KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berharap petugas Antar Kerja mampu memfasiltasi para pencari kerja. Khususnya, apara alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang siap pakai setelah lulus sekolah.

Demikian diungkapkan, Kepala Dinas Transnaker Sultra, LM Ali Haswandy saat membuka rapat evaluasi kinerja petugas antar kerja di salah satu hotel di Kendari, awal pekan ini.

Dikatakan, petugas antar kerja ini merupakan mitra Dinas Transnaker Sultra untuk melakukan motifasi dan arahan kepada para pencari kerja, khususnya alumni SMK yang sudah lulus bisa langsung terjun ke dunia kerja.

Peserta rapat evaluasi kinerja antar pekerja yang digelar Dinas Tarnsnaker Sultra

"Jadi petugas antar kerja ini perannya sangat penting agar alumni SMK saat lulus bisa langsung terjun ke dunia kerja, sehingga taget kita untuk mengurangi pengguran di Sultra bisa sejalan,"ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Perluasan Kerja Dinas Tarnsnaker Sultra, Hairil Anwar Bakry mengatakan, kegiatan evaluasi pekerja antar kerja diikuti petugas antar kerja yang ada di seluruh kabupaten/kota, khususnya yang ada di SMK.

"Jadi kami dari dinas melakukan penilaian kepada petugas antar kerja yang selama ini melakukan usaha kerja khusus sejauh mana serapan alumni SMK langsung masuk ke dunia kerja atau industri,"ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan ini bagian dari program Kementrian Tenaga Kerja dalam satu tahun berjalan. Tujuannya utamanya megurangi angka pengangguran.

Selain itu, kata Hairil, tugas petugas antar kerja mencari lowongan-lowongan kerja yang ada di perusahaan serta menempatkan para pencari kerja di perusahaan sesuai dengan bakat dan minat para pencaker khususnya para alumni SMK.

Kadis Transnaker Sultra, LM Ali Haswandy foto bersama peserta rapat

"Harapan dari kami selain mengurangi angka pengangguran.tentux diharapkan para petugas antar kerja ini bisa membangun kerja sama dgn perusahaan-perusahaan yang ada di Sultra,"harapnya.

Ia juga berharap, petugas antar kerja juga membangun kemitraan dengan Dinas tenaga Kerja di Kabupaten/Kota, agar para penacri kerja ini bisa mendapatkan kartu AK 1 atau kartu kuning seblum masuk ke dunia kerja atau industri.

"Tujuannya untuk menginput data-data jumlah pencari kerja dan hasilnya akan diteruskan ke Propinsi selanjutnya data ini kita sampaikan ke pusat atau ke Kementrian Tenaga Kerja,"tutupnya. (***)

- Tampikan Tarian Kolosal dan perahu Hias
BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Pemerintah Kota Baubau kembali menggelar iven pariwisata bertajuk Festival Perairan Kota Baubau yang berlangsung 26-29 Oktober 2023. Kegiatan ini resmi dibuka Plh. Sekda Baubau, La Ode Aswad mewakili Pj. Wali Kota Baubau, Dr. Muhammad Rasman Manafi, Kamis (26/10/2023) yang dipusatkan di areal Terminal Lakologou Kota Baubau.

Kegiatan diawali penanaman pohon, dilanjutkan senam bersama yang diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Baubau.

Event tahunan itu, tampak semarak dengan penampilan 130 penari kolosal oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lakologou.

"Tentu festival hari ini menjadi titik awal bangkitnya kembali sektor pariwisata di Kota Baubau, sekaligus menjadi stimulan perekonomian daerah pasca Covid-19," Plh. Sekda baubau, La Ode Aswad.

Perahu hias masyakat menyemarakan kegitan Festival Peraian Baubau

La Ode Aswad didampingi perwakilan forum komunikasi pimpinan daerah memimpin pelepasan puluhan peserta perahu hias memberikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut.

Untuk itu, pihaknya berharap pelaksanaan festival terus ditingkatkan dan berinovasi agar menjadi daya tarik wisata khususnya di kawasan Kepulauan Buton (Kepton).

