KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah melalui Ketua Tim Kuasa Hukum dari LBH Peduli Hukum Masyarakat Sultra, La Ngkarisu membantah keras tudingan menerima aliran dana sebesar Rp 4,8 miliar dari PT Cahaya Mining Abadi.  

La Ngkarisu menuturkan, transaksi yang menjadi polemik tersebut merupakan transaksi pribadi dari Aditya Setiawan, bukan dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Cahaya Mining Abadi, dan sama sekali bukan imbalan atas jasa atau terkait dengan jabatan Ridwan Badallah.

"Pak Ridwan tidak pernah berdiskusi, membuat perjanjian, atau kesepakatan apapun dengan PT Cahaya Mining Abadi," tegas La Ngkarisu, Senin (30/06/2025).

"Ini murni urusan pribadi, bukan urusan antara Pak Ridwan Badallah dan perusahaan. Harus dipisahkan dengan tegas antara Ridwan Badallah sebagai pribadi dan Aditya Setiawan sebagai Direktur PT Cahaya Mining Abadi." tambahnya.

Dikatakan,inisiatif pergeseran dana tersebut berasal dari pihak Aditya Setiawan , bukan inisiatif dari Ridwan Badallah.  

Pergeseran dana sebagaimana bahasa yang digunakan dalam komunikasi antara Aditya Setiawan dengan Ridwan Badallah tidak didasari dengan iming-iming, tetapi murni wujud kerjasama dalam bingkai pertemanan. Analisa kami bahwa dalam masalah ini "tidak ada indikasi pelanggaran hukum baik perkara perdata maupun pidana. Alasan saya adalah pergeseran dana dilakukan dengan tidak didasari atau diawali oleh penandatanganan akad atau perjanjian," tambahnya.  

"Ini lebih kepada bentuk pertemanan dalam sebuah perjuangan, yang kemungkinan akan berlangsung secara timbal balik.." ungkap La Ngkarisu.

Sebelumnya, PT Cahaya Mining Abadi melalui kuasa hukumnya dari Indolegal Law Firm melayangkan somasi kepada Ridwan Badallah pada tanggal 9 Juni 2025, mengatakan bahwa mantan Pj Bupati Buton Selatan tersebut telah menerima dana secara bertahap hingga mencapai Rp 4,8 miliar yang ditransfer langsung ke rekening pribadinya.  

Somasi tersebut bernomor B-05/SOMASI/ILF/VI/2025. LBH Peduli Hukum Masyarakat Sultra akan mengambil langkah hukum untuk melindungi nama baik kliennya, jika tudingan tersebut terus berlanjut dan cukup bukti sudah menyerang kehormatan maupun nama baik klien kami.(Rin/Red) 

KNDARI,GAGASSULTRA.COM— Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke-32 Tahun 2025 dengan penuh khidmat di halaman Kantor Gubernur Sultra, pada Senin, (30/06/2025).

Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tahun 2025 ini mengusung tema nasional “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju” yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan kembali arti penting keluarga dalam pembangunan nasional, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Upacara tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sultra, Ketua DPRD Sultra, Sekretaris Daerah Provinsi, unsur Forkopimda, para Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, serta ribuan ASN dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gubernur Andi Sumangerukka saat membacakan sambutan dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd., yang menegaskan bahwa keluarga adalah pondasi utama pembangunan bangsa. Keluarga yang kuat dan harmonis akan melahirkan generasi yang berkualitas, berakhlak, serta mampu bersaing di era globalisasi.

“Pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi masa depan bangsa. Keluarga yang tangguh akan membentuk negara yang tangguh,” kata Gubernur Sultra. 

Untuk mewujudkan keluarga berkualitas, pemerintah mengarahkan fokus pada tiga hal utama:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga, termasuk literasi digital. Gubernur menekankan pentingnya mengendalikan penggunaan gawai dalam keluarga, agar tidak menggantikan interaksi antar anggota keluarga.

2. Peningkatan kualitas kesehatan keluarga, dengan memberikan perhatian penuh pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mencegah kelahiran bayi stunting, serta menyediakan layanan kesehatan yang berkelanjutan.

