KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Penghujung tahun 2024 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menggelar job fair. Kegiatan ini, tentunya mendapat angin segar bagi pencari kerja di Sultra karena sejumlah perusahaan siap membuka lowongan kerja untuk masyarakat.

Kepala Dinas Transnaker Sultra, LM Ali Haswandy melalui Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Perluasan Kerja Dinas Tarnsnaker Sultra, Hairil Anwar kepada media ini mengatakan, saat pihaknya sudah memantapkan persiapan pelaksanaan JOb Fair Sultra yang dijadwalkan 18-20 Desember 2024 dimulai pukul 08.30 - 17.00 wita di Aula kantor Dinas Transnaker Sultra.

"Semua persiapan pelaksanaan sudah final dan rencananya dibuka Rabu (18/12/2024) dan 18 perusahaan siap meramaikan dan mambuka lowongan kerja,"ungkapnya.

Sesuai dengan arahan Pj Gubernur Sultra, pelaksanaan pameran bursa kerja atau yang biasa disebut dengan Job Fair Provinsi Sultratahun 2024 yang ke tiga kalinya dilaksanakan pada tahun ini, dimana sebelumnya pada bulan Mei dan Agustus 2024 dilaksanakan di Kota Kendari dan Kota Baubau.

"Kegiatan Job Fair merupakan kegiatan untuk mempertemukan sejumlah pencari kerja (pencaker) dan pemberi kerja dengan tujuan menekan angka pengangguran di Sultra,"ungkapnya.

Dikatakan, dengan adanya kegiatan bursa kerja ini, paling tidak kita dapat memberikan informasi lowongan kerja bagi pencaker sesuai kebutuhan perusahaan secara up to date dan memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat serta keahliannya.

"Ini juga kita memberikan kesempatan kepada para pecari kerja milenium untuk mendapatkan lowongan kerja yang sesuai dengan keahliannya,"kata Khairil.

Saat ini sebanyak 18 perusahaan yang sudah mengajukan diri dan membuka lowongan kerja pada Job Fair ke tiga ini. Berikut daftarnya :
1.PT. SWAKARYA INSAN MANDIRI
2.PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PT. PNM) CABANG KENDARI
3.PT. INDONESIA KONAWE INDUSTRIAL PARK
4.PT. MELACHITE INTERNATIONAL MINING
5.PT. KARUNIA ADI SENTOSA
6.PT BORWITA CITRA PRIMA
7.PT. MIDI UTAMA INDONESIA
8.PT. ANGKASA NUSANTARA INDONESIA
9. PT. KAWAN LAMA GROUP
10.PT. BTPN SYARIAH
11.PT. DSSP POWER
12.CV. ANUGRAH BHAKTI SENTOSA
13.PT. INDOMARCO PRISMATAMA
14.PT. TEMPOPRES INTERNATIONAL DELIVERY
15.PT. MUTUAL PLUS GLOBAL RESOURCES
16.PT. PUTRA MOROWALI SEJAHTERA
17.PT. KENDARI BAY SEAFOOD
18.PT. PKSS. (Rin/red)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM - Dukung Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menyerahkan sejumlah bantuan melalui pemanfaatan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bantuan tersebut bersumber dari Dana Insentif Fiskal (DIF) tahun 2024.Kegiatan penyerahan bantuan penerima manfaat dilaksanakan di gedung Dekranasda Kota Baubau, senin (16/12). 

Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah OPD yang ikut serta menyerahkan bantuan kepada masyarakat antara lain Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, DP3A, DPPKB, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pj Wali Kota Baubau, Rasman Manafi dalam sambutannya mengapresiasi kepada para Kepala OPD beserta stafnya yang telah berupaya dan bekerja untuk melaksanakan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kota Baubau.

" Terima kasih kepada para Kepala Dinas yang telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis hari ini, dan bagi yang belum menerima, bantuan akan langsung diserahkan di rumah masing-masing penerima manfaat," ujarnya.

Rasman menjelaskan, jika bantuan ini bersumber dari alokasi Dana Insentif Fiskal sebesar Rp 5,7 miliar. Dana tersebut merupakan penghargaan dari pemerintah pusat atas kinerja Pemkot Baubau dan selanjutnya didistribusikan ke berbagai OPD untuk menjalankan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun memiliki keterbatasan,” terangnya.