Sementara itu, Kepala Disparekraf Kota Baubau, Idrus Taufiq Saidi menjelaskan pelaksanaan festival perairan merupakan salah satu prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

Perhelatan event pariwisata menjadi magnet menarik dan pilihan terbaik pasca pandemi. "Pemulihan ekonomi sangat penting sehingga event ini dilaksanakan dengan semangat kolaboratif," tambahnya.

Dikatakan, kegiatan tersebut melibatkan elemen pemerintah dan masyarakat. Hal itu bertujuan membangkitkan kolaborasi seluruh elemen dalam mengangkat potensi pariwisata ekonomi kreatif, melestarikan budaya serta menjadikan pariwisata ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.

Tarian kolosal yang ditampilkan saat pembukaan Festival Perairan Baubau

Diharapkan perayaan festival perairan tahun 2023 berdampak dengan peningkatan angka kunjungan wisata yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. (adm)

JAKARTA,GAGASSULTRA.COM-Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) belum bisa berjlan mulus. Pasalnya, ada beberapa masalah yang bisa menghambat penyelesainnya diantaranya belum clearnya data luas wilayah dan status pulau Kawi Kawia.

Demikian diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi RTRW DPRD Prov. Sultra Fajar Ishak Daeng Jaya di hadapan peserta Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Revisi RTRW Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Sulawesi yang dipimpin Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR / BPN RI bertempat di salah satu hotel Jakarta Selatan pada Rabu (25/10/2023).

Dikatakan, ada dua masalah yang belum clear di Sultra yaitu pertama, terkait luas daratan dan luas lautan Sultra yang berkurang , untuk luas daratan saja berkurang sekitar 197 ribu hektar.

"Kedua, terkait status pulau Kawi Kawia yang masih masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Privinsi Sulawesi Selatan," ungkap Fajar Ishak

Fajar Ishak Daeng Jaya (kedua dari kiri) saat mengikuti rakor di Jakarta

Legislator Hanura ini menjelaskan, luas wilayah Sultra pada Perda nomor 2 tahun 2014 tentang RTRW Sultra 2014 - 2034 tertulis dengan jelas seluas 38.140 kilometer persegi atau jika dikonversi dalam satuan hektar seluas 3 814.000 hektar sama dengan data yang ada dalam RPJPD Sultra 2005 - 2025 dan data dalam RPJMD Sultra 2018 - 2023, sementara data dalam rancangan Revisi RTRW Sultra 2023 - 2043 hanya seluas 3.616.197,79 hektar atau berkurang sekitar 197 hektar.

"Berkurangnya luas daratan Sultra di tengarai berkurang di wilayah Kabupaten Kolaka Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Luwuk Timur Provinsi Sulawesi Selatan serta di Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe yang berbatasan dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah atau bahkan bisa jadi karena Pulau Kawi kawia yang belum masuk dalam wilayah Provinsi Sultra, "jelas Fajar Ishak.

Sedangkan, terkait Pulau Kawi Kawia kata Fajar Ishak, harus menjadi atensi khusus pemerintah pusat karena Pulau Kawi kawia masuk dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, sementara saat ini pulau yang sama dengan nama berbeda yaitu Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2011.

" Anehnya dalam Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tidak masuk pulau Kakabia. Nah...itu berarti pulau Kawi kawia atau Kakabia adalah milik Sulawesi Tenggara, apalagi sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 24/PUU-XVI/2018 yang menyatakan tidak menerima permohonan uji materil Undang Undang pembentukan Kabupaten Buton Selatan yang diajukan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar," jelas Fajar.

Terkait luas wilayah dan pulau Kawi kawia atau Kakabia yang menjadi kendala, Fajar Ishak meminta kepada agar ini segera di clearkan oleh pemerintah pusat sebelum rapat lintas sektoral dilaksanakan.

" Kalau dua problem ini tidak selesai, maka pasti akan menjadi penyebab utama Revisi Perda RTRW Sultra tidak selesai pula," kata Fajar.

