BAUBAU, GAGASSULTRA.COM-Reses masa sidang pertama tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dimanfaatkan seluruh anggota turun di daerah pemilihannya. Kegiatan ini juga dimanfaatkan anggota DPRD Kota Baubau, Noor Gemilang Siradja memanfaatkan turun menjaring aspirasi warga di Kelurahan Bone-Bone, Selasa (27/01/2026).

Kehadiran legislator Hanura ini di Kelurahan Bone-bone mendapat sambutan antusias dari warga. Bahkan, pada kesempatan tersebut warga banyak menyampaikan aspirasinya berjalan dengan dinamis yang dipandu langsung Lurah Bone-Bone, Ramadhan.

Menyikapi masukan masyarakat, Noor Gemilang Siradja Anggota DPRD Baubau menyatakan siap menampung masukan dan aspirasi untuk diperjuangkan.

"Kita sudah mendengar keluhan masyarakat dan ini menjadi salah satu catatan prioritas untuk diperjuangkan," kata Gilang sapaan akrabnya.

Anggota DPRD Baubau, Noor Gemilang Siradja foto bersama warga Kelurahan Bone-bone 

Dalam reses kali ini Kelurahan Bone-bone menjadi yang pertama dikunjungi. Ada beberapa usulan dan masukan dari warga diantaranya perbaikan Puskesmas Betoambari yang menjadi fasilitas pelayanan kesehatan warga, lampu penerangan jalan, jalan lingkungan serta pembagian bantuan kelompok masyarakat.

Sementara itu, Lurah Bone-bone, Ramadhan menyambut baik kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Baubau. Momentum ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan mengusulkan program prioritas.

“Ini akan menjadi jembatan aspirasi warga mengusulkan program pembangunan di kelurahan diluar usulan melalui musrembang,”singkatnya.

Kegiatan reses di Kelurahan Bone-bone di akhiri dengan foto bersama warga. (Rin/Red)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi para calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayah Kepulauan Buton, Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di Kota Baubau, Kamis (17/01/2026).

Pelaksanaan fit and propertest ini merupakan rangkaian lanjutan tahap pertama yang digelar di Kota Kendari Kamis (15/01/2025).

Ketua DPD Partai Hanura Sultra, H. Fajar Ishak Daeng Jaya kepada sejumlah wartawan di sela-sela kegiatan mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini menjadi ajang seleksi figur calon pemimpin partai di tingkat kabupaten/kota.

Ketua DPD Hanura Sultra, H.Fajar Ishak Daeng Jaya (Kana) bersama koordinator Wilayah (Korwil) IX DPP Partai Hanura yang membawahi Sulsel,Sulbar dan Sultra, Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Adeni Muhan Dg Pabali, MM,

Untuk itu, kata Fajar dengan tagline Partai Hanura saat ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ mengajak semua komponen masyarakat untuk menyatukan langkah untuk membangun daerah maka Partai Hanura sangat terbuka.

“Terbukti komposisi peserta tidak hanya diisi kader partai tapi menarik sejumlah tokoh-tokoh di luar partai. Bahkan, ada yang baru bergabung karena ketertarikannya pada Hanura,”jelasnya.

Dikatakan, pelaksanaan uji kelayakan calon Ketua DPC Hanura di Kepulauan Buton ini meliputi lima daerah yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah dan Wakatobi.

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) IX DPP Partai Hanura yang membawahi Sulsel,Sulbar dan Sultra, Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Adeni Muhan Dg Pabali, MM, menjelaskan pentingnya tahapan seleksi kepemimpinan partai di tingkat daerah sebagai langkah strategis organisasi.

Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi kepada Ketua DPD Sultra yang menyelenggarakan kegiatan fit and proper test ini. Hal ini diperlukan untuk menyaring figur-figur yang handal dan memiliki rekam jejak (track record) yang baik untuk memimpin.

