BUTON,GAGASSULTRA.COM-Masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) masa sidang ketiga tahun 2023, dimanfaatkan anggota dewan untuk turun ke daeah pemilihannya. Kegiatan ini juga, dimanfaatkan anggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya turun menjaring aspirasi di Kabupaten Buton, Rabu (04/10/2023).

Fajar Ishak Daeng Jaya bersama warga Desa Holimombo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton

Keadiran legislator Hanura ini di Desa Holimombo, Kcamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton mendapat sambutan antusias dari warga. Bahkan, pada kesempatan tersebut warga banyak menyampaikan aspirasnya, diantaranya mengeluhkan "jalan nelayan" akibat abrasi pantai sehingga warga kesulitan menambatkan perahu.

Kepala Desa Holimobo Jaya Si Alira membenarkan jika selama ini masyarakat Desanya yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan mengeluh karena tidak memiliki jalan Nelayan.

"Ini sudah puluhan tahun dan sudah banyak perahu nelayan yang jadi korban karena dihempas gelombang karena tidak ada jalan perahu yang bisa dilewati sampai tambatan," kata Alira.

Dia menambahkan, saat ini akibat abrasi pantai, ada beberapa rumah warga dihempas abrasi dan terpaksa harus mengungsi ke daratan. Bahkan, sudah sekitar 20 meter abrasi pantai di Desa Holimombo.

La Sale, seorang nelayan Desa Holimombo Jaya juga mengatakan jika kondisi pesisir desanya butuh segera penanganan. Dua permintaan masyarakat yang saat ini dibutuhkan yakni pemecah ombak dan jalan nelayan.

Warga Desa Holimombo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton saat menerima kegiatan reses yang dilaksanakan anggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya

Menyikapi keluhan masyarakat, Fajar Ishak Dg Jaya, Anggota DPRD Provinsi Sultra Partai Hanura yang bertepatan dengan agenda reses menyikapi keluhan ini. Dihadapan masyarakat Desa Holimombo Jaya ia menyampaikan akan berupaya memperjuangkan keluhan masyarakat.

"Saya sudah mendengar keluhan masyarakat dan ini menjadi salah satu catatan prioritas untuk diperjuangkan. Apalagi selama ini masyarakat belum pernah mendapat bantuan," kata Fajar Ishak.

Selain keluhan nelayan, Fajar Ishak juga menyahuti beberapa permintaan masyarakat lainnya.

"Ada juga hal lain seperti bantuan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Termasuk bantuan pembangunan masjid saya coba fasilitasi ke pemerintah provinsi," kata Fajar Ishak.(Lipsus)

- LM Ali Haswandy : Untuk Minimalisir Kecelakaan Kerja
KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Seringnya kecelakaan kerja yang terjadi di beberapa perusahaan di lingkup kerja Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa bulan terakhir mendapat perhatian. Untuk itu, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Sultra menghimbau perusahaan agar menerapkan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seusia dengan SOP.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Transnaker Sultra, LM Ali Haswandy didampingi Kabid Binwas dan K3 Dinas Transnaker Sultra kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya, rabu (04/10/2023).

Dikatakan, pihaknya mencatat 436 kasus kecelakaan kerja dari 29 perusahaan di Sultra yang terjadi sejak tahun 2021 hingga bulan Juli 2023. Angka kecelakaan kerja paling banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan pertambangan utamanya pada seoktor angkutan.

"Terkait dengan fenomena yang terjadi beberapa bulan terakhir, banyak kecelakaan kerja di sektor angkutan di perusahaan pertambangan," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga, pihaknya menyampaikan pesan kepada setiap perusahaan agar lebih memperhatikan faktor-faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin keselamatan para pekerja.

Menurutnya, saat ini banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang menggunakan jasa pihak ketiga atau subkontraktor untuk merekrut tenaga kerja.

Meskipun perekrutan menggunakan pihak ketiga tetap dibenarkan secara regulasi, namun kata dia, hal tersebut dapat merugikan para tenaga kerja subkontraktor.

"Banyak perusahaan yang meng-Subkontrakan angkutannya kepada pihak ketiga kemudian pihak ketiga meng-Subkontrakan lagi ke pihak lain. Saya kira ini tidak melanggar, tapi paling tidak, walaupun di subkontrakkan, harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja, siapa yang bertanggungjawab dan memastikan kesehatan dan keselamatan kerjanya," tambahnya.

