KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperpanjang masa jabatan Prof. Dr. Muhammad Zamrun, S.Si., M.Si., M.Sc. sebagai Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara. Perpanjangan ini dilakukan hingga rektor definitif dilantik.

"Ya, jabatan saya sebagai Rektor UHO diperpanjang sampai dilantiknya rektor definitif. Tidak ada batas waktunya," ujar Prof. Zamrun saat dikonfirmasi melalui saluran telepon dari Jakarta, Rabu (02/07/2025).

Prof. Zamrun diketahui telah memimpin UHO sejak tahun 2021, dan masa jabatannya berakhir tepat pada 2 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa kewenangan yang dimilikinya tetap sama seperti sebelumnya. 

"Kewenangan saya adalah kewenangan sebagai rektor. Diperpanjang karena periode jabatan berakhir 2 Juli 2025," jelasnya.

Dalam penjelasanya, Kementerian mengambil keputusan perpanjangan tersebut berdasarkan dua alasan mendasar, yakni masa jabatan rektor yang telah habis dan adanya laporan masyarakat mengenai proses pemilihan rektor UHO periode 2025–2029.

Proses pemilihan rektor sendiri telah mencapai tahap akhir dengan agenda penyampaian visi dan misi para calon rektor dalam forum rapat senat khusus yang digelar pada 16 Juni 2025. 

Tiga calon rektor yang bersaing dalam forum tersebut adalah Prof. Armid yang meraih 31 suara, Prof. Takdir Saili dengan 30 suara, dan Prof. Rusli dengan 14 suara.

Ironisnya, dalam tahapan tersebut seluruh calon telah berikrar untuk menerima hasil pemilihan rektor. Namun, dinamika pasca pemilihan tetap muncul dalam bentuk laporan masyarakat ke kementerian.

"Yang jelas bahwa proses pemilihan rektor UHO sudah terlaksana. Dinamika yang ada menjadi kewenangan kementerian," ujar Prof. Zamrun.

Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh civitas akademika UHO untuk menjaga suasana kampus tetap kondusif. 

"Saya mengajak segenap akademika UHO untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan kedamaian sehingga tugas-tugas institusi pendidikan anak bangsa berjalan baik," tutupnya.(Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM— Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin langsung upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang berlangsung khidmat di tengah gerimis di Lapangan Apel Kantor Gubernur Sultra, Selasa (01/07/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara institusi kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Selain itu, relevansi tema peringatan tahun ini, "Polri Untuk Masyarakat", sebagai refleksi dari dedikasi Polri dalam menjalankan tugasnya.

“Semangat gotong royong dan kolaborasi harus terus dijaga. Polri tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus terus bersinergi dengan seluruh elemen, termasuk mendukung program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan dan makan bergizi gratis,” ujar Andi Sumangerukka dalam amanatnya di hadapan peserta upacara.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian seluruh jajaran kepolisian dan unsur keamanan lainnya yang dinilai telah memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas dan ketertiban di wilayah Sultra.

“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Polri, TNI, dan mitra keamanan lainnya yang telah bekerja tanpa lelah demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Upacara turut dihadiri Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, jajaran Forkopimda, serta para pejabat utama Polda Sultra. Komandan Upacara dipercayakan kepada Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra, AKBP Tendri Wardi, S.Pt., S.I.K., M.H.

Peserta upacara terdiri dari berbagai unsur gabungan, mulai dari Polri, TNI, PNS Polri, Satpam, Senkom Mitra Polri, Damkar, Satpol PP, hingga Basarnas. Keikutsertaan mereka mencerminkan semangat kolaborasi lintas lembaga dalam memperingati hari besar Polri.

Sebagai bentuk penghargaan, Gubernur Sultra juga menyerahkan tanda kehormatan kepada personel Polri yang telah mengabdi selama 8, 16, dan 24 tahun. Penghargaan tersebut menjadi simbol apresiasi pemerintah atas dedikasi dan loyalitas aparat kepolisian dalam melayani masyarakat.

