- Jokowi Minta Wartawan Patuhi Kode Etik Jurnalistik
JAKARTA,GAGASSULTRA.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggarisbawahi pentingnya profesional wartawan Indonesia dalam mengawal pemberitaan yang benar, otentik, berkualitas, dan berimbang selama pembukaan Kongres ke XXV PWI di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (25/09).

Presiden Jokowi pada kesempatan tersebut menekankan, berita yang baik bukanlah berita yang semata-mata viral atau sensasional, karena hal tersebut dapat memicu penyebaran berita palsu atau hoaks. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, sudah ada sekitar 11 ribu hoaks yang beredar di dunia digital.

"Berita yang baik itu bukan berita yang asal viral, bukan asal yang sensasional. Karena itu justru memicu penyebaran bertebaran hoaks. Dari laporan Menkominfo, ada 11 ribu yang bertebaran di dunia digital,” kata Jokowi.

Jokowi juga mendorong seluruh wartawan Indonesia untuk tetap mematuhi Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan dalam menjalankan tugas mereka, dengan harapan agar profesionalisme tetap terjaga.

"Inilah nilai plus media dan pers. Inilah kelebihan media dan pers, dibandingkan dengan citizen journalism. Sekali lagi, jangan terpancing bersaing karena viral, bersaing karena hoaks, jangan terpancing yang penting viral. Hal-hal seperti itu harus kita hindari," tegasnya.

Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada wartawan dan insan pers Indonesia yang selama ini telah memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah. Ia mengakui bahwa kritik dari insan pers bervariasi, mulai dari yang halus hingga yang keras, namun semuanya dianggap sebagai energi tambahan bagi pemerintah.

"Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar wartawan dan insan pers Indonesia yang selama ini kritis dan cermat dalam memberi masukan dan kritik kepada pemerintah," kata Jokowi.

Dalam pidatonya, Jokowi juga menyoroti peran penting PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia. Ia menekankan bahwa PWI harus menjaga profesionalisme pers untuk mengawal pemberitaan yang berkualitas dan berimbang.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Atal Sembiring Depari, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas penerimaan delegasi PWI dari seluruh Indonesia yang hadir dalam Kongres ke XXV PWI Tahun 2023. Ia menyebut kongres tersebut sebagai tonggak sejarah bagi PWI dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan demokratis.

"Kami akan menggunakan momentum ini untuk merancang masa depan pers Indonesia yang lebih baik dan lebih kontributif terhadap perjalanan demokrasi dan pembangunan di Indonesia," kata Atal.

Kongres ke XXV PWI berlangsung di Hotel Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 24-26 September 2023. Acara pembukaan Kongres di Istana Negara hari ini dihadiri oleh perwakilan PWI dari seluruh provinsi. PWI bertekad untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pers dan memastikan pemberitaan yang benar dan berimbang bagi masyarakat Indonesia.(***)

BANDUNG,GAGASSULTRA.COM-Sekjen Gapki (Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia) Hadi Sugeng meminta bantuan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk mensosialisasikan berbagai masalah yang dihadapi industri kelapa sawit. Hal ini diungkapkannya dalam acara Gala Dinner Kongres PWI 2023 yang diadakan di Gedung Sate Bandung (24/9) malam.

"Karena industri Sawit 41% lahannya dimiliki para petani Indonesia, " ujar Hadi Sugeng

Menurut Hadi Sugeng, Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Bahkan, saat ini kata Sugeng Industri sawit 41 % lahannya dimiliki para petani Indonesia.

"Yang melibatkan 17 juta pekerja di seluruh Indonesia," tandasnya. Oleh karena, lanjutnya, semua pihak di Indonesia wajib membelanya.

Hadi Sugeng menambahkan bahwa saat ini industri sawit menyumbang sekitar 600 triliun devisa per tahun dari hasil ekspor CPO, bagian dari produk sawit. "Dengan jumlah produksi sekitar 52 juta ton sawit per tahun," ujarnya.