Untuk itu, ia meminta kepada setiap perusahaan agar memperhatikan kesehatan dan keselamatan seluruh pekerja yang beraktifitas di lingkungan perusahaannya.

"Mohon juga untuk perusahaan, jangan hanya karyawan di perusahaannya saja yang diperhatikan, tetapi juga termasuk pekerja subkontrak yang ada dilingkungan perusahaan itu," pintanya

Selain ke perusahaan, Ali Haswandi juga memberi himbauan kepada para tenaga kerja untuk senantiasa berhati-hati dan selalu mengutamakan K3 dalam setiap aktifitas kerjanya.

"Karena apapun yang kita lakukan, kalau sudah terjadi kecelakaaan semuanya akan sia-sia, dan yang rugi pasti pekerja itu sendiri," tutupnya. (***)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Kegiatan reses anggota DPRD Sultra, Aksan jaya Putra yang biasa disapa AJP di RT 01/RW 04 di Kelurahan mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sabtu (30/09/2023) mendapat apresia dari warga.

Pada akesempatan tersebut, Warga RT 01/RW 04 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari menyampaikan keluhan ketersediaan air bersih yang belum tersedia secara layak.
 
Ketua RW 04 Mangga Dua, La Ode Haerum dihadapan AJP mengatakan, kebutuhan air di daerahnya hanya tergantung dari sumur bor yang masih terbatas. Banyak warga yang harus membeli air di tempat-tempat tertentu. Apalagi, kebutuhan dasar air bersih menjadi skala prioritas umum di tempat itu, pasalnya wilayah Mangga Dua merupakan area perbukitan yang masih sulit untuk mendapatkan air bersih.

Aksan Jaya Putra (AJP) saat memberikan paket kepada salah satu warga saat reses

"Mohon kami bisa dibantu sumur Bor, karena wilayah kami sangat membutuhkannya, saat musim hujan saja kami masih kekurangan air, apa lagi di musim kemarau ini," keluhnya di hadapan AJP.

"Sampai saat ini memang belum terpasang pipa PDAM, sehingga warga terus membeli air tower," kata Handi samiun yang juga warga setempat.

Menjawab masalah itu, AJP berkomitmen untuk segera mewujudkan kebutuhan yang dikeluhkan masyarakat khususnya di RT 01/RW 04 Mangga Dua, Kecamatan Kendari.

"Setelah kami mendengar dan menghimpun aspirasi warga Mangga Dua terkait sumur bor, tentu kami selaku wakilnya di DPRD wajib untuk menjawab dan mewujudkan segera bantuan itu dengan melakukan koordinasi bersama mitra kami di pemerintahan," jelas Ketua Fraksi Partai Golkar Sultra itu.

Aksan jaya putra (AJP) foto bersama warga Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari 

Sedangkan, usulan perbaikan infrastruktur jalan kota, AJP berjanji akan segera menyampaikan masalah tersebut kepada Penjabat Walikota Kendari Asmawa Tosepu.

Pamungkas dalam reses di Mangga Dua, AJP meminta kepada warga setempat untuk memilih dengan cerdas calon legislatif dan presiden periode 2024 - 2029.

Tak menampik dirinya sebagai calon Legislatif dan Balon Walikota Kendari 2024 mendatang, AJP kini semakin dekat dengan masyarakat Kota Kendari.(Lipsus)

- Warga Keluhkan Air Bersih, Perbaikan Jalan dan drainase
KENDARI.GAGASSULTRA.COM-Masa reses anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) dimanfaatkan semua legislator untuk turun di dapilnya masing-masing.

Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh melaksanakan reses dua kelurahan yakni di Lorong Stadion, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sabtu (30/9/2023) dan dilorong DMS Kelurahan Mandonga, minggu (01/019/2023).

Dalam reses tersebut warga Lorong Stadion, mengeluhkan keterbatasan air bersih, jalan rusak, drainase serta bantuan perbaikan lapangan bola voli.

Kegiatan reses masa sidang tiga tahun anggaran 2022-2023 dibuka langsung oleh Camat Kadia yang diwakili Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Haerani Hambali. Ia katakan, melalui reses ini warga dapat menyampaikan langsung aspirasinya kepada Ketua DPRD Sultra.

"Muda-mudahan kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD Sultra," ucapnya.

Sementara itu, Ketua RT 01/RW 08, Juwita menyampaikan di daerahnya kekurangan air bersih dan jalan yang rusak.