Ia berharap, program ini mampu memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Baubau, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah terluar.

" Dengan kolaborasi berbagai OPD, langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat," tutupnya. 

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau Mohamat Abduh, STP, M.Si sebagai salah satu OPD yang menyerahkan bantuan mengatakan, pihaknya kebagian penyaluran bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari alokasi dana fiskal kurang lebih sebanyak Rp. 1 miliar.

" Dana bantuan tersebut diperuntukan untuk sejumlah program pelatihan masyarakat seperti, pelatihan menjahit, pelatihan barista, service handphone, perbengkelan dan makeup. Tidak hanya membekali mereka dengan pelatihan namun juga kita menyerahkan bantuan alat untuk pendukung keahlian mereka saat terjun dan membuka usaha mandiri di tengah masyarakat," terang Mohamat Abduh.

Ia juga mengatakan, setelah pihaknya memberikan pelatihan dan alat pendukung, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau akan memantau perkembangan masyarakat penerima manfaat program tersebut. 

Ia berharap, melalui program yang dilakukan angka penganguran di Kota Baubau terus menurun serta mampu menciptakan lapangan kerja buat masyarakat lainnya.

" Kemarin kita punya angka penganguran sudah cukup signifikan menurun, dari angka penganguran kita 5,38% menjadi 4,17% dan dengan adanya bantuan ini angka penganguran di Kota Baubau semakin menurun lagi," harapnya.(Tio/Red) 

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM-BPJS Kesehatan Cabang Baubau menggelar sosialisasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada komunitas disabilitas di Kota Baubau. Kegiatan ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Disabiltas Nasional.

Sosialiassi ini berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Rabu (11/12/2024) dan dihadiri 48 peserta disabilitas yang tersebar di wilayah Kota Baubau.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini menjelaskan, BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program JKN senantiasa berkomitmen memberikan kemudahan akses layanan kesehatan untuk seluruh pesertanya, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas.

“Kami akan berupaya agar setiap peserta JKN, termasuk disabilitas, dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau. Baik saat mengakses layanan di sarana pelayanan kesehatan maupun layanan administrasi kepesertaan. Disamping itu, kami tahu betul teman-teman penyandang disabilitas ini memiliki kebutuhan khusus dalam mengakses layanan.  Untuk di semua kantor BPJS Kesehatan, sampai saat ini kami sudah menyediakan akses khusus bagi disabilitas",jelasnya.

Dalam materinya, Diah memaparkan berbagai informasi yang perlu diketahui oleh peserta JKN meliputi hak dan kewajiban peserta, jenis kepesertaan, ketentuan penjaminan alat bantu kesehatan, kanal-kanal layanan, hingga tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Saat ini sudah banyak kanal layanan non tatap muka yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN, jadi tadi saat sosialisai kami mengarahkan peserta untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini sangat bermanfaat, diantaranya untuk antrean online, memperbarui data fasilitas tingkat pertama, cek keaktifan peserta, dan cek iuran, bahkan menyampaikan pengaduan,"ungkapnya.

Dikatakan, dengan penyampaian informasi secara langsung, diharapkan para peserta menjadi lebih paham dengan Program JKN dan dapat memudahkan saat penyandang disabilitas membutuhkan layanan.

“Pada kegiatan sosialisasi ini, kami meyampaikan tentang alat bantu kesehatan yang dijamin dalam program JKN diantara seperti kacamata, alat bantu dengar, protesa gigi, protesa alat gerak, tongkat kruk, tulang belakang dan collar neck. Semu aini dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabiltas tentunya semua sesuai dengan prosedur pelayanan yang berlaku,” terang Diah.

Lebih lanjut dikatakan, selain aplikasi Mobile JKN, peserta JKN juga dapat memanfaatkan kanal layanan non tatap muka lainnya.

“BPJS Kesehatan juga memiliki kanal layanan non tatap muka, seperti Care Center 165, Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, dan yang terbaru adalah kanal BPJS Online. Kanal layanan ini juga dapat menjadi solusi kemudahan akses layanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh semua peserta termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya.

