KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar berbagai pertandingan/lomba memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) BPK ke-78 Tahun 2025.

Seremoni pembukaan kegiatan rangkaian HUT BPK ditandai dengan bidikan anak panah oleh Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Sultra Dr. Imran S.E., M.Acc., Ak., CA., ACPA, CSFA, GRCP, GRCA. Kegiatan ini digelar di halaman Kantor BPK Perwakilan Sultra di Kendari, Jumat (11/01/2025). 

Seketika anak panah menyasar balon udara warna putih disambut meriah keluarga besar BPK Sultra.

Latihan bersama atlet panahan binaan Bepeka Archery Indonesia (BAI) BPK Perwakilan Sultra dengan para pelatih dan pemanah klub Panahan Sa'ad berlangsung dalam suasana kekeluargaan.

"Olahraga panahan melatih diri sabar dan fokus pada tujuan atau target. Itulah nilai tambah menekuni olahraga memanah," kata Imran.

Capaian kinerja menggembirakan jajaran BPK Sultra menjadi motivasi dengan harapan tahun 2025 lebih maju sebagaimana tema HUT BPK, " BPK Maju, BPK terdepan".

Kalangan pejabat dan pegawai/staf BPK Perwakilan Sultra antusias memanah yang mendapat pendampingan dari pelatih Perpani Sultra.

"Ternyata banyak yang minat memanah sehingga latihan terjadwal dan latihan gabungan antarklub BAI dengan klub-klub panahan lainnya perlu diagendakan," kata Kasubbagian Umum dan TI BPK Perwakilan Sultra Kusnaddin.

Latihan gabungan turut diikuti Binpres Perpani Sultra Hadli Nurjaman, pelatih Darul Aksa, Adam Malik, Sekum Perpani Sultra Muhammad Arfan, pemanah putri Nani, Abu Risky dan Eka. 

Ketua Perpani Sultra, Sarjono menyambut baik latihan gabungan pemanah BAI Sultra dengan atlet panahan klub Saad Kendari.

"BAI adalah klub panaham aktif dan potensial karena tersebar di seluruh BPK se-Indonesia. Latihan gabungan antar klub panahan penting agar para atlet saling memotivasi," kata Sarjono.

BPK Perwakilan Sultra menggelar pertandingan sejumlah cabang olahraga dalam rangkah memeriahkan HUT BPK ke-78, yakni pertandingan bulu tangkis, tenis meja, catur, bola voli, Minisoccer, domino, Playstation dan mobile legends.(Rin/Red) 

BAUBAU, GAGASSULTRA.COM- Dalam rangka meningkatkan jaminan kesehatan yang akurat dan transparan, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Baubau menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Iuran Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN), Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), Kepala dan Perangkat Desa (KP Desa) Tahun 2024.

Acara ini melibatkan peserta dari Delapan Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Baubau yakni, Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi, Kamis (09/01).

Kegiatan ini berlangsung secara hybrid, yang mana para perwakilan daerah dipertemukan secara daring dari wilayahnya masing-masing. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini dalam sambutannya menyampaikan akan pentingnya pertemuan ini dalam rangka mendukung keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Rekonsiliasi ini merupakan upaya kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan iuran yang tepat sasaran dan transparan. Dengan adanya sinkronisasi data yang baik, kami berharap seluruh masyarakat terlindungi dalam program JKN, sehingga dapat menikmati layanan kesehatan tanpa kendala administratif,” ujarnya.

Lanjut dikatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan dalam meningkatkan mutu layanan serta memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan haknya atas jaminan kesehatan. Dalam kesempatan ini juga ia menekankan tentang pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan masyarakat sebagai kunci keberhasilan program JKN.

“Dengan pelaksanaan rekonsiliasi iuran ini, BPJS Kesehatan menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan jaminan kesehatan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, sehingga tercipta layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan Masyarakat,” sambung Diah.

Sementara itu, Asisten III Kota Baubau, La Ode Darussalam juga turut menyampaikan komitmen pemerintah Kota Baubau di tahun 2025. “Saya ingin mengucapkan terima kasih atas sinergi kita bersama antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah selama tahun 2024. Semoga di tahun 2025 harapan kita bersama BPJS Kesehatan Cabang Baubau dapat terlaksana dengan baik. Dan kami juga akan berupaya agar kedepannya pembayaran iuran semakin tepat waktu dan tanpa kendala berarti. Kami selaku pemerintah daerah juga akan turut mengambil peran yang lebih luas lagi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pemerintah dalam hal pembayaran iuran JKN. Upaya ini akan terus dilakukan agar seluruh masyarakat terkhusus di Kota Baubau mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi”, jelas Darussalam.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Baubau mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan Baubau. Menurutnya, iuran yang dibayarkan pemerintah untuk penjaminan kesehatan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan,. Untuk itu, Pemerintah Kota Baubau bertekad meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pemerintah dalam pembayaran iuran JKN serta memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya dalam bidang jaminan kesehatan.