"Di wilayah kami membutuhkan sumur bor karena saat ini air bersih susah sekali. Kemudian jalan juga rusak, sudah pernah diukur oleh Dinas PUPR Kendari namun hingga saat ini belum juga terealisasi," keluhnya.

Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Shaleh saat reses di Kelurahan Mandonga Kota Kendari, minggu (01/10/2023)

Sementara itu, kegiatan reses di Mandonga di buka Camat Mandonga, Alimin. Dalam sambutannya, ia mengatakan reses DPRD ini dalam rangka untuk menjaring dan mendengarkan aspirasi masyarakat Kelurahan Mandonga.

"Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Muda-mudahan dapat memenuhi segala harapan masyarakat," ungkapnya di hadapan warga yang hadir.

Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan pemintaan peningkatan jalan, drainase dan bantuan Masjid.

"Jalan dari Lorong Dolog menuju ke atas masih rusak, kemudian belum ada drainase. Kemudian hari ini kita di RT 02, Masjid sementara pembangunan," ujar salah satu warga.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab legislatif turun ke masyarakat menyerap aspirasi.

Namun dirinya berbeda, selama ini sebelum ke masyarakat ia sudah banyak menyalurkan bantuan ke masyarakat. Bukan hanya di Kota Kendari tapi juga di kabupaten dan kota lainnya se Sultra.

"Kalau anggota DPRD itu biasanya kalau reses menyampaikan program yang akan dilaksanakan, tapi saya berbeda, sudah banyak sekali program yang saya lalukan," ujarnya.

ARS sapaan akrab Abdurrahman Shaleh langsung meminta stafnya untuk koordinasi dengan dinas terkait untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat.

Terkait air bersih dan jalan, calon DPR RI dari Partai PAN ini mengatakan, akan menganggarkan pengadaan sumur bor untuk di tiga RT. Begitu juga dengan jalan dan drainase.

"Sumur bor tiap kelurahan, berarti tiga titik. Jalan setapak dan drainase juga kita selesaikan karena ini sangat dibutuhkan oleh warga," pungkas bakal calon Gubernur Sultra 2024 ini.(Lipsus)

-Kongres XXV Berlangsung Damai dan Lancar

BANDUNG, GAGASSULTRA .COM-Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Bandung, Jawa Barat 25-26 September berjalan dengan lancar dan damai.

Pada kongres tersebut, terpilih Hendry Ch Bangun sebagai Ketua PWI periode 2023-2028. Dalam kongres itu, Sasongko Tedjo juga terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Atas suksesnya pelaksanaan Kongres XXV PWI, Ketua Umum PWI Periode 2018-2023, Atal S Depari mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan peninjau yang telah berkongres dengan suasana damai. 

"Alhamdulillah kongres berlansung lancar tanpa ada kendala yang berarti. Terima kasih kepada para peserta dan juga anggota PWI yang telah hadir di Kota Bandung untuk menyemarakan kongres," katanya.

"Terima kasih juga kepada panitia yang telah merencanakan dan melaksanakan kongres sehingga semua bisa berjalan dengan lancar," imbuhnya.

Hal senada juga dilontarkan Ketua Panitia Kongres XXV PWI, Marten Slamet Susanto. Ia berterima kasih karena para peserta dan seluruh anggota yang hadir di pelaksanaan kongres. Menurutnya, para peserta telah menunjukan sikap bermartabat selama pelaksanaan kongres.

"Ini menunjukan bahwa PWI adalah organisasi profesi yang bermartabat dan berintelektual. Kita bisa melaksanakan kongres tanpa ada hambatan," tutur Marten.

Sebagai Ketua Panitia, Marten juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provonsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kongres. 

Sedangkan Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat mengaku bangga Jawa Barat bisa menjadi bagian sejarah PWI. Apalagi Kongres XXV di Kota Bandung bisa berlangsung dengan mulus.

"PWI telah memberikan contoh bagaimana proses pemilihan bisa berjalan dengan suasana damai dan penuh keakraban. Alhamdulillah itu terjadi di Kota Bandung," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Terpilih, Hendry Ch Bangun menyatakan akan semaksimal mungkin agar PWI kembali memiliki kejayaan sebagaimana terjadi di masa-masa lalu.

“Kita akan melakukan berbagai kegiatan, khususnya pendidikan atau peningkatan kompetensi," kata Henry.