Sayangnya, lanjut Hadi Sugeng, banyak tantangan yang harus dihadapi industri sawit dalam negeri. Salah satunya terlalu banyak instansi (K/L) yang terlibat dalam industri kelapa sawit. "Saat ini ada 31 lembaga, yang membuat kami lambat membuat keputusan, " tegasnya.

Yang berikutnya adalah soal produksi dan produktivitas tanaman yang relatif stagnan dan cenderung turun. "Juga kebijakan yang selalu berubah dalam waktu singkat. Contohnya kasus minyak goreng," tambah Hadi Sugeng.

Dua lainnya adalah masalah perkebunan sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan, serta tuntutan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20%.

"Besar harapan kami agar PWI bisa membantu kami mensosialisasikan masalah-masalah kami, sehingga kami bisa menemukan solusi yang akan membantu industri sawit dan petani Indonesia, " tutup Hadi Sugeng.

Sementara itu, Atal S Depari, Ketua Umum PWI, menyatakan bahwa pihaknya siap kembali bekerja sama dengan Gapki. "PWI dan Gapki sudah bertahun-tahun bekerjasama dengan baik. Oleh karena itu, lanjut Atal, pihaknya siap melanjutkan kerjasama sosialisasi tersebut di masa depan.(***)

- Harmin Ramba Pj Bupati Konawe
KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto resmi melantik Pj Bupati Konawe dan Pj Wali Kota Baubau. Keduanya dilantik di Aula Merah Putih Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (25/09/2023).

Pj Walikota Baubau, Rasman Manafi saat ini menjabat Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggantikan tugas La Ode Ahmad Monianse yang sudah berakhir masa jabatannya, minggu (24/09/2023).

Sedangkan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sultra, Harmin Ramba terpilih menjadi Pj Bupati Konawe menggantikan Kery Saiful Konggoasa.

Muhammad Rasman Manafi dilantik berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3 - 3951 tahun 2023 Tentang Pengangkatan Wali Kota Baubau.

Sementara Harmin Ramba dilantik berdasarkan keputusan Mendagri Nomor Nomor 100.2.1.3 - 3952 tahun 2023 Tentang Pengangkatan Bupati Konawe.

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto pada kesempatan terssebut berpesan kepada kedua Pj kepala daerah yang baru dilantik agar segera mengenali, memahami dan menghayati lalu mengimplementasikan dengan baik tugas-tugas pemerintahan yang harus dikerjakan.

"Intinya ada tugas-tugas pemerintahan yang harus dikerjakan. Baca kembali job description-nya, apa arahan bapak menteri dalam negeri, bagaimana kita melihat apa yang disampaikan bapak presiden RI, kita melihat harapan masyarakat, kita lihat juga bagaimana rencana kerja pemerintah," ungkapnya.

Dikatakan, ada beberapa hal yang menjadi atensi bersama, diantaranya yaitu terkait dengan penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, penanganan inflasi, serta bagaimana menghadapi pengaruh negatif El Nino.

"Cek harga-harga dilapangan, tidak ada yang sulit. Kita cuma harus memotivasi diri kita masing-masing untuk bekerja dengan sepenuh hati," ujarnya.

Ia juga meminta agar kedua Pj yang baru dilantik tersebut untuk meminta masukan kepad tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita dan segenap tokoh lainnya, terkait apa yang harus dikerjakan dalam alokasi waktu setahun.

"Laksanakan amanah dan tugas, karena ini adalah amanah, kepercayaan, kebanggaan, kehormatan yang tentunya harus dibayar dengan pelaksanaan tugas yang baik, dilandasi rasa tanggung jawab yang tinggi pada Allah subhanahu wa ta'ala, pada masyarakat bangsa dan negara," tutupnya.(Rin)

- Ungkap Kecelakaan Kerja di PT. BSJ dan PT.KKU

KENDARI,GAGASSULTRA.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merasa prihatin dengan sejumlah kecelakaan kerja di beberapa perusahaan di Sultra. Untuk itu, bersama dinas terkait kembali mengundang PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT. Karyatama Konawe Utara (KKU) melalui RDP, Kamis (21/9/2023.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi bersama Fajar Ishak Daeng Jaya dan Abdul Salam Sahadia. Turut dihadiri Kepala Disnakertrans Sultra, LM Ali Haswandi, BPTD Wilayah XVIII Sultra, Dirkrimsus dan Dirlantas Polda Sultra.