Diakhir kegiatan, Darussalam menutup kegiatan ini dengan harapan agar di tahun 2025 seluruh dinamika dari program JKN baik itu dalam hal pembayaran iuran maupun penjaminan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Ia juga berharap agar sinergi yang baik antara BPJS Kesehatan akan terus terjaga karena kolaborasi inilah yang menjadi fondasi utama dalam kesuksesan program JKN.(Tio/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar acara berjudul “BPK Mengajar Goes to School” dengan mengangkat tema “BPK Maju, BPK Terdepan”. 

Kegiatan ini, salah satu rangkaian memeriahkan HUT BPK RI ke-78 dengan tujuan mengedukasi generasi muda atau gen Z tentang pentingnya pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah. 

Kegiatan bertemakan “BPK Maju, BPK Terdepan” yang diikuti 80 pelajar bertujuan memperkenalkan peran dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya di Sultra dengan harapan kalangan pelajar dapat memahami pentingnya peran BPK dalam memeriksa akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran keuangan negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Juga diharapkan dapat menumbuhkan minat serta ketertarikan para pelajar dalam bidang pemeriksaan keuangan, sehingga mendorong minat baca dan literasi keuangan serta meningkatkan kualitas SDM. 

Kegiatan yang melibatkan interaksi antara penyelenggara (pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan) serta pihak sekolah (siswa dan guru) ini disambut antusias terlihat dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa terkait peran BPK.

Kegiatan ini dikemas dalam berbagai sesi, seperti sesi perkenalan dan sambutan, sesi pemberian materi edukasi mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah, sesi diskusi maupun sesi games berhadiah untuk menguji pengetahuan para siswa.

Selain itu ada hiburan berupa kuis serta photobooth untuk menyegarkan dan memeriahkan suasana acara. 

Agus Adi Priyatno, S.H., C.L.A selaku Kepala Subbagian Hukum BPK Perwakilan Sultra dalam sambutannya mengharapkan para siswa/siswi dapat terus belajar dan mengasah ilmu yang dimiliki, agar ke depannya bisa mengambil bagian penting dalam perbaikan bangsa, baik sebagai insan BPK, pegawai negara lainnya, maupun masyarakat pada umumnya.

Adapun pembicara "BPK mengajar" adalah Restu Nur Rasyiidah Ihwan, S.E, Niyoano Fortunato Auriol Wullur, S.Kom, Angga Kiryaditama Putra, S.H., CLA, CSCU, CertDA, Alica Novia Syahriadi Noor, S.H. dan Angga Kiryaditama Putra, SH, CLA, CSCU, CertDA. 

Turut bersama-sama Kepala Subbagian SDM BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara: Roslynda, S.E., Ak., M.M., CA

Kepala SMA Negeri 1 Kendari Ruslan, S.Pd , M.Pd mengapresiasi penunjukan sekolah yang dipimpinnya sebagai tempat pelaksanaan kegiatan "BPK Mengajar diawal tahun 2025.

"Keluarga besar SMA Negeri 1 Kendari menyambut baik kegiatan "BPK Mengajar" karena menambah pengetahuan dan wawasan siswa/siswi. Melalui kegiatan ini mereka mengetahui keberadaan BPK " kata Ruslan .

BPK yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Perwakilan BPK RI ke-19, yang diresmikan oleh Wakil Ketua BPK RI Bapak Alm. Abdullah Zainie, SH pada tanggal 15 November 2006. 

Pada awal berdirinya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menempati gedung milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (dahulu Kantor Badan Riset Daerah) yang terletak di Jl. Mayjen S. Parman No. 1, Kendari dengan status pinjam pakai. 

Tiga tahun kemudian, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menempati gedung baru yang beralamat di Jl. Sao-Sao No. 10, Kendari dan diresmikan pada tanggal 20 November 2009 oleh Anggota I Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., M.M., CPA.(Rin/Red) 

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-Ishak Musaib resmi memimpin Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia (Pabersi) Kota Baubau periode 2025-2029. Ia terpilih secara aklamasi melalui musyawarah daerah Pabersi Kota Baubau, Sabtu (28/12/2024) di salah satu Cafetaria di Kota Baubau. 