3. Peningkatan kualitas ekonomi keluarga, agar setiap rumah tangga memiliki pendapatan yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan dasar. Termasuk di dalamnya perhatian terhadap kesejahteraan dan produktivitas penduduk lanjut usia.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan dukungan dari seluruh elemen bangsa melalui kerja sama lintas sektor, peningkatan anggaran pro-keluarga, serta pengembangan program yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam 

upaya melaksanakan dan mewujudkan Asta Cita Presiden memiliki program 

strategis yang dinamakan dengan istilah QUICK WIN, yang terdiri dari: 

1. GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), sebagai upaya gotong royong dalam menekan prevalensi stunting dengan memberikan dukungan langsung kepada keluarga berisiko stunting.

2. TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), yaitu penyediaan tempat penitipan anak dengan sistem pengasuhan yang terstandarisasi, sebagai solusi atas kebutuhan orang tua bekerja sekaligus merespons fenomena “child free”.

3. GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak dan remaja untuk menciptakan generasi tangguh dan berdaya saing.

4. SIDAYA (Lansia Berdaya), yaitu pendampingan bagi lansia agar tetap mandiri, sehat, dan aktif dalam lingkungan sosial sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki.

5. SuperApps Keluarga, platform digital terpadu yang menyediakan layanan informasi, konsultasi, dan data keluarga secara terintegrasi.

Pada akhir sambutannya, Gubernur Sultra mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam membangun keluarga yang berkualitas, karena dari keluarga yang kuat akan lahir masyarakat dan bangsa yang sejahtera.

“Selamat memperingati Hari Keluarga Nasional ke-32 Tahun 2025. Mari kita jadikan keluarga sebagai pusat pembentukan nilai dan karakter bangsa, dari keluarga kita wujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan,” pungkasnya.

Upacara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang dimulai dari penguatan institusi terkecil namun terpenting: keluarga.(Rin/Red) 

- Fokus Pembinaan Atlet dan Persiapan Porprov 2026

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM–Natas Aryu Prawira Tamim terpilih sebagai Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Baubau periode 2025-2029. Natas terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar Sabtu, (28/06/2025) di Talkspace x Janji Jiwa Baubau. 

Mengusung tema “Melalui Muscab PBSI Kita Jalin Kebersamaan Dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas Demi Kemajuan Perbulutangkisan di Kota Baubau,” Muscab ini dihadiri Sekretaris KONI Kota Baubau, Akbar Syawaludin serta pengurus klub bulutangkis di Kota Baubau.

Dalam sambutannya usai terpilih, Natas Aryu Prawira Tamim menyampaikan komitmennya untuk membangkitkan kembali gairah bulutangkis di Baubau melalui berbagai program strategis.

"Fokus utama kita adalah menghidupkan kembali pembinaan atlet bulutangkis di Kota Baubau termasuk memulai persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Natas juga menegaskan bahwa PBSI Baubau akan berkontribusi dalam berbagai kompetisi di daerah termasuk event “Wali Kota Cup I Cabang Olahraga Badminton” sebagai wadah pencarian bibit-bibit baru.

Menurutnya, event itu bukan hanya soal kompetisi, tapi juga sebagai ajang silaturahmi dan penguatan mental bertanding atlet. 

Selain itu, Natas juga berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia bulutangkis di Baubau melalui program penataran wasit dan pelatih.

Semangat baru ini disambut antusias oleh para pengurus klub bulutangkis di Kota Baubau. Mereka berharap di bawah kepemimpinan Natas Aryu Prawira Tamim, PBSI Baubau mampu membawa perubahan positif dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang bisa mengharumkan nama Baubau di tingkat provinsi hingga nasional.

Muscab PBSI Baubau 2025 menjadi momentum awal untuk mempererat sinergi antar klub serta membangun program kerja yang lebih terarah demi kemajuan perbulutangkisan di Kota Baubau. (Rin/Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM— Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang diselenggarakan di Hotel Claro Kendari, Kamis (26/6/2025). 

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Alat Tulis Kantor (ATK) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Gubernur Sultra pada kesempatan tersebut menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang akuntabel dan efisien, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip integritas dan transparansi. “Pengadaan bukan hanya soal membeli barang atau jasa. Ia merupakan proses panjang mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan,” ungkapnya. 