Merespon kendala yang diungkapkan Ketua Pansus RTRW Sultra Fajar Ishak, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/ BPN Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng, sc mengatakan akan segera mengkomunikasikan problem tersebut khususnya pulau Kawi kawia kepada kementerian dalam negeri agar masalahnya dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan forum lintas sektoral.

" Untuk masalah Sultra segera kami komunikasikan dengan Kemendagri yang selanjutnya kami akan undang Pemda Sultra dan DPRD dalam rangka penyelesaian masalah tersebut sebelum pelaksanaan forum lintas sektoral," janji Gabriel Triwibawa.

Rapat Koordinasi percepatan penyelesaian Revisi RTRW Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku dipimpin oleh Dirjend Tata Ruang Kementerian ATR/BPN IGabriel Triwibawa didampingi Direktur Bina Perencaaan Tata Ruang Wilayah II Kementerian ATR/BPN Reny Windyawati, Koordinator Harian Nasional Pencegahan Korupsi KPK RI Niken Ariati (moderator), Plh. Dirjend PHD Kemendagri Sukaca (Narasumber), Direktur PDLKWS Kementerian LH Khrisna Kumar.(Red)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana penyertaan Modal Pemerintah Kota Baubau kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Semerbak Kota Baubau tahun 2020 dan 2021 memasuki babak baru. Kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau tersebut menetapkan satu orang tersangka yakni JH mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM.

Kepala kejaksaan Negeri (Kajari) Baubau, Raja Sakti Harahap, SH melalui kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel), Wahyu Wibowo, SH, MH melalui rilisnya, Kamis (12/10/2023) kepada media ini mengatakan, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Baubau kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Semerbak Kota Baubau tahun 2020 dan 2021 menetapkan JH sebagai tersangka.

Mantan Dirut PDAM Baubau JH (Rompi Merah) usai diperiksa langsung meninggalkan ruang pemeriksaan menuju lapas kelas IIA Baubau

"Tersangka JH ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh penyidik di Lapas kelas IIA Baubau untuk 20 hari kedepan terhitung tanggal 12 Oktober 2023 hingga 31 oktober 2023,"kata Kajari melalui Kasi Intel, Wahyu Wibowo.

Dikatakan, berdasakan hasil audit investigasi yang dilakukan auditor dari kasus tersebut diperoleh kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 1 Milyyar. Hasil ini diperoleh dari penggunaan anggaran dana penyertaan modal yang tidak sesuai dengan peruntukan.

"Dan tidak pernah meminta persetujuan dan membuat laporan dalam menggunakan anggaran penyertaan modal diluar kegiatan pemasangan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR),"jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, terkait kasus ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi. Sedangkan jumlah anggaran penyertaan modal Pemkot Baubau Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 4.230.000.000,- (empat milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah). Untuk tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 3.264.000.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

"Tersangka JH dijerat Pasal 2, pasal 3 jo pasal 18 UU no 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan UU 20 tahun 2001,"tutupnya. (Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM - Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Sulawesi Tenggara (Sultra, LM Ali Haswandy,SE, MSi mengaku sangat prihatin dengan sejumlah kecelakaan kerja di sejumlah perusahaan, khususnya perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada seluruh perusahaan tambang untuk membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3). Jadi tim ini nantinya akan memberikan arahan dan masukan kepada pimpinan agar dalam pelaksanaan pekerjaan memperhatikan faktor K3.

"Mereka nanti yang bertugas memberikan arahan, perhatian, termasuk memberikan masukan kepada pimpinan perusahaan untuk memperhatikan faktor-faktor K3 itu," kata Ali Haswandy saat ditemui diruang kerjanya Rabu,(02/10/2023).

Dikatakan, berkaca dari kejadian-kejadian sebelumnya, Ali Haswandi menjelaskan, banyak kecelakaan kerja terjadi akibat kelalaian-kelalaian kecil yang selalu diabaikan.

"Kasus-kasus yang terjadi kemarin itu karena ada yang mengejar rotasi, ada juga yang kaca mobilnya terlalu gelap, ada yang tidak pake APD, ada juga karena musik yang terlalu keras, saya kira ini harus menjadi perhatian,"ungkapnya.