Sementara itu, diwaktu yang sama Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas Kota Baubau, Husman, menyambut positif kegiatan sosialisasi ini. Menurutnya kegiatan yang menyasar langsung kepada komunitas disabilitas seperti ini akan sangat bermanfaat dan membantu penyandang disabilitas dalam memahami program JKN.

Husman berharap semoga sosialisasi JKN ini secara rutin dilaksanakan hingga dapat memperluas informasi tentang program JKN kepada masyarakat secara umum.

“Saya sangat terbantu dengan adanya sosialisasi seperti ini, sebab banyak informasi terbaru yang sebelumnya kami tidak tahu sekarang jadi tahu. Mulai dari kanal layanan yang semakin mudah dan serba online, kemudian bagaimana cara kami mengakses layana kesehatan, ditambah lagi banyaknya kemudahan yang diberikan kepada semua peserta JKN tanpa terkecuali bagi kami penyandang disabilitas. Disamping itu, dengan menjadi peserta JKN ini tentu saja kami mendapat perlindungan secara finansial manakala kami harus berobat ke rumah sakit. Jadi kami berharap program JKN tetap ada dan semakin baik pelayanannya,” tutupnya.(Tio/Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Sultra mendorong pembentukan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Adat.

Hal ini disampaikan, Angggota DPRD Sultra, Fajar Ishak Daeng Jaya saat konsultasi publik terkait penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Adat prakarsa DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (10/12/2024).

Menururt Fajar ishak, pentingnya pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Adat untuk dibahas. Mengingat desa adat memiliki peran strategis dalam menjaga warisan budaya dan kearifan lokal.

"Idenya ini lahir dari pemikiran saya sebagai pemrakarsa bahwa desa adat itu tumbuh dan berkembang di wilayah Sulawesi Tenggara dan itu eksis dari jaman dulu sampai sekarang, namun sayangnya belum ada perlindungan hukum kepada desa-desa yang menjalankan desa adat itu,"ungkapnya.

Dikatakan, desa adat di Sultra saat ini memiliki pranata namun keberpihakan pemerintahnya belum ada. Sehingga dengan adanya Perda ini nantinya bisa untuk melindungi hal tersebut.

"Jadi intinya kita akan melestarikan budaya dengan mengambil peran pemerintah dalam pelestarian budaya adat yang ada di desa adat itu. Sebab kalau bicara pelestarian tentu ada perlindungan ada pembinaan,"kata Fajar Ishak yang juga wakil ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sulra ini.

Lebih lanjt dikatakan, kedepannya dalam Raperda tersebut Akan dipisahkan juga antara kewenangan provinsi dan pemerintahan kabupaten dan kota terkait pembinaan desa adat yang di dalamnya ada pelestarian budaya agar lebih mudah untuk dijalankan.
Sebab kata dia, pelestarian adat ini tidak hanya menjadi tugas masyarakat adat, tetapi juga pemerintah pusat dan daerah.

“Pemerintah harus hadir memberikan dukungan berupa legitimasi dan perlindungan hukum. Jika tidak ada landasan hukum, pelestarian adat tidak akan maksimal,” tambahnya.
Olehnya dalam pertemuan konsultasi publik ini yang dihadiri dari pemerintah 17 kabupaten dan kota serta akademisi untuk memberikan masukkan dan saran yang nantinya akan dirumuskan dalam naskah akademik.

"Kita akan percayakan pada tim perumus yang selanjutnya akan ditunjuk oleh DPRD pada tahun depan (2025). Tapi untuk mengawali itu kami sudah memulai dengan melibatkan beberapa narasumber dari yang ahli bidang antropologi, hukum adat dan yang ahli dibidang pemberdayaan-pemberdayaan desa adat,"jelasanya.

Untuk itu, kata legislator Hanura ini, dari terbentuknya perda desa adat itu nantinya masyarakat akan mendapatkan dampak ekonomi ketika pemerintah hadir dalam pelestarian adat maupun budaya yang ada di desa adat ini.

"Pertama pada saat ada kegiatan pesta-pesta adat pemerintah mungkin ada keterlibatannya dalam bentuk, misalkan bantuan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kedua, merka yang melakukan aktivitas adat disana kalau misal membuat sebuah benda-benda adat yang secara turun temurun dilakukan di sebuah desa, maka kita akan fasilitasi dengan bantuan permodalannya dan fasilitas-fasiltas lainnya," pungkasnya.