Upacara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan antara aparat keamanan dan masyarakat demi mewujudkan Sultra yang aman, damai, dan sejahtera.(Rin/Red) 

BAUBAU, GAGASSULTRA.COM - Usia Polri yang ke - 79 Polri tepat jatuh pada 1 Juli 2025, diharapkan semakin Polri semakin dekat dan dicintai masyarakat, serta kekompakan dan sinergitas antar lintas sektoral semakin erat. 

Hal tersebut merupakan harapan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Baubau, Ardin Jufri, ST., saat ditemui media usai kegiatan upacara peringatan HUT Bhayangkara ke - 79, Selasa (01/07/2025). 

" Saya Ardin Jufri, Ketua DPRD Kota Baubau mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-79 tahun 2025. Dengan tema Polri untuk masyarakat, saya berharap Polri kedepannya semakin dicintai masyarakat dan hubungan sinergitas dan kerjasama antar lembaga yang tergabung melalui Forkopimda semakin erat kedepannya," ujar Ardin Jufri.

Dikatakan, Polri melalui Polres Baubau menjadi lini utama masyarakat Baubau dalam mengadukan persoalan - persoalan, utamanya yang menyangkut keamanan dan ketertiban di lingkungan Kota Baubau. " Ini merupakan bentuk kedekatan dan kepercayaan masyarakat Baubau terhadap Polri," ungkapnya.

Ditambahkan, selama ini hubungan koordinasi yang baik antara pihak Legislatif dan Polri sangat baik. Kedepannya hubungan kerja sama yang baik ini akan terus ditingkatkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Baubau.

" Alhamdulillah selama ini hubungan antara legislatif dan Polri serta pemerintah sudah terbangun dengan sangat baik," tutupnya.(Tio/Rin) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Wakatobi, Selasa, (01/07/2025). 

Kehadiran legislator Kabupaten Wakatobi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman ‘belajar’ terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembangunan infrastruktur digital di daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Wakatobi.

Dalam paparannya, Kadis Kominfo menjelaskan, Dinas Kominfo memiliki peran sentral dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital. Kominfo bertanggung jawab atas penyediaan jaringan intra-pemerintah dan distribusi layanan internet ke seluruh OPD di lingkungan pemerintah provinsi.

“Semua layanan digital dan jaringan pemerintahan harusnya terpusat di Kominfo. Kami bukan hanya sebagai penyedia jaringan, tapi juga sebagai penggerak transformasi digital lintas sektor. Ini sejalan dengan amanat regulasi nasional maupun daerah,” ujar Dr. Ridwan.

Ia menyampaikan bahwa implementasi SPBE diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, dan diperkuat oleh Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE.

Dalam sesi diskusi, anggota DPRD Wakatobi juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan BTS (Base Transceiver Station) di wilayah kepulauan yang masih terbatas akses jaringan telekomunikasinya. Mereka berharap adanya peran aktif Pemprov Sultra melalui Dinas Kominfo untuk memperluas layanan digital hingga ke wilayah terluar.

 “Kami ingin memastikan masyarakat Wakatobi juga mendapatkan akses internet yang merata. Pembangunan BTS sangat kami harapkan dapat didorong oleh pemerintah provinsi,” ungkap salah satu perwakilan DPRD.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan pertukaran informasi kebijakan dan komitmen untuk memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mendukung percepatan transformasi digital di Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Mepokoaso, Kantor Dinas Kominfo Sultra, dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), serta jajaran struktural Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara.(Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah melalui Ketua Tim Kuasa Hukum dari LBH Peduli Hukum Masyarakat Sultra, La Ngkarisu membantah keras tudingan menerima aliran dana sebesar Rp 4,8 miliar dari PT Cahaya Mining Abadi.  

La Ngkarisu menuturkan, transaksi yang menjadi polemik tersebut merupakan transaksi pribadi dari Aditya Setiawan, bukan dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Cahaya Mining Abadi, dan sama sekali bukan imbalan atas jasa atau terkait dengan jabatan Ridwan Badallah.

"Pak Ridwan tidak pernah berdiskusi, membuat perjanjian, atau kesepakatan apapun dengan PT Cahaya Mining Abadi," tegas La Ngkarisu, Senin (30/06/2025).