Kabid Binwas dan K3 Dinas Transnaker Sultra, Hj Asnia Nidi saat diwawancara wartawan 

Lebih lanjut dikatakan, perusahaan bertanggungjawab menyelenggarakan K3 di lingkungan perusahaannya baik itu kepada karyawannya maupun bagi para pekerja subkontraktor yang bernaung di perusahaan tersebut. Termasuk, jika terjadi kecelakaan sebaiknya cepat dilaporkan.

"Setiap perusahaan untuk segera melapor jika terjadi kecelakaan kerja di lingkungan perusahaannya. Menurutnya, hal itu wajib dilakukan oleh perusahaan agar menjamin hak-hak yang harus diterima oleh mereka yang mengalami kecelakaan kerja,"jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan (Binwas) dan K3 Distransnaker Sultra, Hj. Asnia Nidi mengatakan, setiap perusahaan wajib memenuhi faktor-faktor K3 dalam aktifitas pertambangannya.

Kendati demikian, lanjut Asnia, karyawan juga harus berpartisipasi dalam penerapan prinsip-prinsip K3 di lingkungan kerjanya, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Pekerja juga harus menggunakan APD yang telah disiapkan perusahaan, jangan sampai diabaikan, sehingga upaya pencegahan insiden bisa di cegah," tuturnya.(Rin)

BUTON,GAGASSULTRA.COM-Masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) masa sidang ketiga tahun 2023, dimanfaatkan anggota dewan untuk turun ke daeah pemilihannya. Kegiatan ini juga, dimanfaatkan anggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya turun menjaring aspirasi di Kabupaten Buton, Rabu (04/10/2023).

Fajar Ishak Daeng Jaya bersama warga Desa Holimombo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton

Keadiran legislator Hanura ini di Desa Holimombo, Kcamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton mendapat sambutan antusias dari warga. Bahkan, pada kesempatan tersebut warga banyak menyampaikan aspirasnya, diantaranya mengeluhkan "jalan nelayan" akibat abrasi pantai sehingga warga kesulitan menambatkan perahu.

Kepala Desa Holimobo Jaya Si Alira membenarkan jika selama ini masyarakat Desanya yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan mengeluh karena tidak memiliki jalan Nelayan.

"Ini sudah puluhan tahun dan sudah banyak perahu nelayan yang jadi korban karena dihempas gelombang karena tidak ada jalan perahu yang bisa dilewati sampai tambatan," kata Alira.

Dia menambahkan, saat ini akibat abrasi pantai, ada beberapa rumah warga dihempas abrasi dan terpaksa harus mengungsi ke daratan. Bahkan, sudah sekitar 20 meter abrasi pantai di Desa Holimombo.

La Sale, seorang nelayan Desa Holimombo Jaya juga mengatakan jika kondisi pesisir desanya butuh segera penanganan. Dua permintaan masyarakat yang saat ini dibutuhkan yakni pemecah ombak dan jalan nelayan.

Warga Desa Holimombo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton saat menerima kegiatan reses yang dilaksanakan anggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya

Menyikapi keluhan masyarakat, Fajar Ishak Dg Jaya, Anggota DPRD Provinsi Sultra Partai Hanura yang bertepatan dengan agenda reses menyikapi keluhan ini. Dihadapan masyarakat Desa Holimombo Jaya ia menyampaikan akan berupaya memperjuangkan keluhan masyarakat.

"Saya sudah mendengar keluhan masyarakat dan ini menjadi salah satu catatan prioritas untuk diperjuangkan. Apalagi selama ini masyarakat belum pernah mendapat bantuan," kata Fajar Ishak.

Selain keluhan nelayan, Fajar Ishak juga menyahuti beberapa permintaan masyarakat lainnya.

"Ada juga hal lain seperti bantuan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Termasuk bantuan pembangunan masjid saya coba fasilitasi ke pemerintah provinsi," kata Fajar Ishak.(Lipsus)

- LM Ali Haswandy : Untuk Minimalisir Kecelakaan Kerja
KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Seringnya kecelakaan kerja yang terjadi di beberapa perusahaan di lingkup kerja Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa bulan terakhir mendapat perhatian. Untuk itu, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Sultra menghimbau perusahaan agar menerapkan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seusia dengan SOP.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Transnaker Sultra, LM Ali Haswandy didampingi Kabid Binwas dan K3 Dinas Transnaker Sultra kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya, rabu (04/10/2023).