“DPC ini sangat penting dalam rangka mengawaki dan sebagai lokomotif di daerah untuk kepentingan jangka panjang. Diperlukan orang-orang yang handal,” tegasnya.

Pantauan media ini, sebanyak lima DPC Partai Hanura di Kepulauan Buton yang mengikuti kegiatan fit and propertest. Sedangkan untuk DPC Hanura Kabupaten Buton salah satu calon ketua sudah mengikuti fit and propertest di Kota Kendari, Kamis (15/01/2026). Adapun calon yang mengikuti fit and propertest yakni Noor Gemilang Siradja (Kota Baubau), Naslia Alu (Kota Baubau), Ali Kamar Halim (Wakatobi), Aliadi (Busel), La Ode Amal (Busel), La Maharia (Buton), Joysman (Buteng), Ibnu Hasmy (Buteng), Hj Ratna (Kota Baubau) dan Aris Sujadmiko Martono (Kota Baubau).(Rin/Red)

JAKARTA, GAGASSULTRA.COM — Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali menguat menjelang Pilkada 2026. Menyikapi dinamika tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Simposium Nasional bertema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” Rabu,(14/01/2026), bertempat di Press Club Indonesia, Kantor SMSI Pusat, Jalan Veteran II No. 7C, Gambir, Jakarta Pusat.

Simposium nasional yang dipandu Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, S.H., M.H., menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar kebijakan untuk mendiskusikan kemungkinan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai alternatif, di tengah meningkatnya biaya politik dan praktik transaksional dalam Pilkada langsung.

Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E, menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai prosedur pemungutan suara langsung. Menurutnya, dalam Demokrasi Pancasila, substansi kepemimpinan, stabilitas pemerintahan, dan efektivitas pembangunan daerah juga menjadi ukuran penting.

Prof. Yuddy menilai, pada masa sebelum reformasi—termasuk era pemerintahan Presiden Soeharto—mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki keunggulan dalam hal stabilitas dan kesinambungan kebijakan, meski tetap perlu dikritisi agar tidak mengulang praktik sentralisasi kekuasaan. “Model tersebut dapat menjadi referensi historis untuk dirumuskan ulang secara lebih demokratis dan transparan,” ujarnya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. Ia menilai bahwa persoalan utama Pilkada hari ini bukan sekadar langsung atau tidak langsung, melainkan lemahnya sistem kaderisasi dan rekrutmen elite politik.

Menurut Prof. Albertus, pada masa pemilihan melalui DPRD, seleksi kepala daerah lebih menekankan aspek kapasitas administratif dan loyalitas terhadap sistem pemerintahan. “Memang ada keterbatasan demokratis di masa lalu, tetapi ada pelajaran penting tentang kontrol politik dan efisiensi biaya. Jika dirancang ulang dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, pemilihan lewat DPRD bisa menjadi alternatif rasional,” jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., M.Si, menyampaikan pandangan penyeimbang. Ia mengingatkan bahwa Pilkada langsung tetap memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah karena bersumber langsung dari rakyat.

Namun demikian, Prof. Taufiqurokhman mengakui bahwa diskursus pemilihan melalui DPRD patut dibahas secara objektif, terutama jika diarahkan untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah dan menekan politik uang. “Yang terpenting adalah memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga, apa pun model yang dipilih,” ujarnya.

Simposium Nasional SMSI ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi salah satu alternatif kebijakan, dengan syarat dirancang secara demokratis, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

KENDARI, GAGASSULTRA.COM - Langkah politik LM.Sumarlin pasca pencalonannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kabupaten Buton memasuki babak baru. Pria yang biasa disapa Pak Marlin ini mantapkan hati bergabung di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk karir politiknya.

Sebagai bentuk keseriusannya bergabung dengan Partai Hanura, Sumarlin masuk dan mendaftar sebagai salah satu calon Ketua DPC Hanura Kabupaten Buton dan langsung mengikuti Fit dan Propertest yang dilaksanakan DPD Partai Hanura Sultra di salah satu hotel di Kota Kendari.