"Ini murni urusan pribadi, bukan urusan antara Pak Ridwan Badallah dan perusahaan. Harus dipisahkan dengan tegas antara Ridwan Badallah sebagai pribadi dan Aditya Setiawan sebagai Direktur PT Cahaya Mining Abadi." tambahnya.

Dikatakan,inisiatif pergeseran dana tersebut berasal dari pihak Aditya Setiawan , bukan inisiatif dari Ridwan Badallah.  

Pergeseran dana sebagaimana bahasa yang digunakan dalam komunikasi antara Aditya Setiawan dengan Ridwan Badallah tidak didasari dengan iming-iming, tetapi murni wujud kerjasama dalam bingkai pertemanan. Analisa kami bahwa dalam masalah ini "tidak ada indikasi pelanggaran hukum baik perkara perdata maupun pidana. Alasan saya adalah pergeseran dana dilakukan dengan tidak didasari atau diawali oleh penandatanganan akad atau perjanjian," tambahnya.  

"Ini lebih kepada bentuk pertemanan dalam sebuah perjuangan, yang kemungkinan akan berlangsung secara timbal balik.." ungkap La Ngkarisu.

Sebelumnya, PT Cahaya Mining Abadi melalui kuasa hukumnya dari Indolegal Law Firm melayangkan somasi kepada Ridwan Badallah pada tanggal 9 Juni 2025, mengatakan bahwa mantan Pj Bupati Buton Selatan tersebut telah menerima dana secara bertahap hingga mencapai Rp 4,8 miliar yang ditransfer langsung ke rekening pribadinya.  

Somasi tersebut bernomor B-05/SOMASI/ILF/VI/2025. LBH Peduli Hukum Masyarakat Sultra akan mengambil langkah hukum untuk melindungi nama baik kliennya, jika tudingan tersebut terus berlanjut dan cukup bukti sudah menyerang kehormatan maupun nama baik klien kami.(Rin/Red) 

KNDARI,GAGASSULTRA.COM— Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-32 Tahun 2025 dengan penuh khidmat di halaman Kantor Gubernur Sultra, pada Senin, (30/06/2025).

Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tahun 2025 ini mengusung tema nasional “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju” yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan kembali arti penting keluarga dalam pembangunan nasional, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Upacara tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sultra, Ketua DPRD Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi, unsur Forkopimda, para Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, serta ribuan ASN dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gubernur Andi Sumangerukka saat membacakan sambutan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., yang menegaskan bahwa keluarga adalah pondasi utama pembangunan bangsa. Keluarga yang kuat dan harmonis akan melahirkan generasi yang berkualitas, berakhlak, serta mampu bersaing di era globalisasi.

“Pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi masa depan bangsa. Keluarga yang tangguh akan membentuk negara yang tangguh,” kata Gubernur Sultra. 

Untuk mewujudkan keluarga berkualitas, pemerintah mengarahkan fokus pada tiga hal utama:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga, termasuk literasi digital. Gubernur menekankan pentingnya mengendalikan penggunaan gawai dalam keluarga, agar tidak menggantikan interaksi antar anggota keluarga.

2. Peningkatan kualitas kesehatan keluarga, dengan memberikan perhatian penuh pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mencegah kelahiran bayi stunting, serta menyediakan layanan kesehatan yang berkelanjutan.

3. Peningkatan kualitas ekonomi keluarga, agar setiap rumah tangga memiliki pendapatan yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan dasar. Termasuk di dalamnya perhatian terhadap kesejahteraan dan produktivitas penduduk lanjut usia.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan dukungan dari seluruh elemen bangsa melalui kerja sama lintas sektor, peningkatan anggaran pro-keluarga, serta pengembangan program yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam 

upaya melaksanakan dan mewujudkan Asta Cita Presiden memiliki program 

strategis yang dinamakan dengan istilah QUICK WIN, yang terdiri dari: 

1. GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), sebagai upaya gotong royong dalam menekan prevalensi stunting dengan memberikan dukungan langsung kepada keluarga berisiko stunting.

2. TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), yaitu penyediaan tempat penitipan anak dengan sistem pengasuhan yang terstandarisasi, sebagai solusi atas kebutuhan orang tua bekerja sekaligus merespons fenomena “child free”.

3. GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak dan remaja untuk menciptakan generasi tangguh dan berdaya saing.

4. SIDAYA (Lansia Berdaya), yaitu pendampingan bagi lansia agar tetap mandiri, sehat, dan aktif dalam lingkungan sosial sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki.

5. SuperApps Keluarga, platform digital terpadu yang menyediakan layanan informasi, konsultasi, dan data keluarga secara terintegrasi.

Pada akhir sambutannya, Gubernur Sultra mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun keluarga yang berkualitas, karena dari keluarga yang kuat akan lahir masyarakat dan bangsa yang sejahtera.

“Selamat memperingati Hari Keluarga Nasional ke-32 Tahun 2025. Mari kita jadikan keluarga sebagai pusat pembentukan nilai dan karakter bangsa, dari keluarga kita wujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan,” pungkasnya.

Upacara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dimulai dari penguatan institusi terkecil namun terpenting: keluarga.(Rin/Red) 

- Fokus Pembinaan Atlet dan Persiapan Porprov 2026

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM–Natas Aryu Prawira Tamim terpilih sebagai Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Baubau periode 2025-2029. Natas terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar Sabtu, (28/06/2025) di Talkspace x Janji Jiwa Baubau. 

Mengusung tema “Melalui Muscab PBSI Kita Jalin Kebersamaan Dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas Demi Kemajuan Perbulutangkisan di Kota Baubau,” Muscab ini dihadiri Sekretaris KONI Kota Baubau, Akbar Syawaludin serta pengurus klub bulutangkis di Kota Baubau.

Dalam sambutannya usai terpilih, Natas Aryu Prawira Tamim menyampaikan komitmennya untuk membangkitkan kembali gairah bulutangkis di Baubau melalui berbagai program strategis.

"Fokus utama kita adalah menghidupkan kembali pembinaan atlet bulutangkis di Kota Baubau termasuk memulai persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Natas juga menegaskan bahwa PBSI Baubau akan berkontribusi dalam berbagai kompetisi di daerah termasuk event “Wali Kota Cup I Cabang Olahraga Badminton” sebagai wadah pencarian bibit-bibit baru.

Menurutnya, event itu bukan hanya soal kompetisi, tapi juga sebagai ajang silaturahmi dan penguatan mental bertanding atlet. 

Selain itu, Natas juga berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia bulutangkis di Baubau melalui program penataran wasit dan pelatih.

Semangat baru ini disambut antusias oleh para pengurus klub bulutangkis di Kota Baubau. Mereka berharap di bawah kepemimpinan Natas Aryu Prawira Tamim, PBSI Baubau mampu membawa perubahan positif dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang bisa mengharumkan nama Baubau di tingkat provinsi hingga nasional.

Muscab PBSI Baubau 2025 menjadi momentum awal untuk mempererat sinergi antar klub serta membangun program kerja yang lebih terarah demi kemajuan perbulutangkisan di Kota Baubau. (Rin/Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM— Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diselenggarakan di Hotel Claro Kendari, Kamis (26/6/2025). 

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Alat Tulis Kantor (ATK) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gubernur Sultra pada kesempatan tersebut menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang akuntabel dan efisien, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip integritas dan transparansi. “Pengadaan bukan hanya soal membeli barang atau jasa. Ia merupakan proses panjang mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan,” ungkapnya. 

Lebih lanjut dikatakan, pengadaan yang efektif tidak semata berorientasi pada harga termurah, tetapi juga pada prinsip “Value for Money”, yakni keseimbangan antara biaya, kualitas, dan manfaat dari pengadaan yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam pengadaan harus benar-benar dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab agar tidak ada tahapan yang terabaikan.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi PDH dan ATK, yang menjadi salah satu strategi efisiensi pengadaan. Melalui kontrak ini, produk yang dibeli akan memiliki satu produk satu harga dan tayang di Katalog Elektronik Provinsi Sultra hingga 31 Desember 2026. 

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka

Gubernur menegaskan bahwa hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan sistem pengadaan yang efektif dan efisien, sekaligus mendorong keterbukaan informasi pengadaan kepada publik.

