, STp, MSi Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi UMKM Sultra, salah satu kriteria koperasi yang sehat adalah setiap tahun harus mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

"Koperasi yang sehat itu bisa dilihat dalam online data sistem (ODS) dan sistem ini terdapat di selruh Dinas koperasi kabupaten/kota yang ada di Sultra,"jelasnya. (***)

- Sepakat KUA PPAS APBD Tahun 2022 Dilanjutkan
KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Fraksi Kebangkitan Pembangunan Nurani Rakyat gabungan dari Partai PKB, PPP dan Hanura, DPRD Sultra sepakat pembahasan Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Provinsi Sultra sepakat dilanjutkan untuk di tandatangani bersama.

Demikian diungkapkan, sekretaris Fraksi Kebangkitan Pembangunan Nurani Rakyat, Fajar Ishak Daeng Jaya, saat rapat anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemrov Sultra, senin (21/11/2022).

"Akhirnya Fraksi Pembangunan Nurani Rakyat menyatakan menerima dan sangat setuju KUA PPAS untuk dilanjutkan pada penandatanganan Mou dengan Pemrov Sultra,"kata Fajar Ishak yang juga juru bicara fraksi.

Namun demikian, pada kesempatan tersebut, legislator hanura ini dalam APBD 2023 menambahkan, jika kepantingan pendidikan khususnya kesejahteraan guru honorer SMA/SMK terkait dengan honornya. Termasuk kenaikan honor pegawai honorer Polisi kehutanan.

"Guru-guru GTT harus diperhatikan honor dan kesejahteraanya. Termasuk menaikan honor Polhut honorer dari Rp 600 ribu menjadi Rp 1 juta,"kata Fajar.

Pihaknya juga meminta kepada Pemrov Sultra untuk menyelesaikan pembangunan tugu pahlawan nasional Oputa Yii Koo di Kota Baubau dan kendari.

Selain itu, yang paling penting juga untuk menghasilakan PAD yakni pembangunan jembatan timbang disetiap UPTD pelabuhan (pelabuhan fery-red). Karena dalam pantauan yang dilakukan beberapa waktu lalu dari 10 peabuhan ferry yang dikelola Dinas perhubungan Sultra, baru dua yang punya jembatan timbang yaitu Pelabuhan Tampo dan Pelabuhan Baubau.

Sementara 8 pelabuhan ferry lainnya diantara Pelabuhan ferry Waara di Buteng, Pelabuhan ferry Kamaru di Buton, Pelabuhan ferry Wanci di Wakatobi, Pelabuhan ferry Torobulu di Konsel, Pelabuhan ferry Langara dihb Konkep dan Pelabuhan ferry Kendari belum memiliki jembatan timbang.

"Jembatan timbang penting untuk memastikan muatan kapal tidak over dan sekaligus meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD),"jelasnya.

"Terakhir, semua yang terkait dengan kerusakan jalan segera diperbaiki dan dibenahi pada APBD tahun 2023,"tutupnya. (***)

Laporan : Hasrin Ilmi
BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Kabar baik dari perluasan Bandara Betoambari Kota Baubau, dimana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra memberikan bantuan anggaran Rp 10 M. Anggaran anggaran tersebut diperuntukan pembebasan lahan untuk runway Bandar Udara (Bandara) Betoambar.

Demikian diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Fajar Ishak Dg Jaya kepada sejumlah wartawan saat ditemui di Rujab walikota baubau, selasa (04/10/2022).

Dikatakan, bantuan Rp 10 miliar kepada Pemkot Baubau itu telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sultra tahun 2022.

“Alhamdulillah, kita sepakati Rp 10 miliar menjadi bantuan keuangan Pemprov Sulawesi Tenggara kepada Pemkot Baubau untuk pembebasan lahan dalam rangka perpanjangan landasan pacu atau runway Bandara Betoambari,” kata Fajar ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, saat ini dokumen Perubahan APBD Sultra 2022 masih dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kami perkirakan akhir bulan (Oktober) ini atau awal bulan (November) depan sudah bisa dikirim dana itu ke Pemkot Baubau,” jelasnya.

Menurut dia, sokongan dana pembebasan lahan itu merupakan bentuk perhatian Pemprov Sultra. Di mana Gubernur merasa perlu ada perluasan runway agar Bandara Betoambari bisa didarati pesawat berbadan lebar.

“Pemkot Baubau lah nanti yang mengatur penggunaan uangnya. Tentu disiapkan tim teknis, tim penilai dan tim apresial untuk menentukan harga yang wajar terhadap tanah sehingga tidak ada lagi istilah kelebihan pembayaran, _mark up- pembelian dan lain sebagainya. Tapi, yang pasti untuk saat ini provinsi punya kemampuan seperti itu,”jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya berharap dana Rp 10 M tersebut mamapu diamksimalkan Pemerintah Kota Baubau sesuai peruntukannya.