Perlu diketahui, salah satu agenda pada kongres yaitu pemilihan Ketua Umum PWI periode 2023-2028. Terdapat tiga nama yang lolos sebagai calon setelah melalui proses penjaringan oleh pimpinan sidang yakni Atal Sembiring Depari, Hendry Ch Bangun, dan Zulmansyah Sakedang.

Pada proses pemungutan suara pada putaran pertama, Atal memperoleh 40 suara, Hendry (39 suara) dan Zulmansyah (9 suara).

Atas hasil tersebut, pimpinan sidang memerintahkan kepada peserta kongres untuk dilakukan kembali pemilihan suara dengan mekanisme putaran kedua. Dalam pemilihan putaran kedua, Hendry memperoleh 47 suara, Atal (41 suara).

Untuk membentuk kepengurusan PWI Periode 2023-2028, terbentuk tim formatur yang terdiri dari Hendry Ch Bangun, Farianda Putra Sinik dan Zulmansyah Sakedang.(***)

- Jokowi Minta Wartawan Patuhi Kode Etik Jurnalistik
JAKARTA,GAGASSULTRA.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggarisbawahi pentingnya profesional wartawan Indonesia dalam mengawal pemberitaan yang benar, otentik, berkualitas, dan berimbang selama pembukaan Kongres ke XXV PWI di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (25/09).

Presiden Jokowi pada kesempatan tersebut menekankan, berita yang baik bukanlah berita yang semata-mata viral atau sensasional, karena hal tersebut dapat memicu penyebaran berita palsu atau hoaks. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sudah ada sekitar 11 ribu hoaks yang beredar di dunia digital.

"Berita yang baik itu bukan berita yang asal viral, bukan asal yang sensasional. Karena itu justru memicu penyebaran bertebaran hoaks. Dari laporan Menkominfo, ada 11 ribu yang bertebaran di dunia digital,” kata Jokowi.

Jokowi juga mendorong seluruh wartawan Indonesia untuk tetap mematuhi Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan dalam menjalankan tugas mereka, dengan harapan agar profesionalisme tetap terjaga.

"Inilah nilai plus media dan pers. Inilah kelebihan media dan pers, dibandingkan dengan citizen journalism. Sekali lagi, jangan terpancing bersaing karena viral, bersaing karena hoaks, jangan terpancing yang penting viral. Hal-hal seperti itu harus kita hindari," tegasnya.

Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada wartawan dan insan pers Indonesia yang selama ini telah memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah. Ia mengakui bahwa kritik dari insan pers bervariasi, mulai dari yang halus hingga yang keras, namun semuanya dianggap sebagai energi tambahan bagi pemerintah.

"Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar wartawan dan insan pers Indonesia yang selama ini kritis dan cermat dalam memberi masukan dan kritik kepada pemerintah," kata Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi juga menyoroti peran penting PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia. Ia menekankan bahwa PWI harus menjaga profesionalisme pers untuk mengawal pemberitaan yang berkualitas dan berimbang.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas penerimaan delegasi PWI dari seluruh Indonesia yang hadir dalam Kongres ke XXV PWI Tahun 2023. Ia menyebut kongres tersebut sebagai tonggak sejarah bagi PWI dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan demokratis.

"Kami akan menggunakan momentum ini untuk merancang masa depan pers Indonesia yang lebih baik dan lebih kontributif terhadap perjalanan demokrasi dan pembangunan di Indonesia," kata Atal.

Kongres ke XXV PWI berlangsung di Hotel Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 24-26 September 2023. Acara pembukaan Kongres di Istana Negara hari ini dihadiri oleh perwakilan PWI dari seluruh provinsi. PWI bertekad untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pers dan memastikan pemberitaan yang benar dan berimbang bagi masyarakat Indonesia.(***)

BANDUNG,GAGASSULTRA.COM-Sekjen Gapki (Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia) Hadi Sugeng meminta bantuan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk mensosialisasikan berbagai masalah yang dihadapi industri kelapa sawit. Hal ini diungkapkannya dalam acara Gala Dinner Kongres PWI 2023 yang diadakan di Gedung Sate Bandung (24/9) malam.

"Karena industri Sawit 41% lahannya dimiliki para petani Indonesia, " ujar Hadi Sugeng

Menurut Hadi Sugeng, Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Bahkan, saat ini kata Sugeng Industri sawit 41 % lahannya dimiliki para petani Indonesia.