Lebih lanjut dikatakan, pengadaan yang efektif tidak semata berorientasi pada harga termurah, tetapi juga pada prinsip “Value for Money”, yakni keseimbangan antara biaya, kualitas, dan manfaat dari pengadaan yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam pengadaan harus benar-benar dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab agar tidak ada tahapan yang terabaikan.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi PDH dan ATK, yang menjadi salah satu strategi efisiensi pengadaan. Melalui kontrak ini, produk yang dibeli akan memiliki satu produk satu harga dan tayang di Katalog Elektronik Provinsi Sultra hingga 31 Desember 2026. 

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka

Gubernur menegaskan bahwa hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan sistem pengadaan yang efektif dan efisien, sekaligus mendorong keterbukaan informasi pengadaan kepada publik.

Selain itu, juga dilakukan sosialisasi interkoneksi pembayaran Katalog Versi 6 melalui Bank Sultra, di mana Gubernur menyampaikan bahwa tidak ada pembebanan biaya transaksi kepada penyedia, alias 0 rupiah, sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem pengadaan yang adil dan ramah terhadap penyedia lokal.

Gubernur dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan peringatan penting agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan—baik penyedia jasa, kontraktor, maupun pejabat pengguna anggaran—tidak melihat aturan sebagai hambatan, melainkan sebagai pedoman yang harus ditaati. “Jangan sampai ada yang merasa aturan ini menghambat. Justru aturan ini hadir untuk menjamin kegiatan pengadaan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” tegasnya.

Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Gubernur adalah pentingnya integritas individu dalam pengadaan. Ia menekankan bahwa zona integritas bukan hanya ditentukan oleh wilayah atau kantor, melainkan melekat pada diri orangnya. “Kalau orangnya berintegritas, maka di mana pun dia berada, akan menjadi zona integritas. Bukan hanya sekadar label di dinding kantor,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, perubahan terhadap kebiasaan lama yang buruk harus dimulai dari awal, bukan setelah kegiatan berjalan. “Kalau rotan sudah menjadi kursi, tidak bisa kembali ke bentuk asal. Maka jangan biarkan kesalahan terjadi dari awal,” ujar Gubernur mengingatkan pentingnya memulai proses pengadaan dengan benar sejak perencanaan.

Menutup sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini secara serius, agar dapat memahami secara mendalam peraturan terbaru dan mengimplementasikannya dengan penuh tanggung jawab dan integritas di masing-masing unit kerja.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mari kita berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan pengadaan yang berintegritas, dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkualitas dan bermartabat, untuk bersama mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera dan Religius,” tutup Gubernur.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia, Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda Provinsi, para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov Sultra, Direktur Kebijakan Pengadaan LKPP RI, para Sekretaris Daerah serta Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, serta para penyedia jasa.(Rin/Red) 

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM– Atlet panahan Kota Baubau kembali mengukir prestasi gemilang di kancah regional. Kali ini, dalam ajang Archery Tournament 2025 yang digelar di Palu, Sulawesi Tengah, atlet binaan Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kota Baubau berhasil membawa pulang dua medali emas.

Ketua Perpani Kota Baubau, Muhammad Ahadyat Zamani, menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian para atlet. Ia menyebut hasil ini menjadi bukti bahwa panahan tetap menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di Kota Baubau.

“Alhamdulillah, selamat kepada atlet panahan kita Ahmad Munatar yang berhasil meraih dua emas di Palu tentu prestasi ini membanggakan. Semoga capaian ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi atlet-atlet lain di Baubau untuk terus berprestasi,” ujar Ahadyat, Rabu (25/6/2025).

Ahadyat menambahkan, konsistensi atlet-atlet panahan Baubau dalam mencetak prestasi juga terlihat dalam berbagai event sebelumnya. Salah satunya saat tampil di Wali Kota Cup Kendari beberapa bulan lalu.

Di event tersebut tim panahan Baubau sukses menyabet dua emas dan satu perunggu dengan Kategori Kualifikasi Compound Umum 50 Meter satu emas disumbangkan atlet atas nama Ahmad Munatar dan satu perunggu diraih Ahmad Rumin. Di ajang tersebut, Ahmad Munatar juga berhasil meraih emas di Kategori Eliminasi Compound Umum 50 Meter.