Diketahui kegiatan ini di buka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra Hj. Hasmawati, SE yang diawali dengan sambutan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sultra La Ode Marsudi, S.SOS.(Rin/Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto, telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2025, selasa (10/12/2024).

Penetapan ini didasari arahan Menteri Tenaga Kerja pada hari Senin (09/12/2024) berdasarkan arahan Bapak Presiden Prabowo, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 serta hasil rapat Dewan Pengupahan.

Andap menjelaskan, "Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/470 Tahun 2024, adapun Besaran UMP Tahun 2025 Rp3.073.551,70. Mengalami kenaikan: 6,5% atau Rp187.587,66 dibandingkan UMP 2024 yang sebesar Rp2.885.964,04".

Lebih lanjut dikatakan, UMSP Sektor Pertambangan dan Penggalian Rp3.120.000, dan Sektor Konstruksi: Rp3.212.000, ujarnya.

"Adapun ketentuan Penerapan UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, sedangkan Pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih wajib mendapatkan upah berdasarkan struktur dan skala upah yang ditetapkan oleh perusahaan, dan UMP Sulawesi Tenggara Tahun 2025 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025,

Untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hanya 3 wilayah yang memiliki UMK, yaitu Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara yang akan berlaku dan diumumkan paling lambat 18 Desember 2024.

Dalam kesempatannya, Pj Gubernur juga mengimbau seluruh perusahaan untuk mematuhi aturan terkait pembayaran upah minimum yang berlaku.

"Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tutupnya.(Rin/Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Penghujung tahun 2024, Proviinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat menerima transmigrasi dari Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) dan Jawa Timur (Jatim). Sedikitnya, 10 KK atau 41 jiwa warga transmigrasi tersebut ditempatkan di UPT Puuhialu, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenagakerja (Transnaker) Sulawesi Tenggara (Sultra), LM Ali Haswandy,SE, MSi kepada sejumlah wartawan, Kamis (05/12/2024) mengatakan, 41 jiwa itu terdiri atas empat KK atau 15 jiwa dari DIY, dua KK atau delapan jiwa dari Jatim, dan empat KK atau 18 jiwa warga setempat.

Dikatakan, calon trasmigran dari DIY dan jatim ini tidak datang bersamaan. DIY saat ini dalam perjalanan dari kampung asal dan direncanakan tiba di Kendari pada Kamis malam, sedangkan mereka berasal dari Jatim tiba pada Jumat (6/12).

"Warga transmigrasi asal DIY, tiba malam ini di Bandara Haluoleo dan dijemput dari tim Transnaker Konawe Utara langsung diantar ke Wanggudu, Kabupaten Konawe Utara," ujar Kadis Ali Haswandy didampingi Kepala Seksi Penataan Persebaran Penduduk Transnaker Sultra Hj Hendrawati Sri.

Calon transmigran berasal dari Jawa Timur delapan jiwa, kata Hendrawati, rencananya bertolak dari Surabaya pada Jumat (6/12) dan akan dijemput tim Transnaker Konut lalu menuju lokasi penempatan di Konawe Utara. Dan setelah tiba di Konut akan diterima secara resmi oleh pemda setempat dalam hal ini Bupati Konut sebelum menuju ke UPT Puuhhialu.

Untuk diketahui, tahun 2024 Sultra hanya mendapat alokasi penempatan transmigran 10 KK dengan program pola lahan kering.

Terkait dengan bantuan jaminan hidup, setiap KK diberi bantuan beras selama satu tahun ditambah dengan bantuan non beras dan paket perbekalan lainnya.

Pada 2023, Sultra menempatkan 28 KK atau 123 jiwa untuk dua kabupaten, yakni UPT Watutinawu, Kecamatan Latoma Kabupaten Konawe dan UPT Raimuna, Kabupaten Muna.(Rin/Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi salah satu daerah dengan capaian partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 paling tinggi di Indonesia.

Hal ini disampaikan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI), Idham Kholik saat memberikan sambutan dalam acara rapat koordinasi pesiapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra di salah satu hotel di Kendari, Kamis (05/12/2024).