"Saya yakin Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse akan memantau semaksimal mungkin agar penggunaan anggaran pembebasan lahan tersebut tepat sasaran,"tutupnya. (***)

KENDARI,GAGASSULTRA.COMDinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku koperasi.

 "Salah satu permasalahan koperasi di manapun terkait SDM. Masalah SDM itu terkait mengelola dan memajukan koperasi yang dikelola," terang Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, La Ode Saifuddin pada Rabu (30/11/2022).

 Untuk itu, La Ode Saifuddin mengaku, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas koperasi agar lebih berdaya saing. Langkah yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM atau pelaku koperasi itu sendiri.

 "Dinas Koperasi dan UMKM terus berupaya meningkatkan geliat koperasi, salah satunya dengan menggelar berbagai pelatihan," kata La Ode Saifuddin saat membuka pelatihan akuntansi koperasi.

 Salah satu kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM yakni menggelar Pelatihan Akuntansi Perkoperasian. Pelatihan ini diikuti 80 peserta dari sejumlah pelaku koperasi. Mereka dibagi dalam 2 kelompok masing-masing 40 orang.

 Dengan pelatihan yang diberikan ini, ia berharap para pelaku koperasi dapat menjalankan koperasinya dengan baik. "(Dengan berbagai pelatihan) diharapkan dapat memunculkan ekonomi kreatif. Dengan timbulnya hal tersebut bersamaan pula timbul ide-ide kreatif," kata La Ode Saifuddin.

 Untuk diketahui, kegiatan ini sendiri digelar sejak 30 November hingga 2 Desember 2022. Para peserta menerima materi dari para akademisi, praktisi, dan pihak Dinas Koperasi dan UMKM. (***)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Fajar Ishak Daeng Jaya, SE, MH menggelar sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sultra, Sabtu(22/10/2022).

Dalam kegiatan tersebut, legislator Hanura Sultra ini didampingi staf ahli DPRD Provinsi Sultra, Jefri, SKM, MPH yang dihadiri warga Kelurahan Lanto, Bone-bone, Wameo Kecamatan Batupoaro.

Pada kesempatan tersebut, mantan Ketua Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Baubau ini menyampaikan terimakasih kepada seluruh warga, tokoh adat dan pemuda yang hadir. Apalagi, kata Fajar kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan baru tahun ini pertama dilakukan oleh anggota DPRD Propinsi.

Anggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya, SH, MH foto bersama warga usai kegiatan

"Tahun ini pertama kali dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi, makanya saya memilih Kecamatan Betoambari karena lumbung suara saat terpilih menjadi anggota DPRD Sultra wilayah ini yang terbesar,"kata Fajar membuka pembicaraannya.

Terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Fajar Ishak menjelaskan, Pancasila adalah dasar negar yang menjadi warisan para poendahulu dan pejuang negara ini. Bahkan, Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia sangat dihormati oleh bangsa lain.

Peserta sosialisasi dengan tertib mendengarkan penjelasan dari pemateri

"Jadi menjadi kewajiban dan tugas kita sebagai warga negara untuk dilksanakan setiap saat dalam konsep berbangsa dan bermasyarakat,"jelasnya.

Sedangkan untuk wawasan kebangsaan kata mantan wartawan ini, lebih dikenal dengan empat pilar kebangsaan yang selama ini.

"Empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,"tambahnya.(***)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra),Fajar Ishak Daeng Jaya, SE, MH memebrikan apresiasi kepada Balai Latihan
Kerja (BLK) Kendari yang turun langsung memberikan pelatihan menjahit kepada kelompok masyarakat di Kota Baubau.

hal ini disampaikan saat menghadiri pelatihan menjahit kepada kelompok masyarakat se Kecamatan Batupoaro, di aula kantor kelurahan Lanto, Kota
Baubau, senin (10/10/2023).

Dikatakan, pelatihan tersebut sangat diperlukan kelompok masyarakat untuk meningkatkan keahlian menjahit, sehingga bisa berdampak pada peingkatan
kesejahteraan. Untuk itu, pihaknya mengharapkan kepad seluruh peseerta untuk mengikuti kegiatan ini hingga tuntas.

"Pelatihan ini akan menjadi modal utama menghasilkan produk yang bisa meningkatkan penghasilan kita,"kata fajar ishak dalam sambutannya.

Selain itu, kata Fajar, semua peserta pelatihan ini akan menjadi perhatiannya agar bisa mendapatkan bantuan mesin jahit dan kelangkapannya
dari Provinsi Sultra melalui dinas terkait sesuai dengan program dari Gubernur Sultra, Ali Mazi.

"Saya akan kawal penyaluran bantuan mesin jahit ini agar diterima langsung dan tepat sasaran kepada yang berhak. termasuk yang sudah
mengikuti pelatihan ini,"katanya.

Kegiatan pelatihan ini menghadirkan mentor dari BLK Kendari dan dihadiri Kepala Dinas Tenaga kerja Kota Baubau. (***)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daaerah (DPRD) Sutra menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2023.