“Ini menunjukkan bahwa program pembinaan dan latihan yang berjalan selama ini terus memberikan hasil positif. Kami berharap ke depan, semakin banyak atlet muda yang lahir dari Kota Baubau untuk mengharumkan nama daerah,” pungkasnya. (Rin/Red)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Program 100 hari kerja bersama Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE dan Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc yang mencakup 16 agenda dan 72 kegiatan. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi kerja bersama seluruh unsur Pemerintah, Forkopimda dan masyarakat hingga akhir waktu pelaksanaan berhasil menuntaskan delapan puluh tiga persen dari seluruh rangkaian kegiatan yang mencakup berbagai program prioritas.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, SE didampingi Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc saat sarasehan dan ekspose 100 hari kerja di aula kantor Wali Kota Baubau Palagimata Selasa (23/06/2025).

Wali Kota Baubau, H Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu

Menurut Wali Kota Baubau Yusran Fahim, program prioritas yang telah dilaksanakan dalam 100 hari kerja adalah Revitalisasi pengelolaan ruang publik kotamara, pantai kamali dan stadion betoambari, Pembenahan sarana dan prasarana jalan, antara lain melalui penanganan genangan di jalan gajah mada, pembangunan jalan rabat beton pulau makasar dan peningkatan jalan penerangan lampu, peningkatan kualitas pendidikan, antara lain melalui pemberian beasiswa pelajar, dan berbagai pelatihan untuk masyarakat, pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan perda,gerakan berkelanjutan Baubau hijau, Optimalisasi dan penataan aset daerah penataan kelembagaan birokrasi dan reviu regulasi pemerintah.

Kemudian, Konsolidasi Forkopimda, penguatan hubungan pusat dan provinsi, instansi, Penguatan dan sinkronisasi lintas OPD, Pengendalian inflasi, melalui berbagai kegiatan pasar murah, pemantauan harga dan perlindungan terhadap tenaga kerja rentan, Pengembangan budaya,preservasi, Konsolidasi pemuka agama dan safari ramadhan, Peningkatan layanan kesehatan, antara lain melalui kegiatan mari cek kesehatan gratis (makesa) yang mendapat apresiasi sekretariat kepresidenan, Penyesuaian pembangunan, anggaran amanat sesuai presiden untuk efisiensi anggaran daerah, dan kita berhasil melakukan rasionalisasi sebesar 20 milyar rupiah dan audiensi penyerapan aspirasi masyarakat.

Dikatakan, disamping beberapa program 100 hari kerja yang sejak awal telah direncanakan selama 100 hari kerja bersama ini, terdapat pula berbagai kegiatan yang membutuhkan penanganan segera dan mendesak dalam kurun waktu 100 hari, antara lain menghadirkan tambahan penerbangan super air jet untuk dapat rute melayani baubau-makasar dengan harga tiket yang terjangkau dan memberikan efisiensi bagi masyarakat sebesar kurang lebih rp.6,3 milyar/perbulan, dan telah melayani pemberangkatan haji Kota Baubau tahun ini, Penyelenggaraan tingkat provinsi sultra musrenbang, Memfasilitasi Ustaz Abdul Somad yang memberikan ceramah umum kepada masyarakat Kota Baubau. 

Selain itu, membangun kerja sama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan dan membangun kota cerdas, dengan memanfaatkan jaringan forum apeksi di surabaya. Melantik pengurus PKK, Dekranasda, Koni, dan karang taruna sebagai organisasi pendukung Pemerintah Kota Baubau. 

’Sudah barang tentu program 100 hari kerja ini, tidak akan berhenti disini, dan akan berlanjut karena kami telah menyusun program-program strategis untuk mewujudkan visi dan misi kami selama lima tahun kedepan,”katanya. 

Ditambahkan, kelanjutan dari program 100 hari kerja adalah beberapa kegiatan strategis yang akan dilaksanakan di tahun 2025 diantaranya, pemberian pakaian sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP, penataan lebih lanjut kawasan pasar wameo, pantai kamali, kotamara dan kawasan simpang lima, pengembangan lakologou, sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang akan diiawali penggunaannya sebagai lokasi peringatan HUT Kota Baubau, serta aktivasi kembali penerbangan Baubau-Kendari, serta kapal laut rute Baubau-Balikpapan.