Musyawarah dibuka secara langsung Wakil Ketua KONI Kota Baubau, Khairil Abdi.

Pada kesempatan tersebut, Khairil Abdi menyampaikaan harapan besar kepada Pabersi Kota Baubau untuk tetap solid mendukung kepengurusan baru sehingga dapat bersinergi bersama KONI Kota Baubau dalam menghadapi PORPROV tahun 2026. 

“Mari kita mendukung kepengurusan ini sehingga selalu bersinergi bersama KONI Baubau sehingga target kita menuju Porprov bisa tercapai, “kata Ril sapaan akrab Khairil Abdi. 

Sementara itu, Ketua terpilih Ishak Musaib dalam sambutannya paska terpilih menyampaikan penghargaan kepada semua peserta yang hadir dengan terpilih secara aklamasi. Untuk itu, pihaknya bakal bekerja keras memajukan cabang olahraga angkat berat di Kota Baubau. 

“Kita membutuhkan atlit-atlit baru yang nantinya kita akan bina secara berkasinambungan untuk meningkatkan capaian medali cabang angkat berat, “tegasnya.

Untuk diketahui cabang olahraga angkat besi pada Porprov 2023, PABERSI kota Baubau merupakan salah satu penyumbang medali terbanyak, yakni 7 emas, 14 perak dan 3 medali perunggu. (Rin) 

- 19 Perusahaan Buka Ribaun Loker dan Posisi
KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Dinas Tarnsmigrasi dan tenaga Kerja (Transnaker) kembali menngelar Job Fair (Bursa Kerjsa-red) tahun 2024. Job Fair yang digelar di Aula Dinas Transnaker Sultra ini dibuka Sekeretaris Daerah (Sekda), Asrun Lio mewakili Pj Gubernur, Rabu (18/12/2024).

Dalam sambutannya, Asrun Lio mengatakan, kegitan job fair harus menjadi agenda paten yang harus dilakukan setiap tahunnya. Untuk itu, memontum ini sangat penting karena akan mempertemukan pencari kerja (pencaker) dan penyedia kerja sehingga bisa mendapatkan informasi secara langsung.

"Saya apresiasi Dinas Transnaker mengadakan kegiatan ini karena menjadi momentum penting antara penyedia dan pencari kerja berinterkasi. Selain itu, sebagai wadah agar publik dan masyarakat tau informasi bursa kerja,"kata Asrun Lio dalam sambutannya.

Selain itu, Job Fair juga bisa menjadi ajang mempercepat proses sekrutmen tenaga kerja. Termasuk pemilihan tepat bagi tenaga kerja sesuai dengan keahliannya. Jadi pameran bursa kerja sangat memungkinkan bagi peserta untuk mendapatkan informasi lebih rinci dan detail tentang pekerjaan yang diinginkan.

Pada kesempatan tersebut juga, Asrun Lio menyampaikan pesan Pj Gubernur Sultra mengharapkan kepada OPD terkait agar kegiatan ini mempunyai nilai penting dan strategis. baik kepada pencari kerja dan penyedia dimana posisi pemerintah sebagai fasilitator.

Sementar itu, Kepala Dinas Transnaker Sultra, LM Ali Haswandy dalam laporannya mengatakan, kegiatan bursa kerja ini pihaknya menggandeng 19 perusahaan dengan ribuan posisi kerja. Termasuk,kesempatan lowongan kerja kepada penyandang disabilitas.

"Sesuai amanat undang-undang perusahaan wajib menyiapakan satu persen untuk penyandang disabilitas. Tentunya disesuaikan dengan posisi dan jabatan kerjanya,"tutupnya.

Kegaitan Job Fair tahun 2024 ini berlangsung selama tiga hari (18-22/12/2024). Pantauan media ini hari pertama pameran bursa kerja kali ini sudah dipadati penacker sejak pagi hari. (Rin/Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Penghujung tahun 2024 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggelar job fair. Kegiatan ini, tentunya mendapat angin segar bagi pencari kerja di Sultra karena sejumlah perusahaan siap membuka lowongan kerja untuk masyarakat.

Kepala Dinas Transnaker Sultra, LM Ali Haswandy melalui Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Perluasan Kerja Dinas Tarnsnaker Sultra, Hairil Anwar kepada media ini mengatakan, saat pihaknya sudah memantapkan persiapan pelaksanaan JOb Fair Sultra yang dijadwalkan 18-20 Desember 2024 dimulai pukul 08.30 - 17.00 wita di Aula kantor Dinas Transnaker Sultra.