Kesepakatan tersebut ditandatangani dalam kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Sultra Ali Mazi dan pimpinan DPRD Sultra dalam rapat paripurna DPRD, Senin (21/11/2022) malam.

Sebelum penandatanganan MoU tersebut, Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Suandi Andi menyampaikan sejumlah catatan dan masukan rancangan KUA/PPAS tersebut.

Diantaranya, Pemprov dalam menyampaikan KUA/PPAS APBD 2023 agar memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Pasal 90 menekankan penyampaian KUA PPAS paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Selain itu, di akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, pihaknya menyarankan agar pengalokasian anggaran 2023 fokus pada perbaikan jalan dan jembatan. Serta perhatian Pemprov terhadap Kabupaten Wakatobi sebagai kawasan pariwisata nasional.

Selanjutnya, kebijakan yang belum terealisasi sampai akhir tahun anggaran agar Pemprov dapat menyampaikan ke DPRD kegiatan apa saja yang belum terealisasi dan apa kendalanya.

“Sehingga dapat menjadi perhatian kita semua dalam proses perencanaan sampai penganggaran pembahasan APBD yang akan datang,” katanya.

Berikutnya, pembangunan kantor Gubernur Sultra yang sedianya akan dibangun 22 lantai maka disepakati akan dibangun 5 lantai dengan skema penganggaran tahun jamak, yang akan ditandatangani bersama antara Gubernur dan DPRD. Pemprov agar memperhatikan pembangunan RKB SMA dan sederajat karena masih ditemukan sekolah yang proses belajar mengajarnya bergantian, dan honor para guru tidak tetap sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kegiatan pemutihan denda pajak kendaraan untuk tetap dilanjutkan, mengingat daya beli masyarakat Sultra masih sangat rendah akibat pandemi Covid-19,"jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, perhatian Pemprov meningkatkan UMKM khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.(***)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Rencana kerja (Renja) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2023 diparipurnakan. Sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh didampingi tiga wakil ketua dilaksanakan di geduang sidang utama DPRD Sultra beberapa waktu lalu.

Renja DPRD Sultra dibahas dan disusun melalaui panitia khusus atau pansus. Hasil pembahasan dan penyusunan laporan Pansus dibacakan oleh anggota Fraksi Gerindra DPRD Haeruddin Konde.

“Pansus diberi tugas membahas dan merumuskan rencana kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023, dan melaporkan hasil pembahasannya dalam rapat paripurna,” katanya.

Dikatakan, rencana kerja 2023 terdiri atas sejumlah kegiatan prioritas dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD, diantaranya rapat kerja dewan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, fasilitasi aspirasi dalam bentuk rapat dengar pendapat, reses masa sidang 2022-2023.

Kegiatan peninjauan lapangan dalam rangka fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, seleksi calon Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KIPD) Sultra 2023-2025.

“Focus Group Discussion rancangan peraturan daerah, rapat paripurna HUT Sultra, rapat paripurna pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2018-2023, rapat paripurna KUA PPAS 2024, dan rapat paripurna Raperda APBD 2023,”bebernya.

Selain rencana kerja prioritas mereka, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun 2023 salah satunya dengan peningkatan kapasitas sumberdaya anggota dewan melalui Bimtek, Workshop maupun pelatihan dengan melibatkan pemerintah ataupun swasta.

Rapat paripurna turut hadir Gubernur Sultra Ali Mazi, anggota DPRD, Pj Sekda Asrun Lio, pimpinan OPD, Forkopimda, dan tamu undangan lainnya.(***)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM - Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong pelaku koperasi memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik terkait administrasi keuangan. Pemahaman dan pengetahuan tersebut dibutuhkan dalam menjalankan koperasi dengan baik. 

Untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Sultra menggelar pelatihan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas Kompetensi SDM Koperasi. Pelatihan ditekankan kepada pengetahuan dan implementasi akuntansi perkoperasian. 

"Harapannya melalui pelatihan ini para pelaku koperasi dapat meningkatkan pengetahuan dan mengaplikasikannya sehingga dapat membuat administrasi keuangan koperasi dengan baik dan benar," terang Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Laode Saifuddin saat membuka pelatihan kegiatan pada Rabu (30/12/2022). 

Kadis Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Sultra, Drs Laode Saifuddin,MSi fotto bersama pemateri dan perwakilan peserta

Laode Saifuddin mengaku, pihaknya berkomitmen terus mendorong koperasi di Sultra bergerak ke arah yang lebih baik.

"Pemprov melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus komitmen meningkatkan geliat operasi dan UMKM, salah satunya dengan menggelar berbagai pelatihan seperti hari ini," jelasnya. 

Pelatihan ini sendiri digelar selama 3 hari sejak 30 November hingga 2 Desember 2022. Sebanyak 80 pelaku koperasi yang dibagi menjadi 2 gelombang mendapatkan materi dari para praktisi, akademisi, dan pihak Dinas Koperasi dan UMKM. (Hasrin Ilmi)