BUTENG, GAGASSULTRA.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Tengah (Buteng) H. Kostantinus Bukide, SH. M.Si ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Penjabat (Pj) Bupati Buteng. 

Kostantinus bersama Pj Bupati Buton dan Pj Bupati Buton Selatan (Busel) dilantik Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol (P) DR.(H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Selasa Sore (28/5/2024). 

Kostantinus sendiri menggantikan Pj Bupati Buteng sebelumnya Dr. Drs. H. Andi Muhammad Yusuf, M.Si yang berakhir 25 Mei 2024. Yusuf kembali berkarir di tempat tugas awalnya sebagai Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengucapkan selamat kepada ketiga Pj Bupati dan menyampaikan beberapa arahan terkait tugas-tugas mereka kedepannya.

"Jabatan Pj Bupati adalah amanah dari Allah SWT dan kepercayaan pimpinan (Mendagri, red). Jaga amanah dan kepercayaan itu sebaik mungkin dengan disiplin, bekerja tanpa pamrih, ada komitmen moral yang tinggi, ada prestasi yang ditinggalkan untuk kemaslahatan umat," pesannya. 

Andap juga mewarning kepada ketiganya untuk mempedomani SK Mendagri dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang adanya kewajiban dan larangan selaku penjabat bupati, yakni mutasi ASN, pembatalan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Jenderal polisi bintang tiga ini juga mengingatkan Ketua TP-PKK untuk membina jajarannya sehingga dapat mendukung kesuksesan tugas-tugas suaminya.

Mulai dari menurunkan prevelensi stunting melalui sosialisasi remaja pra nikah, pemeriksaan bumil, menghilangkan gizi buruk, dan lain sebagainya.

Pelantikan ketiga penjabat bupati turut disaksikan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, jajaran Pemprov Sultra, pimpinan DPRD dan Kepala OPD masing-masing daerah (Buton, Busel, danButeng).(RED)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM-Bakal Calon (Balon) Bupati Bombana, Ir. H. Burhanudin, M.Si terus menunjukkan keseriusannya maju bertarung di Pilkada Bombana. Salah satunya mengincar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu kendaraan politiknya.

Untuk meyakinkan PKS, Burhanuddin hadir di hadapan pengurus wilayah PKS Sultra untuk menyampaikan visi misinya di salah atu hotel di Kota Kendari, Senin (27/05/2024).

Pendalaman visi misi ini merupakan tahapan akhir yang menjadi persyaratan PKS Sultra untuk mendukung salah satu figur menjadi calon bupati di suatu daerah sebelum diusul di Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin (27/5/2024).

Dalam kesempatan itu, DPW PKS Sultra mempertanyakan terkait konsep dalam membangun suatu daerah, strategi pemenangan di daerah yang akan diusung.

Serta kesiapan Burhanudin sebagai Balon Bupati yang akan maju kontestasi di Kabupaten Bombana.

Kemudian Burhanudin menyampaikan salah satu visinya adalah menjadikan Kabupaten Bombana maju, berkarya, dan sejahtera.

"Tujuan akhir kita disitu, bagaimana Bombana maju, berkarya dan sejahtera," ujar mantan Pj Bupati Bombana ini.

Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sultra ini menyampaikan akan terus membangun Sumber Daya Manusia (SDM) di Bombana, melakukan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) baik itu di bidang pertanian maupun perikanan.

"Jadi hilirisasi ini semua potensi yang ada di Kabupaten Bombana, yang sekarang hanya keluar dari Bombana sebagai bahan baku, kita berharap dari potensi pertanian ada pengolahan pertanian minimal barang setengah jadi, kemudian perikanan juga begitu kita olah ikan, udangnya baru keluar dari Bombana. Sehingga nilai tambahnya ada untuk kesejahteraan masyarakat," beber Burhanudin. 

Selain itu, untuk maju Pilkada Bombana Burhanudin mengakui telah melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat.

Perlu diketahui, sebelumnya Burhanudin telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Dinsos Sultra sehingga kini dirinya mantap maju Pilkada Bombana.

"Sekarang umur saya 59 tahun, saya sudah mengundurkan diri sebagai kepala dinas, dan secara otomatis bisa pensiun normal," pungkasnya. (RIN)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM-Puluhan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Tenggara mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW) yang digelar PWI Pusat bekerjasama dengan PWI Sulawesi Tenggara. UKW ke 17 ini berlangsung di salah satu hotel di Kendari, Senin (27/05/2024). 