"Semua persiapan pelaksanaan sudah final dan rencananya dibuka Rabu (18/12/2024) dan 18 perusahaan siap meramaikan dan mambuka lowongan kerja,"ungkapnya.

Sesuai dengan arahan Pj Gubernur Sultra, pelaksanaan pameran bursa kerja atau yang biasa disebut dengan Job Fair Provinsi Sultratahun 2024 yang ke tiga kalinya dilaksanakan pada tahun ini, dimana sebelumnya pada bulan Mei dan Agustus 2024 dilaksanakan di Kota Kendari dan Kota Baubau.

"Kegiatan Job Fair merupakan kegiatan untuk mempertemukan sejumlah pencari kerja (pencaker) dan pemberi kerja dengan tujuan menekan angka pengangguran di Sultra,"ungkapnya.

Dikatakan, dengan adanya kegiatan bursa kerja ini, paling tidak kita dapat memberikan informasi lowongan kerja bagi pencaker sesuai kebutuhan perusahaan secara up to date dan memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat serta keahliannya.

"Ini juga kita memberikan kesempatan kepada para pecari kerja milenium untuk mendapatkan lowongan kerja yang sesuai dengan keahliannya,"kata Khairil.

Saat ini sebanyak 18 perusahaan yang sudah mengajukan diri dan membuka lowongan kerja pada Job Fair ke tiga ini. Berikut daftarnya :
1.PT. SWAKARYA INSAN MANDIRI
2.PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PT. PNM) CABANG KENDARI
3.PT. INDONESIA KONAWE INDUSTRIAL PARK
4.PT. MELACHITE INTERNATIONAL MINING
5.PT. KARUNIA ADI SENTOSA
6.PT BORWITA CITRA PRIMA
7.PT. MIDI UTAMA INDONESIA
8.PT. ANGKASA NUSANTARA INDONESIA
9. PT. KAWAN LAMA GROUP
10.PT. BTPN SYARIAH
11.PT. DSSP POWER
12.CV. ANUGRAH BHAKTI SENTOSA
13.PT. INDOMARCO PRISMATAMA
14.PT. TEMPOPRES INTERNATIONAL DELIVERY
15.PT. MUTUAL PLUS GLOBAL RESOURCES
16.PT. PUTRA MOROWALI SEJAHTERA
17.PT. KENDARI BAY SEAFOOD
18.PT. PKSS. (Rin/red)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM - Dukung Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menyerahkan sejumlah bantuan melalui pemanfaatan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bantuan tersebut bersumber dari Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun 2024.Kegiatan penyerahan bantuan penerima manfaat dilaksanakan di gedung Dekranasda Kota Baubau, senin (16/12). 

Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah OPD yang ikut serta menyerahkan bantuan kepada masyarakat antara lain Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, DP3A, DPPKB, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pj Wali Kota Baubau, Rasman Manafi dalam sambutannya mengapresiasi kepada para Kepala OPD beserta stafnya yang telah berupaya dan bekerja untuk melaksanakan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kota Baubau.

" Terima kasih kepada para Kepala Dinas yang telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis hari ini, dan bagi yang belum menerima, bantuan akan langsung diserahkan di rumah masing-masing penerima manfaat," ujarnya.

Rasman menjelaskan, jika bantuan ini bersumber dari alokasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 5,7 miliar. Dana tersebut merupakan penghargaan dari pemerintah pusat atas kinerja Pemkot Baubau dan selanjutnya didistribusikan ke berbagai OPD untuk menjalankan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun memiliki keterbatasan,” terangnya.

Ia berharap, program ini mampu memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Baubau, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah terluar.

" Dengan kolaborasi berbagai OPD, langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat," tutupnya. 

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau Mohamat Abduh, STP, M.Si sebagai salah satu OPD yang menyerahkan bantuan mengatakan, pihaknya kebagian penyaluran bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari alokasi dana fiskal kurang lebih sebanyak Rp. 1 miliar.

" Dana bantuan tersebut diperuntukan untuk sejumlah program pelatihan masyarakat seperti, pelatihan menjahit, pelatihan barista, service handphone, perbengkelan dan makeup. Tidak hanya membekali mereka dengan pelatihan namun juga kita menyerahkan bantuan alat untuk pendukung keahlian mereka saat terjun dan membuka usaha mandiri di tengah masyarakat," terang Mohamat Abduh.