Selain itu, juga dilakukan sosialisasi interkoneksi pembayaran Katalog Versi 6 melalui Bank Sultra, di mana Gubernur menyampaikan bahwa tidak ada pembebanan biaya transaksi kepada penyedia, alias 0 rupiah, sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem pengadaan yang adil dan ramah terhadap penyedia lokal.

Gubernur dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan peringatan penting agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan—baik penyedia jasa, kontraktor, maupun pejabat pengguna anggaran—tidak melihat aturan sebagai hambatan, melainkan sebagai pedoman yang harus ditaati. “Jangan sampai ada yang merasa aturan ini menghambat. Justru aturan ini hadir untuk menjamin kegiatan pengadaan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” tegasnya.

Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Gubernur adalah pentingnya integritas individu dalam pengadaan. Ia menekankan bahwa zona integritas bukan hanya ditentukan oleh wilayah atau kantor, melainkan melekat pada diri orangnya. “Kalau orangnya berintegritas, maka di mana pun dia berada, akan menjadi zona integritas. Bukan hanya sekadar label di dinding kantor,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, perubahan terhadap kebiasaan lama yang buruk harus dimulai dari awal, bukan setelah kegiatan berjalan. “Kalau rotan sudah menjadi kursi, tidak bisa kembali ke bentuk asal. Maka jangan biarkan kesalahan terjadi dari awal,” ujar Gubernur mengingatkan pentingnya memulai proses pengadaan dengan benar sejak perencanaan.

Menutup sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini secara serius, agar dapat memahami secara mendalam peraturan terbaru dan mengimplementasikannya dengan penuh tanggung jawab dan integritas di masing-masing unit kerja.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mari kita berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan pengadaan yang berintegritas, dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkualitas dan bermartabat, untuk bersama mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera dan Religius,” tutup Gubernur.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda Provinsi, para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov Sultra, Direktur Kebijakan Pengadaan LKPP RI, para Sekretaris Daerah serta Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, serta para penyedia jasa.(Rin/Red) 

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM– Atlet panahan Kota Baubau kembali mengukir prestasi gemilang di kancah regional. Kali ini, dalam ajang Archery Tournament 2025 yang digelar di Palu, Sulawesi Tengah, atlet binaan Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kota Baubau berhasil membawa pulang dua medali emas.

Ketua Perpani Kota Baubau, Muhammad Ahadyat Zamani, menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian para atlet. Ia menyebut hasil ini menjadi bukti bahwa panahan tetap menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di Kota Baubau.

“Alhamdulillah, selamat kepada atlet panahan kita Ahmad Munatar yang berhasil meraih dua emas di Palu tentu prestasi ini membanggakan. Semoga capaian ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi atlet-atlet lain di Baubau untuk terus berprestasi,” ujar Ahadyat, Rabu (25/6/2025).

Ahadyat menambahkan, konsistensi atlet-atlet panahan Baubau dalam mencetak prestasi juga terlihat dalam berbagai event sebelumnya. Salah satunya saat tampil di Wali Kota Cup Kendari beberapa bulan lalu.

Di event tersebut tim panahan Baubau sukses menyabet dua emas dan satu perunggu dengan Kategori Kualifikasi Compound Umum 50 Meter satu emas disumbangkan atlet atas nama Ahmad Munatar dan satu perunggu diraih Ahmad Rumin. Di ajang tersebut, Ahmad Munatar juga berhasil meraih emas di Kategori Eliminasi Compound Umum 50 Meter.

“Ini menunjukkan bahwa program pembinaan dan latihan yang berjalan selama ini terus memberikan hasil positif. Kami berharap ke depan, semakin banyak atlet muda yang lahir dari Kota Baubau untuk mengharumkan nama daerah,” pungkasnya. (Rin/Red)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Program 100 hari kerja bersama Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE dan Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc yang mencakup 16 agenda dan 72 kegiatan. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi kerja bersama seluruh unsur Pemerintah, Forkopimda dan masyarakat hingga akhir waktu pelaksanaan berhasil menuntaskan delapan puluh tiga persen dari seluruh rangkaian kegiatan yang mencakup berbagai program prioritas.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE didampingi Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc saat sarasehan dan ekspose 100 hari kerja di aula kantor Wali Kota Baubau Palagimata Selasa (23/06/2025).