Sekretaris Jenderal PWI Pusat Sayid Iskandarsyah mewakili Ketua Umum PWI memberikan apresiasi pada PWI Sulawesi Tenggara yang sudah menyiapkan UKW ke 17 ini hingga bisa dilaksanakan selama dua hari ini.

Menurutnya, UKW ini merupakan salah satu program Ketua umum PWI yang disampaikan saat pemilihan yang lalu. Ini merupakan salah satu upaya PWI meningkatkan kapasitas anggotanya di seluruh Indonesia. 

"Program Ketua Umum ini bagaimana menciptakan SDM profesional yang berbasis pengetahuan yang mumpuni," katanya. 

Lebih lanjut dikatakan, para penguji ini berasal dari beberapa daerah di Indonesia termasuk dari Sulawesi Selatan, sebab saat ini Sulawesi Tenggara belum memiliki penguji. Saat ini sudah ada dua calon penguji di Sulawesi Tenggara namun masih harus melalui beberapa tahap. 

PWI Pusat menargetkan agar seluruh PWI provinsi memiliki penguji sendiri sehingga bisa lebih mandiri. 

Selain bekerjasama dengan BUMN untuk menyelenggarakan UKW, tahun 2024 PWI juga mendapatkan kuota 21 UKW dari Dewan Pers. 

Ketua PWI Sulawesi Tenggara Sarjono menjelaskan, saat ini seluruh anggota PWI Sulawesi Tenggara sudah mengikuti uji kompetensi, untuk tingkat muda merupakan calon anggota yang memilih PWI sebagai wadah organisasi. 

"Menurut catatan kami, semua anggota PWI memang sudah ikut uji kompetensi, bahwa hari ini yang masih muda berarti ada satu kepercayaan mereka yang dulunya berafiliasi dengan organisasi kewartawanan lain kini bergabung dengan PWI," kata Sarjono. 

Uji kompetensi ini menurut Ketua PWI Sultra memiliki banyak manfaat salah satunya, sejumlah pemerintah daerah sudah mensyaratkan sertifikat uji kompetensi bagi media yang hendak bermitra dengan mereka. 

Dia juga meminta para peserta yang sudah mengikuti uji kompetensi untuk tetap rendah hati setelah dinyatakan berkompeten oleh penguji nantinya. Sebab menjaga integritas merupakan tugas yang tidak mudah. 

"Jadikan ini cambuk untuk berbeda dengan yang lain tapi tidak sombong, tidak angkuh, karena dengan memegang kartu kompetensi memudahkan dikontrol artinya semakin kompeten semakin tunduk, ilmu padi," ungkapnya. 

Uji Kompetensi Wartawan kali ini diikuti 3 tingkatan yang terdiri dari 1 kelas utama, 2 kelas madyadan 3 kelas muda.(Red)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Asisten III Setda Kota Baubau La Ode Darussalam, menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tingkat kota Baubau tahun 2024. Kegiatan ini digelar di Halaman Kantor Wali Kota Baubau, senin (20/05/2024).

Pada kesempatan tersebut, La Ode Darussalam yang mewakili Wali Kota Baubau, Rasman Manafi membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informasi, (Menkominfo), Budi Arie Setiadi.

Melalui sambutannya, Menkominfo menyampaikan beberapa point yang menjadi catatan sejarah paling penting dalam perjalanan sejarah bangsa sejak era kebangkitan nasional yang dicetuskan Boedi Uomo. Kata Menkominfo, Hari-hari ini bangsa dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang, yakni, kemajuan teknologi yang melesat cepat.

“Kita sudah memilih bukan hanya ikut-serta, tetapi lebih daripada itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga dua dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua,” kata Budi Arie Setiadi.

Menurutnya, refleksi atas pilihan tersebut bisa dirujuk dengan “berkunjung kembali” kepada gagasan awal menjadikan dan membentuk Indonesia. “Bagaimana sejarah telah membentuk kebangsaan kita. Sejarah diperlukan bukan karena sensasi politiknya. Juga bukan sebagai sumber keteladanan nilai semata-mata. Tetapi pada percakapan terus menerus tentang kemajuan, kemanusiaan dan kesejahteraan. Keteladanan tidak harus diikatkan pada masa lalu. Namun dapat dikaitkan dengan masa depan, yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban. Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Boedi Oetomo, yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Boedi Otomo inilah yang kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional yang kita rayakan hari ini,” kata Budi Arie Setiadi.