”Kita semua sependapat, pembangunan Kota akan bahwa terus berlanjut, berkesinambungan dan tidak akan pernah berhenti hanya sampai 100 hari kerja. Untuk itu, mari kita jaga komitmen kerja bersama untuk membangun Kota Baubau yang sama kita cintai ini. Mohon doa restu untuk melangkah lebih jauh lagi untuk mensejahterakan masyarakat,”tutupnya.(Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi meluncurkan dan membuka kegiatan sosialisasi aplikasi SIMDATA (Sistem Informasi dan Manajemen Data) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Rabu,(25/06/2025). Kegiatan ini digelar sebagai langkah konkret Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sultra mendukung implementasi kebijakan nasional Satu Data Indonesia.

Gubernur Sultra pada kesempatan tersebut menyampaikan, kehadiran SIMDATA merupakan wujud nyata Pemprov Sultra dalam membangun sistem data yang terintegrasi, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan semangat Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya data yang valid, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

“Sistem pengelolaan data sebelumnya kerap menemui kendala seperti simpang siur, perbedaan angka, dan bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. SIMDATA hadir sebagai solusi untuk itu,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa SIMDATA merupakan aplikasi pengelolaan dan publikasi data statistik sektoral yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra. Aplikasi ini bertujuan untuk menghimpun, menyimpan, serta menyajikan data sektoral dari seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sultra. Selain menjadi pusat penyimpanan data, SIMDATA juga berperan sebagai sarana diseminasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem utama pemerintah daerah.

Gubernur juga menyinggung persoalan klasik yang sering dihadapi OPD, yaitu hilangnya data akibat kerusakan perangkat, human error, atau terbawa oknum saat mutasi pegawai. Dengan SIMDATA, hal tersebut diharapkan dapat diatasi secara sistematis dan terjamin keamanannya.

“Ke depan, saya minta semua kepala dinas baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk benar-benar memanfaatkan SIMDATA. Dalam waktu satu bulan ke depan, saya akan mengevaluasi apakah kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Saya tidak ingin ini hanya sekadar acara seremonial. Aplikasi harus berjalan, data harus akurat dan ter-update,” tegasnya.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan empat poin penting kepada seluruh perangkat daerah, yakni:

1. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyediaan, dan penyajian data berbasis teknologi informasi.

2. Melakukan entry data secara berkala dan menjalankan fungsi administrator dalam SIMDATA.

3. Menghindari tumpang tindih data antar-OPD melalui sinergi dan penguatan peran Dinas Kominfo sebagai walidata.

4. Mengintegrasikan serta memutakhirkan data secara rutin untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Ia juga mendorong seluruh peserta untuk aktif bertanya kepada narasumber jika masih belum memahami teknis penggunaan aplikasi. "Kesempatan pelatihan ini jangan disia-siakan. Kalau tidak tahu, jangan malu bertanya," pesan Gubernur.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M Ridwan Badallah.,S.Pd.,MM , selaku Ketua Panitia, melaporkan bahwa kegiatan Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIMDATA digelar sebagai upaya memperkuat sistem pengelolaan data sektoral berbasis digital yang terintegrasi di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Aplikasi SIMDATA merupakan platform resmi Pemprov Sultra yang dirancang untuk menghimpun dan mempublikasikan data sektoral dari seluruh perangkat daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kadis Kominfo menjelaskan, pada tahun 2025, SIMDATA resmi berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara. Kolaborasi ini menjadikan SIMDATA sebagai fondasi utama dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Selain itu, aplikasi ini juga dirancang untuk menopang pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), agar seluruh data pembangunan yang dihasilkan OPD dapat disajikan secara akurat, seragam, terintegrasi, dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.

Pada puncak kegiatan, Gubernur bersama Kepala Bappeda, Kadis Kominfo Provinsi Sultra, dan BPS secara simbolis meluncurkan aplikasi SIMDATA dengan menyentuh layar digital yang telah disiapkan. 

Turut hadir dalam kegiatan ini para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, Kepala BPS Provinsi Sultra atau yang mewakili, Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Sultra, serta para narasumber dan peserta launching dan sosialisasi aplikasi SIMDATA.(Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM– Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka secara resmi membuka kegiatan Sultra Investment Summit 2025 di salah satu hotel di Kota Kendari,Selasa (24/06/2025). Kegiatan ini diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra. 

Gubernur Andi Sumangerukka pada kesempatan tersebut menekankan pentingnya peran investasi sebagai salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.