Dikatakan, Sultra salah satu provinsi dengan capaian partisipasi pemilih paling tinggi di Indonesia mencapai 81.6 persen untuk pemilihan gubernur.

"Capaian penggunaan hak pilih di Sultra masuk kategori paling tinggi di Indonesia. Mencapai 81,36 persen untuk Pilgub. Hanya turun -0,6 dari target capaian nasional. Dimana target angka nasional yaitu 82 persen. Untuk partisipasi pemilihan bupati dan walikota itu capai 81,28 persen," ungkapnya.

Selain itu, kata Idham Kholik, Sultra merupakan provinsi dengan pemungutan suara ulan (PSU) paling sedikit. Tentunnya, capaian ini merupakan hasil dari kerja dan kolaborasi yang baik oleh semua penyelenggara.

"Terima kasih teman-teman, rekan-rekan semua. Kalau saya bisa beri award pasti langsung saya kasih," ujar Idham Kholik.

Untuk itu, pihaknya berharap capaian ini terus dipertahankan.

"Hingga memastikan kelancaran saat rekapitulasi. Dan terbukti sudah baik, karena tidak ada lempar kursi dan lainnya saat rekapitulasi tingkat kecamatan, kabupaten dan kota," tutupnya.

Kegiatan ini dihadiri Ketua KPU Sultra, Asri, komisoner KPU Sultra laiinya dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota di Sultra.(Rin/Red)

BAUBAU, GAGASSULTRA.COM-Pj Walikota Baubau, Dr. H. Muh Tasman Manado menyebut keberadaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional dan komitmen kuat, sentra IKM diyakini mampu memacu produktivitas dan daya saing daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka pelatihan layanan proses bisnis sentra IKM, Senin (02/12/ 2024).

Dikatakan, pengembangan sentra IKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal hingga skala nasional. Namun demikian, pihaknya menyoroti tantangan yang masih dihadapi berbagai wilayah di Indonesia, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, serta kelemahan dalam aspek legalitas dan kelembagaan para anggota IKM.

"Saya berharap sentra IKM di Baubau dapat menjadi model pengelolaan yang berkualitas, profesional, dan memiliki daya saing tinggi," kata Rasman. 

Ia menambahkan, sentra IKM rumput laut Baubau menjadi salah satu produk potensial yang dapat dikembangkan lebih lanjut. 

Hal ini didukung oleh tingginya permintaan pasar seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan. Selain itu, IKM Palabusa dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi sentra industri yang signifikan bagi perekonomian Kota Baubau.

Untuk itu, menegaskan pentingnya memperkuat infrastruktur maritim dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mengoptimalkan posisi strategis Kota Baubau sebagai jalur perdagangan maritim di kawasan Sulawesi Tenggara.

"Pengembangan ekonomi digital, peningkatan kapasitas pelabuhan, serta pemeliharaan lingkungan maritim yang berkelanjutan juga harus menjadi prioritas untuk mendukung perdagangan dan pariwisata," imbuhnya.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Pemerintah Kota Baubau optimis sentra IKM akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemkot Baubau Gelar Bimbingan Sosial untuk Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga PPKS

Pemkot Baubau Gelar Bimbingan Sosial untuk Tingkatkan Kesejahteraan Keluarga PPKS

Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Sosial (Dinsos) menyelenggarakan kegiatan bimbingan sosial bagi keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Selasa (03/12/2024). 

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, serta keterampilan anggota keluarga PPKS dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang mereka hadapi.

Pj Wali Kota Baubau, melalui Staf Ahli Moch Amsir Afie, S.Sos., M.Si., mengungkapkan, pentingnya bimbingan sosial ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam membantu keluarga penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan pengemis. 

"Kegiatan ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Kota Baubau untuk membina dan mengangkat derajat keluarga yang membutuhkan perhatian lebih. Hambatan seperti kemiskinan, keterlantaran, atau perubahan lingkungan yang mendadak perlu diatasi dengan perhatian serius dari pemerintah," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga, Amsir Afie menekankan bahwa program ini merupakan wujud nyata dari tagline Baubau Bekerja Bersama. 

"Pemerintah terus berupaya memberikan bantuan konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat," katanya.