Ditambahkan, Organisasi Boedi Oetomo bermula dari sejumlah dokter dan calon dokter di Batavia yang berkumpul mendirikan suatu organisasi modern. Banyak orang menaruh harapan pada organisasi ini dan menganggapnya sebagai motor penggerak gerakan kemerdekaan di tanah Hindia Belanda. Bahkan Van Deventer, seorang tokoh Politik Etis Belanda, menyatakan: “Sesuatu yang ajaib sedang terjadi, Insulinde molek yang sedang tidur, sudah terbangun”.

Boedi Oetomo menjadi awal mula tempat orang belajar dan berdebat tentang banyak hal, seperti pentingnya pendidikan barat bagi rakyat Hindia Belanda serta penyebaran pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang priayi atau bukan. Dari sana timbul pula pemikiran tentang pentingnya memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda.

Apa yang telah dirintis Boedi Otomo dilanjutkan oleh banyak organisasi lain yang muncul belakangan. Nasionalisme Jawa khas Boedi Oetomo diperluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang-orang di Hindia Belanda. Pendidikan yang hanya ditujukan pada priayi Jawa diperluas menjadi pendidikan untuk seluruh rakyat Bumiputera. Perjuangan memajukan kebudayaan Jawa diperluas menjadi perjuangan politik mengusir penjajahan Belanda. Perluasan dari cita-cita yang telah ditumbuhkan oleh Boedi Oetomo mencapai titik puncaknya pada proklamasi kemerdekaan.(Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Forum Bersama Jurnalis Sulawesi Tenggara (Sultra) terdiri dar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, senin (20/05/2024).

Tiga oraganisasi wartawan di Sultra ini turun ke jalan sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah pasal yang mengancam kebebasan pers dan menghalangi tugas jurnalistik yang diselundupkan dalam revisi UU Penyiaran.

Usai berorasi di halaman Kantor DPRD Sultra yang dilakukan secara bergantian oleh Ketua PWI Sultra, Sarjono, Ketua AJI Kendari, Nursadah dan Ketua IJTI Sultra, Saharuddin, selanjutnya massa diterima oleh anggota DPRD Sultra, Sahrul Said dan Gunaryo.

Sejumlah pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 50 B ayat 2 huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. Karya jurnalisme investigasi merupakan harkat tertinggi seorang jurnalis.

Kedua, Pasal 50 B ayat 2 huruf k, penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

Pasal ini sangat multi tafsir terlebih yang menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik. Kami memandang pasal yang multitafsir dan membingungkan berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk membungkam dan mengkriminalisasi jurnalis/pers.

Ketiga, Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini harus dikaji ulang karena bersinggungan dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengamanatkan penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di Dewan Pers.

Menyikapi hal tersebut, Forum Bersama Jurnalis Sulawesi Tenggara, (PWI Sultra, AJI Kendari, IJTI Sultra) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut.

2. Meminta DPR mengkaji kembali draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak termasuk organisasi jurnalis serta public

3. Meminta kepada semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform.

Pantauan Media ini, usai diterima anggota DPRD Sultra, selanjutnya massa meninggalakna akantor DPRD Sultra. (Red)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Konawe Selatan (Konsel) menggandeng PWI Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam pelaksanaan orientasi wartawan di salah satu hotel di Kendari. Sabtu (11/5/2024). Kegiatan dengan tema 'Etika Jurnalistik dan Tanggungjawab Media Massa', dibuka langsung Ketua PWI Sultra, Sarjono.

Ketua PWI Konsel, Herman pada kesempatan tersebut mengatakan,, tingginya minat wartawan di Konsel yang ingin bergabung dalam Organisasi jualah sehingga PWI Konsel menggelar kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Perdana di Tahun 2024.

"Kegiatan Orientasi ini digelar sebagai respon terhadap tingginya minat wartawan untuk bergabung sebagai anggota PWI, olehnya ada 30 orang menjadi peserta,”ungkapnya..

Sekretaris SIWO PWI Sultra ini menyampaikan, sebagai buah kolaborasi antara PWI Konsel dan PWI Sultra, kegiatan Orientasi Angkatan pertama Tahun 2024 ini, diikuti sebanyak 30 peserta dari Konsel.

Sementara itu, Ketua PWI Sultra, Sarjono sangat mengapresiasi PWI Konsel dalam menginisiasi pelaksanaan Orientasi ini, juga kepada peserta yang telah memantapkan diri memilih PWI sebagai wadah organisasinya.