Wali Kota Baubau, H Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu

Menurut Wali Kota Baubau Yusran Fahim, program prioritas yang telah dilaksanakan dalam 100 hari kerja adalah Revitalisasi pengelolaan ruang publik kotamara, pantai kamali dan stadion betoambari, Pembenahan sarana dan prasarana jalan, antara lain melalui penanganan genangan di jalan gajah mada, pembangunan jalan rabat beton pulau makasar dan peningkatan jalan penerangan lampu, peningkatan kualitas pendidikan, antara lain melalui pemberian beasiswa pelajar, dan berbagai pelatihan untuk masyarakat, pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan perda,gerakan berkelanjutan Baubau hijau, Optimalisasi dan penataan aset daerah penataan kelembagaan birokrasi dan reviu regulasi pemerintah.

Kemudian, Konsolidasi Forkopimda, penguatan hubungan pusat dan provinsi, instansi, Penguatan dan sinkronisasi lintas OPD, Pengendalian inflasi, melalui berbagai kegiatan pasar murah, pemantauan harga dan perlindungan terhadap tenaga kerja rentan, Pengembangan budaya,preservasi, Konsolidasi pemuka agama dan safari ramadhan, Peningkatan layanan kesehatan, antara lain melalui kegiatan mari cek kesehatan gratis (makesa) yang mendapat apresiasi sekretariat kepresidenan, Penyesuaian pembangunan, anggaran amanat sesuai presiden untuk efisiensi anggaran daerah, dan kita berhasil melakukan rasionalisasi sebesar 20 milyar rupiah dan audiensi penyerapan aspirasi masyarakat.

Dikatakan, disamping beberapa program 100 hari kerja yang sejak awal telah direncanakan selama 100 hari kerja bersama ini, terdapat pula berbagai kegiatan yang membutuhkan penanganan segera dan mendesak dalam kurun waktu 100 hari, antara lain menghadirkan tambahan penerbangan super air jet untuk dapat rute melayani baubau-makasar dengan harga tiket yang terjangkau dan memberikan efisiensi bagi masyarakat sebesar kurang lebih rp.6,3 milyar/perbulan, dan telah melayani pemberangkatan haji Kota Baubau tahun ini, Penyelenggaraan tingkat provinsi sultra musrenbang, Memfasilitasi Ustaz Abdul Somad yang memberikan ceramah umum kepada masyarakat Kota Baubau. 

Selain itu, membangun kerja sama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan dan membangun kota cerdas, dengan memanfaatkan jaringan forum apeksi di surabaya. Melantik pengurus PKK, Dekranasda, Koni, dan karang taruna sebagai organisasi pendukung Pemerintah Kota Baubau. 

’Sudah barang tentu program 100 hari kerja ini, tidak akan berhenti disini, dan akan berlanjut karena kami telah menyusun program-program strategis untuk mewujudkan visi dan misi kami selama lima tahun kedepan,”katanya. 

Ditambahkan, kelanjutan dari program 100 hari kerja adalah beberapa kegiatan strategis yang akan dilaksanakan di tahun 2025 diantaranya, pemberian pakaian sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP, penataan lebih lanjut kawasan pasar wameo, pantai kamali, kotamara dan kawasan simpang lima, pengembangan lakologou, sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang akan diiawali penggunaannya sebagai lokasi peringatan HUT Kota Baubau, serta aktivasi kembali penerbangan Baubau-Kendari, serta kapal laut rute Baubau-Balikpapan.

”Kita semua sependapat, pembangunan Kota akan bahwa terus berlanjut, berkesinambungan dan tidak akan pernah berhenti hanya sampai 100 hari kerja. Untuk itu, mari kita jaga komitmen kerja bersama untuk membangun Kota Baubau yang sama kita cintai ini. Mohon doa restu untuk melangkah lebih jauh lagi untuk mensejahterakan masyarakat,”tutupnya.(Rin/Red)