Ia juga mengatakan, setelah pihaknya memberikan pelatihan dan alat pendukung, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau akan memantau perkembangan masyarakat penerima manfaat program tersebut. 

Ia berharap, melalui program yang dilakukan angka penganguran di Kota Baubau terus menurun serta mampu menciptakan lapangan kerja buat masyarakat lainnya.

" Kemarin kita punya angka penganguran sudah cukup signifikan menurun, dari angka penganguran kita 5,38% menjadi 4,17% dan dengan adanya bantuan ini angka penganguran di Kota Baubau semakin menurun lagi," harapnya.(Tio/Red) 

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-BPJS Kesehatan Cabang Baubau menggelar sosialisasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada komunitas disabilitas di Kota Baubau. Kegiatan ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Disabiltas Nasional.

Sosialiassi ini berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Rabu (11/12/2024) dan dihadiri 48 peserta disabilitas yang tersebar di wilayah Kota Baubau.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini menjelaskan, BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program JKN senantiasa berkomitmen memberikan kemudahan akses layanan kesehatan untuk seluruh pesertanya, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas.

“Kami akan berupaya agar setiap peserta JKN, termasuk disabilitas, dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau. Baik saat mengakses layanan di sarana pelayanan kesehatan maupun layanan administrasi kepesertaan. Disamping itu, kami tahu betul teman-teman penyandang disabilitas ini memiliki kebutuhan khusus dalam mengakses layanan.  Untuk di semua kantor BPJS Kesehatan, sampai saat ini kami sudah menyediakan akses khusus bagi disabilitas",jelasnya.

Dalam materinya, Diah memaparkan berbagai informasi yang perlu diketahui oleh peserta JKN meliputi hak dan kewajiban peserta, jenis kepesertaan, ketentuan penjaminan alat bantu kesehatan, kanal-kanal layanan, hingga tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Saat ini sudah banyak kanal layanan non tatap muka yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN, jadi tadi saat sosialisai kami mengarahkan peserta untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini sangat bermanfaat, diantaranya untuk antrean online, memperbarui data fasilitas tingkat pertama, cek keaktifan peserta, dan cek iuran, bahkan menyampaikan pengaduan,"ungkapnya.

Dikatakan, dengan penyampaian informasi secara langsung, diharapkan para peserta menjadi lebih paham dengan Program JKN dan dapat memudahkan saat penyandang disabilitas membutuhkan layanan.

“Pada kegiatan sosialisasi ini, kami meyampaikan tentang alat bantu kesehatan yang dijamin dalam program JKN diantara seperti kacamata, alat bantu dengar, protesa gigi, protesa alat gerak, tongkat kruk, tulang belakang dan collar neck. Semu aini dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabiltas tentunya semua sesuai dengan prosedur pelayanan yang berlaku,” terang Diah.

Lebih lanjut dikatakan, selain aplikasi Mobile JKN, peserta JKN juga dapat memanfaatkan kanal layanan non tatap muka lainnya.

“BPJS Kesehatan juga memiliki kanal layanan non tatap muka, seperti Care Center 165, Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, dan yang terbaru adalah kanal BPJS Online. Kanal layanan ini juga dapat menjadi solusi kemudahan akses layanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh semua peserta termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.

Sementara itu, diwaktu yang sama Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas Kota Baubau, Husman, menyambut positif kegiatan sosialisasi ini. Menurutnya kegiatan yang menyasar langsung kepada komunitas disabilitas seperti ini akan sangat bermanfaat dan membantu penyandang disabilitas dalam memahami program JKN.

Husman berharap semoga sosialisasi JKN ini secara rutin dilaksanakan hingga dapat memperluas informasi tentang program JKN kepada masyarakat secara umum.

“Saya sangat terbantu dengan adanya sosialisasi seperti ini, sebab banyak informasi terbaru yang sebelumnya kami tidak tahu sekarang jadi tahu. Mulai dari kanal layanan yang semakin mudah dan serba online, kemudian bagaimana cara kami mengakses layana kesehatan, ditambah lagi banyaknya kemudahan yang diberikan kepada semua peserta JKN tanpa terkecuali bagi kami penyandang disabilitas. Disamping itu, dengan menjadi peserta JKN ini tentu saja kami mendapat perlindungan secara finansial manakala kami harus berobat ke rumah sakit. Jadi kami berharap program JKN tetap ada dan semakin baik pelayanannya,” tutupnya.(Tio/Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Sultra mendorong pembentukan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Adat.