"Yang melibatkan 17 juta pekerja di seluruh Indonesia," tandasnya. Oleh karena, lanjutnya, semua pihak di Indonesia wajib membelanya.

Hadi Sugeng menambahkan bahwa saat ini industri sawit menyumbang sekitar 600 triliun devisa per tahun dari hasil ekspor CPO, bagian dari produk sawit. "Dengan jumlah produksi sekitar 52 juta ton sawit per tahun," ujarnya.

Sayangnya, lanjut Hadi Sugeng, banyak tantangan yang harus dihadapi industri sawit dalam negeri. Salah satunya terlalu banyak instansi (K/L) yang terlibat dalam industri kelapa sawit. "Saat ini ada 31 lembaga, yang membuat kami lambat membuat keputusan, " tegasnya.

Yang berikutnya adalah soal produksi dan produktivitas tanaman yang relatif stagnan dan cenderung turun. "Juga kebijakan yang selalu berubah dalam waktu singkat. Contohnya kasus minyak goreng," tambah Hadi Sugeng.

Dua lainnya adalah masalah perkebunan sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan, serta tuntutan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20%.

"Besar harapan kami agar PWI bisa membantu kami mensosialisasikan masalah-masalah kami, sehingga kami bisa menemukan solusi yang akan membantu industri sawit dan petani Indonesia, " tutup Hadi Sugeng.

Sementara itu, Atal S Depari, Ketua Umum PWI, menyatakan bahwa pihaknya siap kembali bekerja sama dengan Gapki. "PWI dan Gapki sudah bertahun-tahun bekerjasama dengan baik. Oleh karena itu, lanjut Atal, pihaknya siap melanjutkan kerjasama sosialisasi tersebut di masa depan.(***)

- Harmin Ramba Pj Bupati Konawe
KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto resmi melantik Pj Bupati Konawe dan Pj Wali Kota Baubau. Keduanya dilantik di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (25/09/2023).

Pj Walikota Baubau, Rasman Manafi saat ini menjabat Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggantikan tugas La Ode Ahmad Monianse yang sudah berakhir masa jabatannya, minggu (24/09/2023).

Sedangkan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sultra, Harmin Ramba terpilih menjadi Pj Bupati Konawe menggantikan Kery Saiful Konggoasa.

Muhammad Rasman Manafi dilantik berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3 - 3951 tahun 2023 Tentang Pengangkatan Wali Kota Baubau.

Sementara Harmin Ramba dilantik berdasarkan keputusan Mendagri Nomor Nomor 100.2.1.3 - 3952 tahun 2023 Tentang Pengangkatan Bupati Konawe.

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto pada kesempatan terssebut berpesan kepada kedua Pj kepala daerah yang baru dilantik agar segera mengenali, memahami dan menghayati lalu mengimplementasikan dengan baik tugas-tugas pemerintahan yang harus dikerjakan.

"Intinya ada tugas-tugas pemerintahan yang harus dikerjakan. Baca kembali job description-nya, apa arahan bapak menteri dalam negeri, bagaimana kita melihat apa yang disampaikan bapak presiden RI, kita melihat harapan masyarakat, kita lihat juga bagaimana rencana kerja pemerintah," ungkapnya.

Dikatakan, ada beberapa hal yang menjadi atensi bersama, diantaranya yaitu terkait dengan penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, penanganan inflasi, serta bagaimana menghadapi pengaruh negatif El Nino.

"Cek harga-harga dilapangan, tidak ada yang sulit. Kita cuma harus memotivasi diri kita masing-masing untuk bekerja dengan sepenuh hati," ujarnya.

Ia juga meminta agar kedua Pj yang baru dilantik tersebut untuk meminta masukan kepad tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan segenap tokoh lainnya, terkait apa yang harus dikerjakan dalam alokasi waktu setahun.

"Laksanakan amanah dan tugas, karena ini adalah amanah, kepercayaan, kebanggaan, kehormatan yang tentunya harus dibayar dengan pelaksanaan tugas yang baik, dilandasi rasa tanggung jawab yang tinggi pada Allah subhanahu wa ta'ala, pada masyarakat bangsa dan negara," tutupnya.(Rin)

- Ungkap Kecelakaan Kerja di PT. BSJ dan PT.KKU

KENDARI,GAGASSULTRA.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merasa prihatin dengan sejumlah kecelakaan kerja di beberapa perusahaan di Sultra. Untuk itu, bersama dinas terkait kembali mengundang PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT. Karyatama Konawe Utara (KKU) melalui RDP, Kamis (21/9/2023.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi bersama Fajar Ishak Daeng Jaya dan Abdul Salam Sahadia. Turut dihadiri Kepala Disnakertrans Sultra, LM Ali Haswandi, BPTD Wilayah XVIII Sultra, Dirkrimsus dan Dirlantas Polda Sultra.