Datang sebagai peserta terakhir, langsung diterima oleh tim penguji yang dipimpin langsung Ketua DPD Partai Hanura Sultra, H.Fajar Ishak Daeng Jaya yang disaksikan langsung Koordinator Wilayah (Korwil) IX DPP Partai Hanura yang membawahi Sulsel,Sulbar dan Sultra, Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Adeni Muhan Dg Pabali, MM.

Bergabungnya, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Buton ini mendapat sambutan dari Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), H.Fajar Ishak Daeng Jaya.

“Bergabungnya saudara LM Sumarlin menjadi salah satu energi baru untuk membesarkan dan manggaungkan partai Hanura di Sultra,”kata Fajar di sela-sela acara fit and propertest calon Ketua DPC Hanura di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (15/01/2026).

Untuk itu, kata Fajar dengan tagline Partai Hanura saat ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ mengajak semua komponen masyarakat untuk menyatukan langkah untuk membangun daerah maka Partai Hanura sangat terbuka.

“Ini menunjukkan Partai Hanura sangat terbuka, terbukti komposisi peserta tidak hanya diisi kader partai tapi menarik sejumlah tokoh-tokoh di luar partai. Bahkan, ada yang baru bergabung karena ketertarikannya pada Hanura,”jelasnya.

Sementara itu, Sumarlin usai mengikuti rangkaian fit and propertest mengaku sangat antusias bergabung dan siap membesarkan partai karena merasa sevisi untuk membangun daerah.

“Saya menghormati dan menghargai karena Partai Hanura menerima dengan tangan terbuka, sehingga kedepannya akan bersama-sama membesarkan partai ini bisa berbicara banyak di kancah politik di Sultra khususnya untuk kesejahteraan bersama,”tegasnya. (Rin/Red)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi para calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (15/01/2026).

Ketua DPD Partai Hanura Sultra, H. Fajar Ishak Daeng Jaya kepada sejumlah wartawan di sela-sela kegiatan mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini menjadi ajang seleksi figur calon pemimpin partai di tingkat kabupaten/kota.

Untuk itu, kata Fajar dengan tagline Partai Hanura saat ‘Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera’ mengajak semua komponen masyarakat untuk menyatukan langkah untuk membangun daerah maka Partai Hanura sangat terbuka.

Ketua DPD Partai Hanura Sultra, H.Fajar Ishak Daeng Jaya bersama Korwil IX DPP Partai Hanura, Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Adeni Muhan Dg Pabali, MM

 Terbukti komposisi peserta tidak hanya diisi kader partai tapi menarik sejumlah tokoh-tokoh di luar partai. Bahkan, ada yang baru bergabung karena ketertarikannya pada Hanura,”jelasnya.

Dikatakan, teknis pelaksanaan uji kelayakan ini dibagi dalam dua zona. Pertama zona wilayah daratan yang dipusatkan di Kota Kendari sebanyak 12 DPC. Sedangkan, di wilayah kepulauan akan dipusatkan di Kota Baubau.

“Jadi di Kota Kendari ini kita lakukan fit calon ketua untuk 12 DPC sedangkan di Kota Baubau sebanyak 5 DPC. Totalnya sebanyak 17 DPC Kabupaten/Kota,"kata Fajar.

Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) IX DPP Partai Hanura yang membawahi Sulsel,Sulbar dan Sultra, Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Adeni Muhan Dg Pabali, MM, menjelaskan pentingnya tahapan seleksi kepemimpinan partai di tingkat daerah sebagai langkah strategis organisasi.

Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi kepada Ketua DPD Sultra yang menyelenggarakan kegiatan fit and proper test ini. Hal ini diperlukan untuk menyaring figur-figur yang handal dan memiliki rekam jejak (track record) yang baik untuk memimpin.

“DPC ini sangat penting dalam rangka mengawaki dan sebagai lokomotif di daerah untuk kepentingan jangka panjang. Diperlukan orang-orang yang handal,” tegasnya.