Dalam RDP tersebut anggota dewan mencecar persoalan kecelakaan kerja yang menimpa pekerja di PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT. Karyatama Konawe Utara (KKU). Kecelakaan diduga pihak perusahaan tak menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap karyawan.

Suasana sidang RDP dan pembentukan pansus kecelakaan kerja

Sebelumnya, Sopir dump truck berinisial AS (31) mengalami kecelakaan kerja di lokasi pertambangan PT Karyatama Konawe Utara tepatnya di Desa Tambakua, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Jumat (8/9/2023) sekira pukul 10.48 Wita.

Sementara kecelakaan kerja di lokasi PT Bumi Sentosa Jaya di Desa Boedingin, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Konawe Utara juga meregang nyawa seorang sopir dump truk bernama Mustar. Kecelakaan terjadi usai mengisi kendaraannya dengan ore nikel.

Suwandi Andi sebagai pimpinan rapat pada kesempatan tersebut mengatakan, seringnya terjadi kecelakaan kerja di perusahaan maka pihaknya akan membentuk panitia khusus (Pansus) karena pihak perusahaan tidak terbuka adanya kecelakaan kerja.

"Mereka (Perusahaan) seolah-olah tidak mau bertanggung jawab dan mereka tidak melaporkan kecelakaan kerja tersebut di Disnaker Sultra," ungkapnya.

Olehnya itu, DPRD Sultra menyesalkan perusahaan yang tak melaporkan kecelakaan kerja tersebut, padahal laporan kecelakaan kerja adalah sebuah kewajiban perusahaan,

"PT.KKU tadi tidak mampu memperlihatkan data perusahaan subkontraktorya," kesal Suwandi Andi.

Peserta rapat RDP dari perwakilan perushaan dan OPD terkait

Menurutnya, secara aturan perusahaan pemilik IUP memiliki tanggung jawab terhadap segala aktivitas penambangan.

"Informasi dari Disnaker Sultra tidak ada laporan terkait kecelakaan kerja, malah Disnaker Sultra dapat Informasi dari masyarakat dan media," terangnya.

Sementara itu, Salam Sahadia menambahkan, perusahaan pemegang IUP tidak boleh lepas tangan terhadap kecelakaan kerja yang mengakibatkan karyawan meninggal dunia, karena karyawan masuk kerja ada kontrak kerja.

"Terkait masalah ini, tidak cukup hanya dengan RDP, kita akan membentuk Pansus dan kalau perlu kita bentuk investigasi khusus agar kita bisa lihat bagaimana penanganannya, bagaimana keberpihakan perusahaan kepada korban kecelakaan," tuturnya.

KTT PT. Bumi Sentosa Jaya, Rijal mengakui bajwa kecelakaan kerja salah satu karyawannya terjadi saat jam kerja sekitar pukul 19.45 Wita saat korban bernama M memuat ore nikel dari fit (pemuatan ore) menuju jetty.

"Kecelakaan di dalam IUP PT. Bumi Sentosa Jaya, kecelakaan mengakibatkan karyawan meninggal dunia," ungkapnya.

Sama halnya dengan PT. KKU, Plt KTT PT KKU, Wawan Herzain mengaku bahwa penerimaan operator dan penyediaan unit dilakukan oleh sub kontraktor.

"Jadi kontraktor kami mempunyai sub kontraktor lagi untuk penyedia karyawan.

Ia juga mengakui bahwa korban belum memiliki kartu kepesertaan BPJS karena sementara diurus oleh pihak perusahaan.

"BPJS korban masih dalam proses," singkatnya.

Sementara Kepala Disnakertrans Sultra, LM Ali Haswandi mengatakan, seharusnya perusahaan pemilik IUP membuat perjanjian kerjasama yang jelas dengan pihak Sub Kontraktor, sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja tidak saling lempar tanggung jawab.