 "Kehadiran kita di sini adalah bentuk komitmen bersama mendukung peningkatan investasi di Provinsi Sultra. Kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun saat ini kita masih sangat bergantung pada fiskal transfer pusat hingga 65 persen. Dengan kondisi fiskal tersebut, saya tidak akan mampu mensejahterakan masyarakat sendirian, saya butuh dukungan dari seluruh pelaku usaha,” tegas Gubernur.

Dikatakan, realisasi investasi pada triwulan I tahun 2025 baru mencapai Rp 4,46 triliun atau 34% dari target sebesar Rp 13,28 triliun. Oleh karena itu, langkah strategis diperlukan agar potensi besar di berbagai sektor seperti pertambangan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa dapat dimaksimalkan.

Orang nomor satu di Sultra ini juga menegaskan lima kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1. Menggunakan plat nomor kendaraan dengan kode wilayah Sultra dan membayar pajak kendaraan serta bea balik nama.

2. Membeli bahan bakar dari distributor resmi yang menjadi wajib pungut Pemprov Sultra.

3. Menyampaikan data penggunaan air permukaan secara rutin setiap bulan.

4. Menggunakan alat berat yang telah membayar pajak.

5. Mengalokasikan dana CSR untuk pembangunan masyarakat sekitar wilayah usaha.

“Saya tidak meminta lebih, saya hanya minta kewajiban itu dipenuhi. Kadang-kadang, para pengusaha di awal komitmen tetapi saat berjalan tidak konsekuen. Ini yang harus kita ubah. Tanpa investasi, kita hanya akan bertumpu pada APBD yang 35 persen saja digunakan untuk belanja pegawai. Sulit untuk menggerakkan ekonomi mikro jika kita tidak menyiapkan kekuatan fiskal sejak sekarang,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dan tidak mempersulit proses pelayanan kepada investor. Menurutnya, birokrasi harus menjadi fasilitator yang memberikan kepastian, bukan hambatan.

“Kalau bisa cepat kenapa diperlambat? Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit? Kita semua bertanggung jawab menciptakan iklim investasi yang sehat karena manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, Gubernur juga mengingatkan para pelaku usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan II atau semester I tahun 2025 melalui aplikasi LKPM Online pada 10 hingga 17 Juli 2025.

Gubernur berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi juga menghasilkan kerja sama konkret dan kesadaran kolektif untuk membangun Sulawesi Tenggara sebagai gerbang investasi baru di kawasan timur Indonesia.

“Mari kita wujudkan bersama Sultra sebagai daerah yang ramah investasi, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. 

Sementara itu, dalam laporan awalnya Kepala DPMPTSP Sultra, Parinringi menyampaikan, Sultra Investment Summit 2025 merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membuka ruang dialog strategis antara pemerintah dan pelaku usaha, guna membangun ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini mengusung tujuan untuk mendorong percepatan realisasi investasi serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sultra di tahun 2025.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan pernyataan komitmen kewajiban oleh sejumlah perusahaan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Perusahaan-perusahaan yang menandatangani pernyataan tersebut antara lain: PT Ifish Deco, PT Tiran Indonesia, PT Aneka Usaha Kolaha, PT Bumi Karya Utama, PT Gerbang Multisejahtera, dan PT Sulawesi Cahaya Mineral. Penandatanganan dilakukan di hadapan Gubernur Sultra dan para peserta sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung investasi yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Acara pembukaan ditutup dengan penekanan tombol sirine sebagai simbol peluncuran Same Day Service Tanpa Pungli. Penekanan tombol dilakukan oleh Gubernur Sultra bersama Ketua DPRD Sultra, Kepala DPMPTSP, dan jajaran Forkopimda Provinsi Sultra.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Forkopimda Provinsi Sultra antara lain Kapolda Sultra atau yang mewakili, Danrem 143/Halu Oleo, Kajati Sultra atau yang mewakili, Kabinda Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Prov. Sultra atau yang mewakili, Danlanal Kendari, dan Danlanud Halu Oleo atau yang mewakili. Hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Sultra, para Pejabat Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, pimpinan perbankan wilayah Sultra, serta para pelaku usaha dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).(Rin/Red) 

-Temukan penyusutan lahan dari 1000 hektar menjadi 793 hektar

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka bersama Forkopimda, Pertanahan dan instansi terkait meninjau langsung aset Pemrov Sultra di kawasan Nanga-nanga Kecamatan Baruga, Kendari, Selasa (24/06/2025). 