Pantauan media ini, sebanyak 12 DPC secara bergantian dipanggil oleh tim seleksi dari partai untuk melakukan wawancara. (Rin/Red)

BAUBAU, GAGASSULTRA.COM - Wali Kota Baubau H Yusran Rahim, SE melantik i La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau definitif. Setelah sebelumnya selama 35 bulan 13 hari dan 6 orang Pj Sekda Kota Baubau yang silih berganti. 

Pelantikan Sekda Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos, M.Si dilaksanakan di aula Kantor Wali Kota Baubau Palagimata pada Rabu (14/01/2026) dan turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Si, Wakil Ketua DPRD Kota Baubau Adriansyah Farmin, ST, Forkompinda, Pejabat Eselon II, III, IV lingkup Pemkot Baubau.

Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE dalam sambutannya pada pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Daerah Kota Baubau Tahun 2026 menekankan beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti Sekda Kota Baubau La Ode Darussalam yaitu terkait dengan akselerasi program maka segera melakukan percepatan terhadap target-target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan dalam harmoni yang sama.

Kemudian terkait dengan disiplin dan integritas sebagai pimpinan tertinggi birokrasi Aparatur Sipil Negara, Sekda harus menjadi teladan dalam kedisiplinan dan menjaga integritas moral. Selain itu, di era digital saat ini, Sekda mampu mendorong digitalisasi birokrasi agar pelayanan publik di Kota Baubau menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.

”Saya mengucapkan selamat atas amanah baru ini. Penunjukan saudara telah melalui proses pertimbangan yang matang, rekam jejak yang teruji, serta evaluasi kompetensi yang ketat,”katanya.

Dijelaskan, seluruh proses pengisian jabatan Sekda telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui konsultasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara.

“Pelantikan hari ini telah kami konsultasikan kepada Bapak Gubernur, sehingga seluruh proses dan tahapan pengisian Sekda Kota Baubau dijalankan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota Baubau, orang nomor satu di Kota Baubau ini meminta untuk memberikan dukungan penuh kepada sekretaris daerah yang baru.

”Hilangkan ego sektoral. Mari kita bekerja sebagai satu tim yang solid untuk mewujudkan Baubau yang lebih maju dan sejahtera,”ujarnya.

Sementara itu, Sekda Kota Baubau La Ode Darussalam menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah sesuai harapan Wali Kota, dengan memperkuat kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

“Seperti harapan Pak Wali Kota, kami akan kerja bersama seluruh OPD untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Baubau,” ujarnya.

Dikatakan, prioritas utama pasca pelantikan adalah percepatan penataan OPD yang mengalami penggabungan (merger).

“Kita memiliki lima OPD yang dimerger. Ini menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan pengisian jabatan, gaji, tunjangan, dan administrasi kepegawaian lainnya,” jelas Darussalam. (Rin/Red)

BUSEL,GAGASSULTRA.COM – Bupati Buton Selatan (Busel), H.Muhammad Adios melakukan penyegaran dan rotasi pejabat pimpinan Pratama (Eselon II). Acara pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Lamaindo, Batauga, Senin (12/01/2026).

Rotasi jabatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Kebijakan ini juga mengacu pada surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait rekomendasi uji kompetensi serta hasil evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama di Kabupaten Buton Selatan.

Surat rekomendasi BKN tersebut masing-masing bernomor 01822/RAK.02.03/SD/F/2016 dan 02182/RAK.02.03/SD/F/2026 untuk uji kompetensi, serta 01278/RAK.02.03/SD/F/2026 dan 02176/RAK.02.03/SD/F/2026 untuk evaluasi kinerja.

Pada kesempatan tersebut, Muhammad Adios menegaskan, rotasi jabatan merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Untuk itu, pengangkatan dan pemberhentian pejabat dilakukan secara objektif berdasarkan hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja.