"Kemudian seharusnya setiap karyawan sudah terdaftar di BPJS. Karyawan yang meninggal ini nanti sudah meninggal baru didaftarkan BPJS," jelasnya. (lipsus)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra, Kamis (21/09/2023).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD H. Abdurrahman Saleh, S.H., M.Si.Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto yang hadir secara virtual menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS 2023 dilakukan berdasarkan berbagai landasan.

Pj Gubernur Sultra Andap bhudi revianto dan Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio mengikuti sidang paripurna secara virtual

“Pertama, perubahan tersebut didasari kebijakan Bapak Presiden RI,” ujar Andap.

Dikatakan, kebijakan Presiden Jokowi yang terdiri dari delapan arahan antara lain pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting, investasi, birokrasi, APBN dan TKDN, tata kota, stabilitas politik dan keamanan, serta kebebasan beribadah dan beragama.

“Kedua, perubahan juga dilandaskan pada arahan Menteri Dalam Negeri,” lanjut Andap.

Arahan Menteri yang dimaksud Andap adalah pentingnya database desa/keluarahan secara presisi.

Anggota DPRD Sultra saat mengikuti sidang paripurna penandatanganan nota kesepahaman perubahan KUA PPAS Tahun 2023

“Landasan ketiga adalah rencana kerja pemerintah yang tergelar ke dalam rancangan kegiatan perangkat daerah Pemprov Sultra,” imbuhnya lagi.

Labih lanjut dikatakan, perubahan KUA dan PPAS dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara. Agar tidak terjadi penyimpangan, Andap menekankan pentingnya data yang akurat bagi kebijakan pembangunan.

Akurasi data diperlukan sebagai jaminan pasti tersalurkannya kebutuhan masyarakat yaitu sandang, pangan dan papan; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan, pekerjaan yang layak dan jaminan sosial; kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM serta infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik.

Forkopinda Sultra saat menghadiri sidang paripurna

“Semua itu merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus dipenuhi oleh kami sebagai pemerintah di daerah Sultra,” kata Andap.

Terhadap usulan perubahan ini, DPRD Sultra menyetujui dan sepakat melanjutkannya ke tahap penyusunan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2023 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Rapat ini juga dihadiri wakil ketua dan anggota DPRD Sultra, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta pimpinan OPD Sultra. (***)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM-Ketua Umum KONI Sulawesi Tenggara Alvian Taufan Putra mengimbau KONI Kabupaten/kota di daerah-daerah aktif mendorong cabang olahraga menggelar iven atau kompetisi.

Hal tersebut diungkapkan Alvian Taufan Putra saat melakukan kunjungan kerja di KONI Kabupaten Konawe Selatan dan KONI Kabupaten Bombana beberapa waktu lalu.

"Melalui kompetisi yang diselenggarakan setiap cabang olahraga menjadi ajang merangsang atlet atau pemain berbakat di daerah-daerah," kata Alvian.

Dikatakan, anak-anak usia dini yang memiliki talenta olahraga yang ada di wilayah terpencil hanya akan muncul atau dapat terdeteksi melalui kompetisi.

"Potensi olahraga putra/putri daerah kita sama dengan daerah lain di Indonesia namun minim kompetisi sehingga bakat itu terpendam. Maka mari kita gairahkan iven," ujar Alvian yang berbakat olahraga Renang, E Sport (olahraga berbasis elektronik, menembak dan memanah.

Dikatakan, kompetisi olahraga dijamin memproduksi atlet-atlet asli putra/putri daerah yang handal sehingga kebiasaan buruk memasok atlet daerah lain saat Porprov akan terhenti.

Untuk itu, kata Alvian dalam hal pemilihan atlet, pihaknya mengajak penggiat setiap cabang olahraga agar menerapkan profesionalitas bukan pendekatan kekeluargaan yang mengabaikan obyektifitas.

Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Bombana Arsyad mengapresiasi kunjungan Ketua Umum KONI Sultra di daerah-daerah.

"Beliau mengurusi olahraga dalam kapasitas sebagai Ketum KONI Sultra dengan etos kerja yang tinggi. Tidak hanya menunggu laporan dari staf atau pengurus lainnya. Ini memotivasi kita semua," kata Arsyad. 