Selain memberikan bimbingan, kegiatan ini juga dirancang untuk memberikan pengaruh psikologis yang positif, sehingga keluarga PPKS terdorong untuk bangkit dan mampu menyelesaikan kesulitan secara mandiri.

Sebagai bagian dari kegiatan, bantuan berupa paket sembako diserahkan langsung oleh Moch Amsir Afie kepada keluarga PPKS. 

Pemkot Baubau berharap peserta dapat memanfaatkan momen ini untuk menambah wawasan dan keterampilan guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dengan adanya program seperti ini, Pemerintah Kota Baubau terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. (Lipsus/Rin)

BAUBAU,GAGASSULTRA.COM–Pasangan H Yusran Fahim-Wa Ode Hamsina Bolu (HYF-Hamsina) pasangan nomor urut 3 menang di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau dengan perolehan 31.966 suara. Jumlah suara ini berhasil mengungguli empat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dalam pilkada serentak 27 November 2024.

Keunggulan pasangan Yusran-Hamsina berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilwali Baubau tahun 2024 yang di gelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di salah satu hotel di Kota Baubau, selasa (03/12/2024).

Ketua KPU Kota Baubau, La Ode Supardi mengatakan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Baubau mencapai 108.628 pemilih, dengan rincian jumlah pengguna hak pilih pada DPT sebanyak 82.133 orang. Selain itu, pengguna hak pilih dari Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tercatat sebanyak 718 orang, sedangkan dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 605 orang.

"Jumlah total surat suara yang digunakan adalah 83.456 lembar," ungkapnya.

Pantauan media ini, rapat pleno ini dimulai dengan rekapitulasi hasil suara dari delapan kecamatan, yakni Kokalukuna, Betoambari, Lea-lea, Wolio, Bungi, Murhum, Batupoaro, dan Sorawolio.

Berikut hasil perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau:

1. La Ode Ahmad Monianse - Ida Fitri Halili: 11.007 suara
2. Yulia Rahman - Muhammad Ridwan: 24.270 suara
3. H. Yusran Fahim - Wa Ode Hamsinah Bolu: 31.966 suara
4. La Ode Mustari - Zahari: 8.384 suara
5. Nur Ari Raharja - La Ode Yasin : 6.043 suara

Jumlah suara sah mencapai 81.670, sedangkan suara tidak sah tercatat sebanyak 1.786.(Rin/Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan distribusi logistik pemilihan Gubernur rampung 100 persen. Termasuk daerah terluar, terisolir dan terjauh (3T) yang jadi prioritas utama. 

Demikian diungkapkan, Ketua KPU Sultra, Asril kepada sejumlah wartawan di Kendari, Selasa (26/11/2024). 

Dikatakan, sebanyak 251 logistik daerah 3T sudah terdistribusi sejak tanggal 24-25 November 2024 di tingkat Kabupaten/Kota. Karena daerah yang tergolong 3T ini menjadi prioritas pertama untuk dirampungkan. 

“KPU Sultra sudah melakukan pendistribusian, dan daerah pertama yang didahulukan adalah daerah 3T (terluar, terisolir dan terjauh) sudah mulai distribusi pada tanggal 24 kemudian sampai tanggal 25. Jadi ada 251 yang didahulukan oleh teman-teman KPU Kabupaten/Kota, “ungkapnya.

Kemudian, khusus ditanggal 26 ini pendistribusian didalam ibu kota atau daerah-daerah yang dekat dengan kantor logistik Kabupaten/Kota.

“Alhamdulillah hari ini Kota Kendari, kemudian 17 Kabupaten/Kota melakukan hal sama untuk wilayah-wilayah terdekat,” tambahnya.

Bahwa 4611 Tempat Pemungutan Suara (TPS) hari ini terdistribusi, karena esok hari sesuai dengan ketentuannya di H-1 kebutuhan logistik yang digunakan untuk pemungutan suara harus tiba di TPS masing-masing.

“Tentu kita berharap di 4611 TPS ini sudah mendistribusi supaya pagi-pagi sudah digeser ke TPS dan hal itu sudah disampaikan dengan teman-teman Kabupaten/Kota untuk melakukan perihal yang sama terkait kerja-kerja kami pada pemungutan suara dan surat suara ditanggal 27 November 2024,” tutupnya. (Rin/Red)