Hal ini disampaikan, Angggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya saat konsultasi publik terkait penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Adat prakarsa DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (10/12/2024).

Menururt Fajar ishak, pentingnya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Adat untuk dibahas. Mengingat desa adat memiliki peran strategis dalam menjaga warisan budaya dan kearifan lokal.

"Idenya ini lahir dari pemikiran saya sebagai pemrakarsa bahwa desa adat itu tumbuh dan berkembang di wilayah Sulawesi Tenggara dan itu eksis dari jaman dulu sampai sekarang, namun sayangnya belum ada perlindungan hukum kepada desa-desa yang menjalankan desa adat itu,"ungkapnya.

Dikatakan, desa adat di Sultra saat ini memiliki pranata namun keberpihakan pemerintahnya belum ada. Sehingga dengan adanya Perda ini nantinya bisa untuk melindungi hal tersebut.

"Jadi intinya kita akan melestarikan budaya dengan mengambil peran pemerintah dalam pelestarian budaya adat yang ada di desa adat itu. Sebab kalau bicara pelestarian tentu ada perlindungan ada pembinaan,"kata Fajar Ishak yang juga wakil ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sulra ini.

Lebih lanjt dikatakan, kedepannya dalam Raperda tersebut Akan dipisahkan juga antara kewenangan provinsi dan pemerintahan kabupaten dan kota terkait pembinaan desa adat yang di dalamnya ada pelestarian budaya agar lebih mudah untuk dijalankan.
Sebab kata dia, pelestarian adat ini tidak hanya menjadi tugas masyarakat adat, tetapi juga pemerintah pusat dan daerah.

“Pemerintah harus hadir memberikan dukungan berupa legitimasi dan perlindungan hukum. Jika tidak ada landasan hukum, pelestarian adat tidak akan maksimal,” tambahnya.
Olehnya dalam pertemuan konsultasi publik ini yang dihadiri dari pemerintah 17 kabupaten dan kota serta akademisi untuk memberikan masukkan dan saran yang nantinya akan dirumuskan dalam naskah akademik.

"Kita akan percayakan pada tim perumus yang selanjutnya akan ditunjuk oleh DPRD pada tahun depan (2025). Tapi untuk mengawali itu kami sudah memulai dengan melibatkan beberapa narasumber dari yang ahli bidang antropologi, hukum adat dan yang ahli dibidang pemberdayaan-pemberdayaan desa adat,"jelasanya.

Untuk itu, kata legislator Hanura ini, dari terbentuknya perda desa adat itu nantinya masyarakat akan mendapatkan dampak ekonomi ketika pemerintah hadir dalam pelestarian adat maupun budaya yang ada di desa adat ini.

"Pertama pada saat ada kegiatan pesta-pesta adat pemerintah mungkin ada keterlibatannya dalam bentuk, misalkan bantuan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kedua, merka yang melakukan aktivitas adat disana kalau misal membuat sebuah benda-benda adat yang secara turun temurun dilakukan di sebuah desa, maka kita akan fasilitasi dengan bantuan permodalannya dan fasilitas-fasiltas lainnya," pungkasnya.

Diketahui kegiatan ini di buka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra Hj. Hasmawati, SE yang diawali dengan sambutan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sultra La Ode Marsudi, S.SOS.(Rin/Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2025, selasa (10/12/2024).

Penetapan ini didasari arahan Menteri Tenaga Kerja pada hari Senin (09/12/2024) berdasarkan arahan Bapak Presiden Prabowo, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 serta hasil rapat Dewan Pengupahan.

Andap menjelaskan, "Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/470 Tahun 2024, adapun Besaran UMP Tahun 2025 Rp3.073.551,70. Mengalami kenaikan: 6,5% atau Rp187.587,66 dibandingkan UMP 2024 yang sebesar Rp2.885.964,04".

Lebih lanjut dikatakan, UMSP Sektor Pertambangan dan Penggalian Rp3.120.000, dan Sektor Konstruksi: Rp3.212.000, ujarnya.

"Adapun ketentuan Penerapan UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, sedangkan Pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih wajib mendapatkan upah berdasarkan struktur dan skala upah yang ditetapkan oleh perusahaan, dan UMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025,

Untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hanya 3 wilayah yang memiliki UMK, yaitu Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara yang akan berlaku dan diumumkan paling lambat 18 Desember 2024.

Dalam kesempatannya, Pj Gubernur juga mengimbau seluruh perusahaan untuk mematuhi aturan terkait pembayaran upah minimum yang berlaku.

"Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tutupnya.(Rin/Red)