Sarjono berpesan kepada para calon anggota jika sudah resmi mendapatkan kartu anggota, untuk menjaga marwah dan nama baik PWI, bahkan ia juga mengajak para peserta untuk bersama-sama memajukan organisasi dan memberikan kontribusi nyata, sekecil apapun demi kemajuan organisasi.

"Mari kita jaga nama baik organisasi, jangan sampai kita sebagai anggota malah menodai organisasi dengan prilaku-prilaku tidak terpuji di luar kode etik jurnalis," pesan Kopral Jono sapaan akrabnya.

Dalam orientasi ini, peserta mendapatkan penguatan materi terkait keorganisasian yang dipaparkan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sultra, H.Atto Raidi.

Disamping itu, selain materi keorganisasian, peserta juga dibekali dengan materi-materi menarik lainnya mulai dari mengenal Rambu-rambu Pers, advokasi, serta Kode Etik Jurnalistik.(Rin

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Pengurus Cabang Keluarga Besar Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA) Kota Kendari menggelar diskusi kebangsaan di salah satu restocafe di Kota Kendari, Rabu (09/05/2024). Diskusi dengan tema ‘Membumikan Spritualitas Pancasila’ yang menghadirkan narasumber Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP RI, sekaligus juga Guru Besar Universitas Islam Negeri Makassar Prof. Dr. Moh. Sabri, M. Ag. 

Pada kesempatan tersebut, Prof. Sabri mengingatkan peran dan fungsi akademisi di kampus sebagai garda terdepan dalam menjaga etika demokrasi. Apalagi, partisipasi publik di ruang-ruang demokrasi di Indonesia demikian tinggi lebih 70%, baik dalam Pemilu maupun Pilkada, tetapi sayangnya tidak diiringi dengan dasar arena berdemokrasi. 

“Sebelumnya suara kampus sebagai penjaga marwah kenabian, sumber kenaran, (Moral Force), Tiba-tiba sekarang suara kampus menjadi bising dan dianggap noise saja, bukan voice. Ketika suara guru besar dicurigai sebagai suara yang memihak kepada kepentingan politik praktis, kita menjadi tersentak. Ini adalah early warning system saat suara-suara moral, intelektual, kultural dan juga suara kenabian para guru besar terabaikan maka itu berarti demokrasi kita mengalami keterceceran makna, sebuah kekeroposan etika moral yang semestinya dijunjung tinggi.” paparnya.

Untuk itu, Prof. Sabri menantang perguruan tinggi untuk menginterupsi praktek partisipasi publik di ruang-ruang demokrasi yang lebih banyak didorong oleh moral moral individu dan isu-isu yang sangat dangkal. “Akademisi kampus terutama pusat-pusat studi atau kajian Pancasila punya kontribusi besar dalam mengawal praktek demokrasi yang berbasis pada moral publik, dimana Pancasila menjadi spirit etik-spritus.” kata Prof Sabri yang juga Guru Besar UIN Alaudin Makasar ini. 

Ketua Pengcab Kagama Kota Kendari Dr. Darmin Tuwu, MA., menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sangat dalam kepada Prof. Sabri sebagai narasumber tunggal dan peserta diskusi. 

“pencerahan yang diberikan Prof. Sabri bisa ditangkap dalam konteks keilmuan masing-masing, sebab yang hadir disini adalah para akademisi dan pegiat masyarakat dengan latar belakang keilmuan berbeda-beda, namun berterima dengan spirit etika Pancasila. Giat-giat semacam ini akan terus dikuatkan oleh pengurus, ini semacam membesarkan spirit akademik dalam mengkaji realitas sosial berbasis spiritulitas Islam.”ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHO, Prof.Dr. Eka Suaib, MSi yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, pihaknya mendukung secara penuh giat-giat akademisi sebagaimana yang diinisiasi Pengcab Kagama dalam mengaktivasi kajian-kajian Pancasila secara kontekstual.

 “Kita tidak menginginkan perilaku kebangsaan dan praktik demokrasi yang nir-etika. Oleh sebab itu, lahirnya pusat studi atau kajian Pancasila di kampus-kampus semakin menemukan momentumnya dalam konteks kebangsaan sekarang ini,” ungkapnya.