“Rotasi ini diharapkan dapat memperkuat kinerja perangkat daerah, meningkatkan profesionalisme ASN, serta mendorong pelayanan publik yang lebih optimal,” kata orang nomor satu di Busel ini.

Adapun pejabat yang mengalami rotasi jabatan antara lain: Zainal, dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buton Selatan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Kaimudin, dari Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Buton Selatan.

 La Ode Firman Hamza, dari Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia menjadi Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

La Ode Hikmah Oto, dari Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik menjadi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

La Ode Asri, dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.

La Ode Muhamad Idris, dari Kepala Dinas Pertanian menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

La Hadin, dari Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Dinas Pertanian.

La Kaali, dari Kepala Dinas Perikanan menjadi Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan SDM.

La Ode Karman, dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Kepala Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

La Asari, dari Kepala Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Kepala Dinas Sosial.

La Salimu, dari Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Maderuddin, dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Amir Sarlito Womal, dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menjadi Kepala Dinas Budaya.

La Haerudin, dari Kepala Dinas Budaya menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Hasriyadi, dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Selain itu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dipimpin oleh pejabat pelaksana tugas (Plt), di antaranya 

Dr. Ahmad Maulana sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan, Ahmad Jamaluddin sebagai Plt Kepala BKPSDM, Iwan Kurniawan sebagai Plt Kepala Dinas PUPR, Asmin Joko sebagai Plt Kepala BKAD, La Barihu sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan, Dr. Sarni sebagai Plt Direktur UPTD RSUD Gajah Mada Buton Selatan.

"Rotasi dan penunjukan Plt ini mampu menjaga kesinambungan program pembangunan serta meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat,"kata Adios.(Rin/Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM- Jam’iyyah Ahlith Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyah (JATMAN) menggelar Rapat Kerja (Raker) kepengurusan periode 2025–2030 , Kamis, (08/01/2025) bertempat di Sekretariat JATMAN Yayasan Djunaid Al Qadri, Desa Pombulaa Jaya, Kecamatan Konda, Konawe Selatan.

Kegiatan Raker ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah kebijakan, program kerja, serta penguatan konsolidasi organisasi JATMAN untuk lima tahun ke depan. 

Kegiatan dibuka resmi oleh Syekh Junaid Ar Risalah Al Asror, Mursyid Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah (TQN), yang juga menjabat sebagai Wakil Rois Ifadiyah sekaligus tuan rumah kegiatan.

Dalam sambutannya, Syekh Junaid Ar Risalah Al Asror menekankan pentingnya seluruh jajaran pengurus untuk senantiasa menjaga marwah JATMAN sebagai organisasi jam’iyyah thariqah yang berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah.

 Ia juga mengingatkan agar kekompakan dan ukhuwah di antara pengurus terus dirawat demi keberlangsungan dan kekuatan organisasi.

“Mari kita jaga kekompakan dan ukhuwah untuk membangun kekuatan organisasi dan bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat,”ungkapnya.

Sedangkan, Rois Mustafad JATMAN, K.H. M. Chozin, S.Pd.I arahannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras panitia pelaksana Raker serta menegaskan kembali pentingnya solidaritas dan sinergi antar struktur kepengurusan dalam menjalankan amanah organisasi.

Selanjutnya, rangkaian raker langsung diserahkan kepada tiga pimpinan sidang yang terdiri dari Mudir Idaroh Wustho , Wakil Mudir, serta Anggota Mudir mengambil tempat dan secara resmi membuka sidang Rapat Kerja.

Dalam proses pelaksanaan raker berjalan dengan dinamis sehingga berhasil menetapkan rangkaian program kerja yang disepakati seluruh pengurus.

Melalui Rapat Kerja ini, JATMAN diharapkan mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang memperkuat peran jam’iyyah thariqah dalam pembinaan spiritual umat, penguatan akhlak, serta kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.