Sedangkan, Sekretaris KONI Kabupaten Konawe Selatan Adiwarsa menanggapi positif kunjungan lapangan Ketua KONI Umum Sultra.

Idealnya memang seorang pimpinan sewaktu-waktu "turun gunung" untuk mengofirmasi kebenaran laporan staf atau pengurus tentang perkembangan olahraga di daerah-daerah. 

KONI Kabupaten Konawe Selatan yang berpengalaman menggelar multi iven setingkat Porprov mendukung gagasan Ketum KONI Sultra soal optimalisasi atlet putra/putri asli Sultra.

Pada kunjungan monitoring evaluasi tersebut Ketum KONI Sultra didampingi Plt Sekum H. Elvis Basri Uno berserta staf. (***)

- La Ode Monianse : Kebebasan Pers Pilar Demokrasi Yang Harus Kita Jaga Bersama
BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Walikota Baubau, La Ode Ahmad Monianse dianugerahi piagam penghargaan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Baubau. Penghargaan ini tidak lepas dari kepedulian orang nomor satu di Kota Buabau ini mendukung kerja-kerja pers selama ini di Kota Baubau.

Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua PWI Baubau yang diwakili Sekretaris Yuhandri Hardiman, Kamis (21/9/2023).

Walikota Baubau, La Ode Ahmad Monianse pada kesempatan tersebut mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada PWI Baubau dan insan pers di kota pemilik benteng terluas di dunia. Dia juga mengakui pentingnya kebebasan pers sebagai landasan utama dalam menjaga kontrol sosial dan memperjuangkan pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Pengurus PWI Baubau bersama Walikota, La Ode Ahmad Monianse

"Saya sangat mengapresiasi PWI Baubau atas penghargaan yang diberikan kepada saya ini. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus kita jaga bersama. Saya percaya bahwa kerjasama antara pemerintah daerah dan media massa harus terus ditingkatkan demi menyediakan informasi publik yang objektif berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat," kata Monianse

Dikatakan, pentingnya peran media massa dalam membantu meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan transparansi dalam pembangunan di Kota Baubau. Dia menyambut baik kritik dan saran konstruktif dari wartawan sebagai bentuk kontrol sosial yang akan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang lebih baik bagi masyarakat.

PWI Baubau memberikan penghargaan ini untuk mengakui kontribusi dan komitmennya dalam mendukung kebebasan pers serta kerjasama yang baik dengan wartawan setempat. Dalam menerima penghargaan tersebut Walikota Monianse berjanji akan terus menjaga dan memperjuangkan kebebasan pers di Kota Baubau.

Walikota Baubau, La Ode Ahmad Monianse saat menerima pengurus PWI Baubau diruang kerjanya

Melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah dan media massa diharapkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terjamin kebenarannya. Hal ini akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Baubau dalam memperoleh informasi yang objektif dan dapat diandalkan untuk mengambil keputusan yang tepat.

Dengan penerimaan penghargaan ini Walikota Monianse semakin termotivasi untuk terus menjaga hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan wartawan serta berkomitmen untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah.

Sementara itu, Sekretaris PWI Baubau, Yuhandri Hardiman mengatakan, penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan komitmen luar biasa Walikota La Ode Ahmad Monianse yang telah mendukung pengembangan kompotensi wartawan di Negeri Khalifatul Khamis, khususnya anggota PWI Baubau.

Menurut Yuhandri, selama masa jabatannya Walikota La Ode Ahmad Monianse telah memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan wartawan serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan media massa di Kota Baubau.

"Penghargaan ini juga merupakan ungkapan terima kasih PWI Baubau kepada Walikota dalam mendukung kebebasan pers dan memberikan pengakuan akan pentingnya peran wartawan dalam pembangunan dan demokrasi di Kota Baubau," ungkapnya. (*)

- Terkait Dugaan Pemusnahan Tidak Sesuai SOP
KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawasan Makanan dan Obat (BPOM) Kendari, Selasa (20/06/2023). RDP ini digelar setelah DPRD Sultra menerima pengaduan Koalisi Masyarakat Menggugat (KMM) di kantor dewan beberap waktu lalu karena BPOM Kendari melakukan pemusanhan dan penarikan barang tidak sesuai dengan SOP.