Dikatakan, pihaknya mencatat 436 kasus kecelakaan kerja dari 29 perusahaan di Sultra yang terjadi sejak tahun 2021 hingga bulan Juli 2023. Angka kecelakaan kerja paling banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan pertambangan utamanya pada seoktor angkutan.

"Terkait dengan fenomena yang terjadi beberapa bulan terakhir, banyak kecelakaan kerja di sektor angkutan di perusahaan pertambangan," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga, pihaknya menyampaikan pesan kepada setiap perusahaan agar lebih memperhatikan faktor-faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin keselamatan para pekerja.

Menurutnya, saat ini banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang menggunakan jasa pihak ketiga atau subkontraktor untuk merekrut tenaga kerja.

Meskipun perekrutan menggunakan pihak ketiga tetap dibenarkan secara regulasi, namun kata dia, hal tersebut dapat merugikan para tenaga kerja subkontraktor.

"Banyak perusahaan yang meng-Subkontrakan angkutannya kepada pihak ketiga kemudian pihak ketiga meng-Subkontrakan lagi ke pihak lain. Saya kira ini tidak melanggar, tapi paling tidak, walaupun di subkontrakkan, harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja, siapa yang bertanggungjawab dan memastikan kesehatan dan keselamatan kerjanya," tambahnya.

Untuk itu, ia meminta kepada setiap perusahaan agar memperhatikan kesehatan dan keselamatan seluruh pekerja yang beraktifitas di lingkungan perusahaannya.

"Mohon juga untuk perusahaan, jangan hanya karyawan di perusahaannya saja yang diperhatikan, tetapi juga termasuk pekerja subkontrak yang ada dilingkungan perusahaan itu," pintanya

Selain ke perusahaan, Ali Haswandi juga memberi himbauan kepada para tenaga kerja untuk senantiasa berhati-hati dan selalu mengutamakan K3 dalam setiap aktifitas kerjanya.

"Karena apapun yang kita lakukan, kalau sudah terjadi kecelakaaan semuanya akan sia-sia, dan yang rugi pasti pekerja itu sendiri," tutupnya. (***)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Kegiatan reses anggota DPRD Sultra, Aksan jaya Putra yang biasa disapa AJP di RT 01/RW 04 di Kelurahan mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sabtu (30/09/2023) mendapat apresia dari warga.

Pada akesempatan tersebut, Warga RT 01/RW 04 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari menyampaikan keluhan ketersediaan air bersih yang belum tersedia secara layak.
 
Ketua RW 04 Mangga Dua, La Ode Haerum dihadapan AJP mengatakan, kebutuhan air di daerahnya hanya tergantung dari sumur bor yang masih terbatas. Banyak warga yang harus membeli air di tempat-tempat tertentu. Apalagi, kebutuhan dasar air bersih menjadi skala prioritas umum di tempat itu, pasalnya wilayah Mangga Dua merupakan area perbukitan yang masih sulit untuk mendapatkan air bersih.

Aksan Jaya Putra (AJP) saat memberikan paket kepada salah satu warga saat reses

"Mohon kami bisa dibantu sumur Bor, karena wilayah kami sangat membutuhkannya, saat musim hujan saja kami masih kekurangan air, apa lagi di musim kemarau ini," keluhnya di hadapan AJP.

"Sampai saat ini memang belum terpasang pipa PDAM, sehingga warga terus membeli air tower," kata Handi samiun yang juga warga setempat.

Menjawab masalah itu, AJP berkomitmen untuk segera mewujudkan kebutuhan yang dikeluhkan masyarakat khususnya di RT 01/RW 04 Mangga Dua, Kecamatan Kendari.