Untuk diketahui, diskusi kebangsaan yang digelar Pengcab Kagama kota Kendari ini merupakan kegiatan rutin yang telah berlangsung beberapa kali dengan narasumber-narasumber handal, baik dalam maupun luar Sulawesi Tenggara. Beberapa narasumber luar yang pernah diundang diantaranya adalah Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, M.A., M. Phil. (Guru Besar Universitas Gajah Mada), disamping narasumber-narasumber lokal dengan bidang kepakaran masing-masing.

Kegiatan ini diikuti dengan penuh antusias oleh jajaran Pengurus Cabang Kagama Kota Kendari, pada dosen dan mahasiswa Pascasarjana. Turut hadir pula Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof. Dr. Eka Suaib, M. Si., Kepala Pusat Studi Pancasila IAIN Kendari, Dr. Muh. Ikhsan, M. Ag. dan Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Haluoleo, Dr. Muh. Sabaruddin Sinapoy, SH., M.Hum dan jajaran pengurus lainnya. (Rin)

WAKATOBI, GAGASSULTRA.COM - Kunjungan bakal calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua ke Wakatobi baru-baru ini diwarnai suasana haru dari para pedagang pasar di Pulau Wangi-Wangi. Ada kerinduan dari masyarakat terhadap sejumlah predikat yang disandang Wakatobi di masa Hugua menjadi Bupati. 

Hampir satu dekade terakhir Wakatobi nyaris tenggelam dari pentas pariwisata nasional. Wakatobi yang dulu dikenal sebagai daerah wisata berkelas dunia, bahkan menyandang predikat 10 Top Destinasi Pariwisata Nasional, kini relatif lesu karena kunjungan wisatawan menurun drastis. Wakatobi yang dulu pasarnya sangat ramai dan hampir setiap rumah berjualan makanan tradisional, kini sudah sangat langka. 

Wakatobi yang dulu dibanjiri event wisata dari berbagai belahan dunia kini hanya tinggal sesekali. Belakangan Wakatobi malah kehilangan jadwal rutin transportasi udaranya sebagai jalur utama transportasi wisatawan. 

Pedagang pasar sentral Wakatobi, Wa Dere mengungkapkan setelah Hugua tak lagi menjabat, daya beli masyarakat menurun. Terjadi kelesuan ekonomi yang luar biasa hampir 10 tahun belakangan ini. Para pedagang, petani, nelayan mengeluh karena pendapatan menurun drastis. Sebab oleh bupati paska Hugua, visi yang berorientasi global tak berjalan. Akibatnya, Wakatobi terancam kembali di masa terbelakang. 

"Dulu di zaman Pak Hugua penghasilan kami per bulan bisa mencapai Rp 50 juta. Sekarang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, satu hari palingan kita laku 10-20 liter,” keluh Wa Dere, Senin (06/05/2024), saat diwawancarai. 

“Hugua pergi sepertinya juga membawa rezeki kampung ini, makanya Hugua mestinya kau kembali lagi jadi bupati,” tambah Wa Dere dengan polosnya karena tidak paham bahwa Hugua tidak mungkin tiga periode jadi bupati dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Hal yang sama diungkapkan pedagang beras di Pasar Pagi Wanci, Wa Ode Mulida. Untungnya, kata dia, anak-anaknya kini semua sudah lulus sekolah. 

“Kalau anak saya baru mau kuliah dengan kondisi sekarang ini, saya tidak mampu mungkin,” ucapnya. 

Begitu pula yang dialami La Juma, pedagang bumbu dapur. Kata dia, saat ini keuntungan hasil jualannya hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, karena pasar pagi sudah tidak lagi ramai seperti dulu. 

Tak jauh berbeda dengan rumput laut, yang menjadi salah satu sektor penopang ekonomi masyarakat Wakatobi khususnya di Pulau Wangi-Wangi. Sejak 2018 silam, memang produksi rumput laut menurun. 

“Dari tahun 2018 lalu rumput laut di sini mulai rusak. Dulu yang buat rame pasar itu kebanyakan petani rumput laut. Kalau sekarang sudah rusak ini, kita mau apa,” keluh Kari salah seorang petani rumput laut, Desa Liya Bahari Indah Kecamatan Wangi-Wangi Selatan. 

Kini Hugua mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2024-2029. Visinya tidak banyak berubah, yaitu peningkatan ekonomi dengan menggerakkan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata yang potensinya sangat besar dimiliki Sulawesi Tenggara, dia meyakini masih tetap akan berdampak multi dimensi bagi masyarakat. (Red)

KENDARI, GAGASSULTRA.COM-Bakal calon Gubernur Sultra, Ir. Hugua mengatakan pemerintah daerah khususnya Gubernur Sultra ke 

depan harus memfokuskan APBD kepada pengembangan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. 