Dalam RDP tersebut Riyanto, S.Farm, Apt, M.Sc. Kepala BPOM Kota Kendari menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak BPOM sudah sesuai SOP BPOM.

"Terkait dengan penarikan dan pemusnahan barang tersebut sudah sesuai SOP BPOM," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, Hj Sitti Saleha menyampaikan bahwa apa yang menjadi kegiatan BPOM seharusnya koordinasi dulu dengan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sultra.

"Ini merupakan bagian dari wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra," ujarnya.

Suasana RDP DPRD Sultra dan BPOM Kendari

Sementara itu, Jenderal Lapangan Koalisi Masyarakat Sultra Menggugat, Karmin, SH meminta apa yang menjadi tuntutan saat gelar aksi demo supaya direalisasikan.

RDP yang digelar di Gedung Toronipa Lantai II Gedung A Sekretariat DPRD Provinsi Sultra dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Sudirman, S.E dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sultra, Heri Asiku, perwakilan dari Subdit Tindak Pidana Umum Polda Sultra, perwakilan Disperindag Sultra, perwakilan PTSP Sultra dan Kepala Badan POM.

"Kami minta semua tuntutan kami direalisasikan, karena diduga dalam pelaksanaan pemusnahan BPOM Kendari tidak sesuai SOP," tegasnya.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sultra, Sudirman, mengatakan bahwa RDP ini merupakan ruang untuk diskusi, tempat menyampaikan aspirasi guna melahirkan solusi dan kesepakatan.

"RDP ini merupakan ruang untuk diskusi guna melahirkan solusi. Namun jika tidak ada solusi, maka pihak kami akan melakukan sesuai kewenangan dan DPRD," ujarnya.

Diketahui, RDP yang digelar hari ini tidak menemui titik terang dan akan diagendakan RDP berikutnya.

Sehubungan dengan tidak adanya titik terang, Karmin menegaskan kepada Komisi II dan Komisi IV agar dalam RDP berikutnya sudah melahirkan rekomendasi atas kinerja BPOM.

"Apabila dalam RDP berikutnya tidak ada ketegasan terkait tuntutan kami yaitu memberikan sanksi terhadap oknum BPOM yang telah semena-mena melakukan penarikan dan pemusnahan, maka kami akan kembali turun lakukan aksi besar-besaran," pungkas Karmin.(Lipsus)

JAKARTA,GAGASSULTRA.COM-Presiden Joko Widodo dipastikan membuka resmi Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Senin, (25/09/2023 di Bandung, Jabar.

Demikian diungkapkan, Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari, kepada media ini melalui siaran persnya, Rabu sore (20/09/2023) di Sekretariat PWI Pusat, lantai 4 Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih.

"Alhamdulillah, pihak Istana sudah mengabarkan kepastian kehadiran Pak Presiden Rabu (20/9) siang," ungkapnya.

Dikatakan, penyelenggaraan Kongres XXV PWI tahun 2023 sudah digelorakan sejak Minggu (24/9) malam, melalui acara jamuan makan malam (welcome dinner) di Gedung Pakuan, kediaman resmi Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin.

Sebuah seminar diadakan pada Senin pagi di eL Hotel, tempat berlangsungnya Kongres. Seminar menghadirkan Wamen Kominfo Nezar Patria, Taufan Eko Nugroho Rotosariko, dan Agus Sudibyo.

Setelah itu, pembukaan resmi Kongres oleh Presiden Jokowi.

Panitia Kongres XXV PWI tahun 2023 jauh hari menyebutkan jika acara pembukaan Kongres Pemilihan PWI Pusat ini disesuaikan dengan kesediaan waktu dari Presiden Jokowi.

"Ini sangat membanggakan kita. Presiden Jokowi selalu mencoba meluangkan waktu untuk membahagiakan insan pers. Presiden membuka Kongres XXIV PWI di Solo, September 2018, dan terakhir hadir membuka acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2023 pada 9 Februari lalu di Medan, Sumatera Utara," papar Atal S.Depari.

Didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi dan Ketua Panitia Pelaksana Kongres XXV PWI Marthen Selamet Susanto, Atal S Depari menjelaskan jika persiapan pergelaran pesta demokrasi insan pers nasional ini sudah 90 persen.

"Terima kasih kepada teman-teman panitia di Jakarta dan Bandung yang terus bersinergi untuk mempersiapkan pelaksanaan kongres dengan baik," ujar Atal S.Depari, yang terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2018-2023 pada Kongres XXIV PWI tahun 2018 di Solo, Jateng.

Diperkirakan jika sekitar 500 insan pers dari seluruh Indonesia akan menyemarakkan Kongres Pemilihan Ketua Umum PWI Pusat masa bakti 2023-2028 ini.

Peserta resmi kongres sendiri sebanyak 105 orang, terdiri dari 3 pengurus dari 35 PWI Provinsi. Juga perwakilan dari 4 PWI Provinsi baru, yakni PWI Papua Tengah, PWI Papua Pegunungan, PWI Papua Selatan dan PWI Papua Barat Daya.

Setiap PWI Provinsi juga diperbolehkan mengirim maksimal 5 peninjau, serta pengurus lainnya sebagai penggembira.

Undangan juga disampaikan kepada pimpinan Dewan Pers, perwakilan konstituen anggota Dewan Pers, serta para pimpinan media.(***)

- 445 Peserta During, 60 Peserta Luring
KENDARI,GAGASSULTRA.COM–Wahdah Islamiyah Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Departemen Pendidikan dan Pembinaan Yayasan Pendidikan (DPPYP) menyelenggarakan Workshop Manajemen Pendidikan akhir pekan lalu.

Kegiatan ini diikuti 445 Guru dan Tenaga Kependidikan yang berasal dari 12 Yayasan Pendidikan yang diselenggarakan Wahdah Islamiyah se Sultra mengikuti kegiatan tersebut secara hybrid. 60 Orang GTK mengikuti secara luring di Aula Pusat Dakwah Wahdah Islamiyah Sultra, selebihnya menyimak secara daring melalui zoom meeting dari daerah masing-masing.

Ketua DPPYP WI Sultra, Ustaz Syarifuddin La Tiga S.Pd., M.Pd mengungkapkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan ilmu manajerial dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dengan demikian, lanjutnya, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dapat lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan visi-misi dan tujuan pendidikan Wahdah Islamiyah, khususnya di Sulawesi Tenggara.

Peserta workshop foto bersama pemateri 

“Kegiatan ini momentum yang baik untuk mewujudkan Pendidikan yang Unggul dan Religius. Karena semua itu harus dimulai dengan manajemen yang baik,"ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, pentingnya peran GTK untuk terus menambah pengetahuan demi meningkatnya kompetensi dalam menjalankan tupoksi. Untuk itu, pihaknya mengingatkan untuk mengoptimalkan upaya sehingga makna Eksis yang tercantum dalam Visi Wahdah Islamiyah, khususnya di Bidang Pendidikan, dapat terwujud di setiap DPD Wahdah Islamiyah se Sultra.

Pada Workshop kali ini, Ketua DPP Wahdah Islamiyah Bidang Pendidikan, Ustaz Dr. Iskandar Kato, M.Si dihadirkan sebagai narasumber tunggal. Beberapa materi inti yang disampaikan di antaranya Overview Pendidikan Wahdah Islamiyah, Dasar-dasar Manajemen Pendidikan, dan Bedah Pendidikan Wahdah Islamiyah Sultra. Selain itu, Dosen STIBA Makassar tersebut juga memberi beberapa Materi Suplemen, di antaranya Personal Branding for Teacher.

Semua peserta mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut mereka, dengan materi-materi yang baru didapatkan sangat membuka wawasan dalam meningkatkan kapasitas sebagai penyelenggaradan pengelola sekolah. Peserta berharap agar Departemen Pendidikan dan Pembianaan Yayasan dapat menyelenggarakan kegiatan serupa secara rutin.(***)