Dalam RDP tersebut anggota dewan mencecar persoalan kecelakaan kerja yang menimpa pekerja di PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT. Karyatama Konawe Utara (KKU). Kecelakaan diduga pihak perusahaan tak menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap karyawan.

Suasana sidang RDP dan pembentukan pansus kecelakaan kerja

Sebelumnya, Sopir dump truck berinisial AS (31) mengalami kecelakaan kerja di lokasi pertambangan PT Karyatama Konawe Utara tepatnya di Desa Tambakua, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Jumat (8/9/2023) sekira pukul 10.48 Wita.

Sementara kecelakaan kerja di lokasi PT Bumi Sentosa Jaya di Desa Boedingin, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Konawe Utara juga meregang nyawa seorang sopir dump truk bernama Mustar. Kecelakaan terjadi usai mengisi kendaraannya dengan ore nikel.

Suwandi Andi sebagai pimpinan rapat pada kesempatan tersebut mengatakan, seringnya terjadi kecelakaan kerja di perusahaan maka pihaknya akan membentuk panitia khusus (Pansus) karena pihak perusahaan tidak terbuka adanya kecelakaan kerja.

"Mereka (Perusahaan) seolah-olah tidak mau bertanggung jawab dan mereka tidak melaporkan kecelakaan kerja tersebut di Disnaker Sultra," ungkapnya.

Olehnya itu, DPRD Sultra menyesalkan perusahaan yang tak melaporkan kecelakaan kerja tersebut, padahal laporan kecelakaan kerja adalah sebuah kewajiban perusahaan,

"PT.KKU tadi tidak mampu memperlihatkan data perusahaan subkontraktorya," kesal Suwandi Andi.

Peserta rapat RDP dari perwakilan perushaan dan OPD terkait

Menurutnya, secara aturan perusahaan pemilik IUP memiliki tanggung jawab terhadap segala aktivitas penambangan.

"Informasi dari Disnaker Sultra tidak ada laporan terkait kecelakaan kerja, malah Disnaker Sultra dapat Informasi dari masyarakat dan media," terangnya.

Sementara itu, Salam Sahadia menambahkan, perusahaan pemegang IUP tidak boleh lepas tangan terhadap kecelakaan kerja yang mengakibatkan karyawan meninggal dunia, karena karyawan masuk kerja ada kontrak kerja.

"Terkait masalah ini, tidak cukup hanya dengan RDP, kita akan membentuk Pansus dan kalau perlu kita bentuk investigasi khusus agar kita bisa lihat bagaimana penanganannya, bagaimana keberpihakan perusahaan kepada korban kecelakaan," tuturnya.

KTT PT. Bumi Sentosa Jaya, Rijal mengakui bajwa kecelakaan kerja salah satu karyawannya terjadi saat jam kerja sekitar pukul 19.45 Wita saat korban bernama M memuat ore nikel dari fit (pemuatan ore) menuju jetty.

"Kecelakaan di dalam IUP PT. Bumi Sentosa Jaya, kecelakaan mengakibatkan karyawan meninggal dunia," ungkapnya.

Sama halnya dengan PT. KKU, Plt KTT PT KKU, Wawan Herzain mengaku bahwa penerimaan operator dan penyediaan unit dilakukan oleh sub kontraktor.

"Jadi kontraktor kami mempunyai sub kontraktor lagi untuk penyedia karyawan.

Ia juga mengakui bahwa korban belum memiliki kartu kepesertaan BPJS karena sementara diurus oleh pihak perusahaan.

"BPJS korban masih dalam proses," singkatnya.

Sementara Kepala Disnakertrans Sultra, LM Ali Haswandi mengatakan, seharusnya perusahaan pemilik IUP membuat perjanjian kerjasama yang jelas dengan pihak Sub Kontraktor, sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja tidak saling lempar tanggung jawab.

"Kemudian seharusnya setiap karyawan sudah terdaftar di BPJS. Karyawan yang meninggal ini nanti sudah meninggal baru didaftarkan BPJS," jelasnya. (lipsus)