Raker JATMAN ini turut dihadiri oleh jajaran Dewan Mustafad dan Ifadiyah, di antaranya K.H. Rudi Hartono, K.H. Nurkholis Khudlori, dan Kyai Marzuki. Selain itu, hadir pula jajaran pengurus Imdadiyah dari masing-masing lajnah yang siap memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan dalam perumusan program kerja organisasi.(Rin/Red)

Oleh: Rahmawati Azi (Korpres FORHATI SULTRA, Koord. Lajnah Wathonah JATMAN Sultra)

Dalam tasawuf, krisis ekologis dipahami bukan sekadar sebagai kerusakan lingkungan, melainkan sebagai krisis relasi dan kesadaran manusia. Alam rusak ketika manusia memutus hubungan etis dengannya. Karen J. Warren, dalam diskusi ekofeminisme, menyebut akar persoalan ini sebagai logic of domination, cara berpikir yang membenarkan penguasaan, eksploitasi, dan hierarki, baik terhadap perempuan maupun terhadap alam.

Di tengah krisis tersebut, kolaborasi lintas organisasi seperti FORHATI Sultra, JATMAN Sultra, LESBUMI NU, MWCNU Kecamatan Ranomeeto, dan KOHATI menghadirkan jalan alternatif: kerja sama berbasis perawatan, bukan dominasi. Kerja bersama ini bukan semata koordinasi kelembagaan, melainkan praktik spiritual kolektif untuk membangun etika relasional sebagaimana ditekankan Karen J. Warren, etika yang memandang alam sebagai mitra moral, bukan objek yang boleh dieksploitasi.

Tasawuf mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah yang bertugas menjaga keseimbangan ciptaan. Dalam bahasa Warren, tugas ini menuntut pembongkaran cara berpikir hierarkis yang memisahkan manusia dari alam dan menempatkan sebagian kelompok sebagai superior. Ketika FORHATI dan KOHATI menghadirkan perspektif perempuan dalam agenda ekologis, mereka membuka thinking space kolektif, ruang kesadaran kritis yang selama ini tertutup oleh narasi pembangunan eksploitatif.

JATMAN Sultra menghadirkan dimensi spiritual yang menegaskan bahwa alam adalah tanda-tanda Tuhan yang hidup, sehingga merusaknya berarti mengkhianati amanah kehadiran manusia di bumi. LESBUMI NU, melalui pendekatan budaya dan seni, menghidupkan kembali hubungan emosional manusia dengan alam, hubungan yang dalam tasawuf disebut mahabbah, dan dalam ekofeminisme Warren dipahami sebagai relasi non-dominatif. MWCNU Kecamatan Ranomeeto memastikan bahwa kesadaran ini berakar kuat di tingkat komunitas dan tidak berhenti sebagai wacana elite.

Komitmen etis tersebut kemudian menemukan bentuk konkretnya dalam Gerakan Sejuta Pohon. Gerakan ini bukan hanya aksi ekologis, tetapi juga simbol spiritual dan komitmen serta upaya nyata perawatan dan pemeliharaan. Menanam pohon adalah tindakan merawat kehidupan secara perlahan, sabar, dan berjangka panjang, nilai yang sejalan dengan etika ekofeminis Karen J. Warren dan ajaran tasawuf tentang kesungguhan dalam menjaga amanah. Pohon menjadi simbol perlawanan terhadap logika instan kapitalisme yang ingin hasil cepat tanpa memikirkan keberlanjutan.

Dalam Gerakan Sejuta Pohon, perempuan dan laki-laki bekerja berdampingan, senior dan yunior saling melengkapi. Inilah praktik nyata penolakan terhadap logic of domination. Tidak ada pihak yang lebih tinggi, tidak ada peran yang lebih mulia; yang ada hanyalah tanggung jawab bersama untuk menjaga kehidupan. Setiap pohon yang ditanam adalah kesaksian bahwa relasi manusia dan alam bisa dibangun atas dasar cinta, bukan penaklukan.