Hugua menilai dalam membangun Sultra ada dua komponen penting, pertama, data atau fakta akademis Sultra. Kedua, ide atau fantasi (harapan rakyat) yang harus diterjemahkan oleh pemimpinnya untuk Sultra yang lebih baik. 

'Ya, dua komponen tersebut harus menyatu dalam sistem kepemimpinan Sultra ke depan," katanya, saat diwawancarai oleh Wartawan, Rabu (08/05/2024). 

Hugua menyebut berdasarkan fakta/data statistik tahun 2023, Sultra mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 persen, melampaui pertumbuhan nasional 5,03 persen. Selanjutnya, sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sultra dengan 23,02 persen disusul sektor perdagangan 21,7 persen, pertambangan 21,4 persen dan sektor konstruksi 12,62 persen. 

Namun menurut Hugua, inflasi Sultra masih relatif tinggi karena daya beli masyarakat cenderung menurun walaupun belanja rumah tangga masih baik yaitu 46,8 persen. Fakta lain yang cukup berpengaruh pada capaian PDRB Sultra adalah konstraksi sektor ekspor barang dan jasa sebesar 16,32 persen. 

"Hal ini menjadi batu ujian bagi Gubernur Sultra nantinya untuk mempercepat peningkatan pendapatan daerah," ungkapnya. 

Fakta selanjutnya menurut Hugua, posisi geografis dan geopolitik Sultra yang membentang sepanjang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 3) sebagai alur pelayaran kapal-kapal international yang secara ekonomis sangat staretegis. 

“ALKI 3 berfungsi sebagai jalur penghubung utama antara pusat pertumbuhan ekonomi global di Benua Asia (Cina, Jepang, India dan Korea Selatan) dengan negara-negara yang ada di Lautan Pasifik, benua Australia dan Benua Amerika," terangnya. 

Lebih lanjut, Hugua mengatakan Sultra juga menjadi bandul transportasi dari Kawasan Barat Indonesia ke Kawasan Timur Indonesia melalui Pelabuhan Baubau dan semua kapal harus lewat Selat Wanci-Kamaru untuk selanjutnya berlayar ke kawasan Timur Indonesia lainnya. 

“Jadi Sultra itu sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan dunia,” tegasnya. 

Fakta dan ide tersebut menurut Hugua, adalah mutlak dan harus menjadi pedoman dasar dalam rumusan visi-misi bagi calon pemimpin Sultra ke depan baik gubernur maupun bupati dan walikota lewat Pilkada serentak nanti. 

Hugua menekankan daya beli masyarakat merupakan faktor penting yang mendorong pertumbuhan sektor konsumsi, yang saat ini menyumbang 46 persen dari PDRB Sulawesi Tenggara. 

"Untuk itu APBD harus diarahkan pada dukungan sektor pertanian, perikanan dan sektor dominan lainnya di atas dan produk atau komoditi tersebut harus berorientasi ekspor sesuai dengan posisi geografis dan geopolitik Sultra" jelasnya. 

Dengan demikian lanjut Hugua, maka jalan penghubung dari desa ke kota dan jalan poros antar kabupaten harus diperbaiki, selanjutnya mengembangkan dua pelabuhan besar di Sultra, yaitu pelabuhan di Lameruru Konut harus dikembangkan menjadi pelabuhan ekspor-impor untuk melayani kegiatan produk dan komoditas di daratan Sultra dan Pelabuhan Nambo di Lasalimu atau Pasar Wajo untuk melayani Pulau Muna dan Buton. Tentu jembatan penghubung Pulau Muna-Buton di Baruta Buton Tengah mutlak dibangun guna memantapkan ide tersebut. 

"Di samping potensi tersebut, sektor pariwisata adalah sektor yang luar biasa melebihi kedahsyatan Bali, namun potensi ini masih tidur, menurut saya tujuh keajaiban kawasan pariwisata Sultra akan mendongkrak seluruh sektor lainnya," katanya. 

"Jika pembangunan berdasarkan pada fakta dan ide atau fantasi di atas serta sektor pariwisata dapat dilaksanakan dengan baik, maka masyarakat Sultra akan sejahtera dan nama sultra akan terangkat ke pentas dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia," tutupnya. (Red)