Kepada sejumlah wartawan usai meninjau langsung lokasi aset tanah Pemrov Sultra, Gubernur Andi Sumangerukka mengatakan, kehadirannya di lokasi aset lahan Pemrov Sultra ini untuk menyelesaikan masalah pertanahan. Langkah ini tentunya menjadi yang baik untuk penyesalan masalah. 

“Ini langkah yang bagus karena selama ini penyelesaiannya otot-ototan. Sekarang kita duduk bersama dari meja baru kelapangan mengecek sebenarnya. Dari hasil itu kita bentuk tim bersama dari Pemrov, Korem, Pertanahan dan instansi terkait,”kata ASR sapaan akrab Gubernur Sultra. 

Dikatakan, untuk menyelesaikan semua prosesnya mulai dari pengecekan administrasi dan lapangan sudah tuntas maka akan ada kesepakatan. Bentuk penyelesaian ini menjadi hal-hal yang baik jika kedepannya ada masalah-masalah sengketa lahan atau tanah. 

“Ini hal baik yang harus dilakukan untuk penyelesaian masalah lahan atau tanah dengan duduk bersama,”ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, lahan Pemrov Sultra di kawasan Nanga-nanga ini dalam legal statusnya seluas 1000 Hektar. Namun, dalam kenyataan dilapangan aset tanah ini menyusut tinggal 793 hektar. 

“Kenapa bisa menyusut pertanyaannya, maka kita akan cari tau siapa yang memusatkan itu,”kata ASR sambil tersenyum. 

Sedangkan untuk peruntukannya lahan di Nanga-nanga, orang nomor satu di Sultra ini tidak memberikan jawaban pasti. “Nanti dilihat kedepannya, yang pasti akan rame di lokasi ini,”tutupnya.

Dalam kunjungan kali ini, Gubernur Sultra didampingi, Danrem 147 Haluoleo, Kabinda Sultra, Kadis Kominfo Sultra dan sejumlah instansi terkait lainnya. (Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menekankan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) Kendari harus dapat menelorkan atlet berprestasi tingkat nasional, bahkan level dunia.

"SKO hadir untuk menjamin kelangsungan reproduksi atlet-atlet berbakat hingga berprestasi tingkat nasional hingga level dunia," kata Gubernur Andi Sumangerukka saat kunjungan di SKO Ranomeeto beberapa waktu lalu. 

Impian itu bukan hal yang mustahil bila pengelolaan SKO dibawa naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijalankan secara profesional.

"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga kolaborasi untuk menjawab tantangan tersebut," kata ASR.

Gubernur yang berinteraksi dengan siswa/atlet di ruang belajar memotivasi mereka agar sukses meraih prestasi olahraga dan sukses prestasi akademik.

Juga kepala Sekolah SKO, guru, pelatih dan sportifitas siswa menjadi pelengkap mewujudkan lahirnya atlet berprestasi di SKO.

Ikut mendampingi Gubernur Sultra saat meninjau SKO Kendari adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Kadis Kepemudaan dan Olahraga Sultra, Kadis Bina Marga dan SDA Sultra, Kadis Cipta Karya Sultra dan Kepala Inspektur Sultra.

Kadis Dikbud Sultra Prof Aris Badarah mengatakan siswa/siswi di SKO harus sukses sisi akademik dan sukses prestasi olahraga. 

"Anak-anak masuk SKO dijaring melalui kecabangan olahraga tetapi mereka juga harus meraih masa depan melalui prestasi akademik " kata Prof Aris.

Sarana dan prasana latihan maupun proses belajar mengajar juga menjadi perhatian Bapak Gubernur Sultra. 

"Bapak Gubernur mengingatkan bahwa satu bulan ke depan kembali mengunjungi SKO Kendari untuk memastikan peningkatan sarana latihan maupun sarana penunjang belajar mengajar," ujarnya.

SKO Kendari mendidik dan melatih 124 siswa/atlet yang tersebar pada lima cabang olahraga, yakni Atletik 34 orang, Karate 25 orang, Pencak silat 21 orang, Dayung 28 orang dan Sepak takraw 16 orang.(Rin/Red)