Ekofeminisme lintas organisasi yang dipraktikkan melalui Gerakan Sejuta Pohon menunjukkan bahwa merawat alam adalah praktik spiritual kolektif yang berdampak secara sosial. Dalam tasawuf, ini adalah bagian dari penyucian diri dari keserakahan dan kesombongan. Dalam teori Karen J. Warren, ini adalah pembongkaran cara berpikir dominatif dan pembangunan etika relasional. Keduanya bertemu pada satu tujuan: menjaga bumi sebagai ruang kehidupan yang adil, lestari, dan penuh kasih.

Dengan demikian, Gerakan Sejuta Pohon dapat dipahami sebagai praksis ekofeminisme lintas generasi dan gender: sebuah pengalaman belajar kolektif yang hidup dan mentransmisikan nilai kepedulian ekologis dari satu generasi ke generasi lain, sambil menegaskan bahwa kerja merawat bumi bukan kodrat eksklusif perempuan, melainkan tanggung jawab etis seluruh umat manusia. Di titik inilah tasawuf dan ekofeminisme bertemu, keduanya mengafirmasi bahwa keadilan ekologis hanya akan terwujud ketika relasi manusia-alam, laki-laki-perempuan, dan masa kini-masa depan, dibangun di atas cinta, melampaui logika binner menuju logika double coding, dengan demikian, secara aksiologis menuju harmoni dan keberlanjutan.(***)

Prof.Aris Badara : Jadikan FKO Wadah Aktualisasi Diri, Ide dan Inovasi

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulawesi Tenggara (Sultra), Prof.Aris Badara mengukuhkan pengurus Forum Komunikasi OSIS (FKO) SMA/SMK se Kota Kendari. Pengukuhan ini digelar di Aula Disdikbud Sultra, Rabu (07/01/2026).

Kadis Disdikbud Sultra, Prof.Aris Badara usai melantik pengurus mengatakan, pihaknya merasa bangga dengan terbentuknya FKO SMA/SMK. Untuk itu, pengukuhan ini bukan kegiatan pertama dan terakhir sehingga dukungan semua pihak termasuk Kepala Sekolah mendukung dan mengarahkan sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan baik.

“Kita berharap nanti bapak ibu kepala sekolah mendukung, sehingga menjadi sebuah wadah bagi pengurus untuk bisa mengaktualisasikan diri, ide dan inovasi,”jelasnya.

Dikatakan, pada hari ini yang dilantik ini anak-anak adalah generasi gen z dan Alfa tentu tantangannya berbeda. Untuk tingkat SMA akan menghadapi dunia akademik perguruan tinggi, sedangkan SMK akan menghadapi dunia kerja.

“Tantangannya sangat berat sekali ke depan, baik yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi maupun yang SMK akan memasuki dunia kerja sehingga persiapan kompetitif secara global,”jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, salah satu kebiasaan anak hebat adalah masuk berorganisasi atau bermasyarakat. Untuk itu, dengan organisasi FKO ini harus dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa membentuk karakter siswa. 

“Istilahnya kalau tentara dijadikan Candradimuka untuk membentuk karakter dan mengambil manfaatkan anak-anak kita untuk mengaktualisasikan diri,”tambahnya.

Sementara itu, Ketua FKO SMA/SMK se Kota Kendari periode 2025-2026, Takmirulhaq Jayani pada kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya berkomitmen FKO menjalankan tugas dan tanggungjawab serta siap mengkomunikasikan semua osis yang ada di Kota Kendari.

“Seluruh pengurus aktif berkontribusi dalam menciptakan program-program yang positif inovatif dan bermanfaat bagi pelajar guna untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sulawesi Tenggara,”tegasnya.

Kegiatan pengukuhan ini dihadiri kepala bidang Disdikbud Sultra, Kepala Sekolah se Kota Kendari dan pengurus FKO SMA/SMK se Kota Kendari periode 2025-2026. (Rin/Red)