"Setelah kami mendengar dan menghimpun aspirasi warga Mangga Dua terkait sumur bor, tentu kami selaku wakilnya di DPRD wajib untuk menjawab dan mewujudkan segera bantuan itu dengan melakukan koordinasi bersama mitra kami di pemerintahan," jelas Ketua Fraksi Partai Golkar Sultra itu.

Aksan jaya putra (AJP) foto bersama warga Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari 

Sedangkan, usulan perbaikan infrastruktur jalan kota, AJP berjanji akan segera menyampaikan masalah tersebut kepada Penjabat Walikota Kendari Asmawa Tosepu.

Pamungkas dalam reses di Mangga Dua, AJP meminta kepada warga setempat untuk memilih dengan cerdas calon legislatif dan presiden periode 2024 - 2029.

Tak menampik dirinya sebagai calon Legislatif dan Balon Walikota Kendari 2024 mendatang, AJP kini semakin dekat dengan masyarakat Kota Kendari.(Lipsus)

- Warga Keluhkan Air Bersih, Perbaikan Jalan dan drainase
KENDARI.GAGASSULTRA.COM-Masa reses anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) dimanfaatkan semua legislator untuk turun di dapilnya masing-masing.

Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh melaksanakan reses dua kelurahan yakni di Lorong Stadion, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sabtu (30/9/2023) dan dilorong DMS Kelurahan Mandonga, minggu (01/019/2023).

Dalam reses tersebut warga Lorong Stadion, mengeluhkan keterbatasan air bersih, jalan rusak, drainase serta bantuan perbaikan lapangan bola voli.

Kegiatan reses masa sidang tiga tahun anggaran 2022-2023 dibuka langsung oleh Camat Kadia yang diwakili Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Haerani Hambali. Ia katakan, melalui reses ini warga dapat menyampaikan langsung aspirasinya kepada Ketua DPRD Sultra.

"Muda-mudahan kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasinya kepada Ketua DPRD Sultra," ucapnya.

Sementara itu, Ketua RT 01/RW 08, Juwita menyampaikan di daerahnya kekurangan air bersih dan jalan yang rusak.

"Di wilayah kami membutuhkan sumur bor karena saat ini air bersih susah sekali. Kemudian jalan juga rusak, sudah pernah diukur oleh Dinas PUPR Kendari namun hingga saat ini belum juga terealisasi," keluhnya.

Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Shaleh saat reses di Kelurahan Mandonga Kota Kendari, minggu (01/10/2023)

Sementara itu, kegiatan reses di Mandonga di buka Camat Mandonga, Alimin. Dalam sambutannya, ia mengatakan reses DPRD ini dalam rangka untuk menjaring dan mendengarkan aspirasi masyarakat Kelurahan Mandonga.

"Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Muda-mudahan dapat memenuhi segala harapan masyarakat," ungkapnya di hadapan warga yang hadir.

Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan pemintaan peningkatan jalan, drainase dan bantuan Masjid.

"Jalan dari Lorong Dolog menuju ke atas masih rusak, kemudian belum ada drainase. Kemudian hari ini kita di RT 02, Masjid sementara pembangunan," ujar salah satu warga.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab legislatif turun ke masyarakat menyerap aspirasi.

Namun dirinya berbeda, selama ini sebelum ke masyarakat ia sudah banyak menyalurkan bantuan ke masyarakat. Bukan hanya di Kota Kendari tapi juga di kabupaten dan kota lainnya se Sultra.

"Kalau anggota DPRD itu biasanya kalau reses menyampaikan program yang akan dilaksanakan, tapi saya berbeda, sudah banyak sekali program yang saya lalukan," ujarnya.

ARS sapaan akrab Abdurrahman Shaleh langsung meminta stafnya untuk koordinasi dengan dinas terkait untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat.

Terkait air bersih dan jalan, calon DPR RI dari Partai PAN ini mengatakan, akan menganggarkan pengadaan sumur bor untuk di tiga RT. Begitu juga dengan jalan dan drainase.

"Sumur bor tiap kelurahan, berarti tiga titik. Jalan setapak dan drainase juga kita selesaikan karena ini sangat dibutuhkan oleh warga," pungkas bakal calon Gubernur Sultra 2024 ini.(Lipsus)