KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, yang digelar di Kendari, Rabu (16/7/2025).

Sekda atas nama Pemerintah Provinsi Sultra sekaligus Gubernur sebagai Ketua GTRA Provinsi Sultra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam rapat koordinasi ini.

Sekda Sultra melanjutkan, sebagaimana diketahui bersama, reforma agraria merupakan kebijakan nasional mendasar dan strategis, yang ditegaskan dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 2001, serta Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. 

Reforma agraria adalah, masih Sekda Sultra, upaya untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan, melalui dua pendekatan utama yaitu penataan aset dan penataan akses.

“Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang berperan penting dalam mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan reforma agraria lintas sector,” katanya.

Dia menjelaskan, gugus tugas ini diketuai langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan secara konsisten membangun koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten/kota, serta dengan unit kerja kementerian/lembaga terkait di tingkat daerah.

Lebih lanjut Sekda Sultra menerangkan, kerja-kerja GTRA difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah agar lebih berkeadilan. Kedua, penyelesaian sengketa dan konflik agraria yang masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah. Ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan berbasis akses kepada sumber daya dan peluang ekonomi. 

“Rapat koordinasi akhir yang kita laksanakan hari ini merupakan momen strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi lintas lembaga. Saya mewakili Gubernur Sultra berharap agar forum ini tidak hanya menjadi wadah evaluasi, namun juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen dan membangun kesepahaman bersama dalam pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Sulawesi Tenggara,” harapnya.

Sekda Sultra melanjutkan, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penataan aset (asset reform), arah kebijakan nasional telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang mengusung visi “bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045”.

Dia mengungkapkan, visi besar ini diterjemahkan dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya cita kedelapan, yaitu “membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.

“Oleh karena itu, seluruh potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Sulawesi Tenggara yang telah dinyatakan clear and clean harus segera ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat, baik melalui skema legalisasi aset maupun melalui redistribusi tanah kepada masyarakat yang berhak,” pesannya.

Lebih lanjut dikatakan, penyelenggaraan penataan akses (access reform) harus terus didorong melalui pemberdayaan masyarakat. Langkah ini mencakup penyediaan akses permodalan, bantuan bibit, pupuk, pelatihan teknologi, serta dukungan pemasaran dan distribusi hasil. Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan para penerima manfaat reforma agraria dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan.

“Tentu diharapkan kedepan agar keberadaan GTRA Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjadi forum integratif yang menghubungkan berbagai program pemberdayaan lintas sektor. Kita juga perlu terus menambah cerita- cerita keberhasilan (success stories) sebagai bukti nyata dari efektivitas pelaksanaan reforma agraria di daerah kita,” harapnya lagi.

Secara khusus, Sekda Asrun Lio juga menyampaikan ajakan Gubernur Sultra kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan dukungan dan pendampingan aktif dalam menyelesaikan persoalan sengketa dan konflik agraria yang masih terjadi di berbagai wilayah. 

“Penyelesaian konflik ini menuntut pendekatan kolaboratif yang bersifat lintas sektoral, demi terciptanya keadilan dan ketenteraman masyarakat. Ingin menekankan kembali bahwa keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada komitmen dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah. Untuk itu, mewakili Gubernur Sultra mengajak seluruh ketua dan anggota GTRA di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus menunjukkan kinerja yang nyata dan berorientasi pada hasil. Mari kita jadikan forum ini sebagai sarana untuk memperkuat kerja sama, membangun kepercayaan, dan menciptakan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” pesannya lagi.

Dia pun kembali berharap agar kegiatan sosialisasi ini tidak berhenti sebagai acara seremonial semata, tetapi menjadi pemantik gerakan yang lebih luas, berkelanjutan, dan membumi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Turut hadir, diantaranya anggota Forkopimda Provinsi Sultra, Kapolda Sultra atau yang mewakili, Danrem 143 Halu Oleo atau yang mewakili, Kajati Sultra atau yang mewakili.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sultra, para Kepala kantor Pertanahan kabupaten maupun kota se Sultra, para Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional lingkup Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra, perwakilan dari dinas/instansi terkait, serta seluruh peserta rapat terkait lainnya. (Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM– Gubernur Sulawesi Tenggara yang diwakilkan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik (Plh Sekretaris Daerah Prov. Sultra), La Ode Fasikin, secara resmi membuka Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang berlangsung di Swiss-Belhotel Kendari, Rabu, 16 Juli 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan literasi kepada masyarakat agar dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan usia, khususnya bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara. Sosialisasi GNBSM merupakan kolaborasi antara Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Sultra atau yang mewakili, Ketua Subkomisi Sosialisasi Komisi III LSF RI Titin Setiawati, Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran Komisi I LSF RI Satya Pratama, para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, perwakilan perguruan tinggi, Sekretaris Dinas Kominfo Sultra yang mewakili Kepala Dinas, Ketua dan anggota KPID Sultra, serta para pimpinan media di wilayah Sultra.

Dalam sambutannya, La Ode Fasikin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LSF RI atas kepercayaan memilih Sulawesi Tenggara sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ini. Ia menekankan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun literasi publik terhadap konten tontonan sekaligus wujud nyata sinergi pusat dan daerah dalam menjaga kualitas konsumsi media, khususnya bagi generasi muda.

 “Film di era modern bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga alat edukasi dan pembentukan karakter. Namun jika tidak disertai pengawasan yang bijak, film juga dapat membawa dampak negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita semua – individu, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah – untuk membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya budaya menonton yang sehat dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang menempatkan LSF sebagai lembaga dengan peran strategis dalam melindungi masyarakat dari konten film dan iklan film yang tidak layak. Meski begitu, perlindungan masyarakat tidak cukup hanya melalui kebijakan sensor, melainkan juga melalui pendekatan edukatif yang dilakukan lewat GNBSM.

 “Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri menjadi sangat relevan karena mendorong masyarakat untuk aktif memilih dan membina tontonan yang sesuai dengan usia serta selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Ini bukan semata tugas pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk lembaga daerah dan masyarakat luas,” tambahnya.

Pemprov Sultra mendukung penuh GNBSM sebagai bagian dari implementasi visi pembangunan daerah, yakni “Mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Menurutnya, pembangunan SDM tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui penguatan budaya literasi media, termasuk literasi tontonan.

 “Kami mendorong semua pemangku kepentingan – orang tua, pendidik, komunitas kreatif, hingga media sosial – untuk bersama-sama menginternalisasi nilai-nilai GNBSM dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengajak seluruh perangkat daerah dan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan budaya sensor mandiri ini dalam program literasi digital dan pendidikan karakter. Ini penting untuk membangun ketahanan kultural masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan konten digital,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Subkomisi Sosialisasi LSF RI Titin Setiawati berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Sulawesi Tenggara dalam memilah tontonan sesuai usia, khususnya bagi anak-anak dan remaja, agar mereka terlindung dari dampak negatif konten media serta dapat memperoleh manfaat positif dari film yang dikonsumsi.

Ketua KPID Sultra, Fadli Sardi, dalam paparannya mengingatkan bahwa kelompok anak-anak, remaja, dan perempuan merupakan kelompok paling rentan terhadap pengaruh media. Ia menegaskan bahwa tanpa peran optimal orang tua dan literasi media yang memadai, tingginya konsumsi media yang tidak aman akan sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak.

 “Penegakan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) menjadi pilar utama untuk memastikan tayangan yang dikonsumsi publik tetap mengedepankan nilai hukum, sosial, dan budaya,” tegasnya.

Ketua Subkomisi Teknologi Penyensoran LSF RI, Satya Pratama, juga menekankan bahwa GNBSM bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk mandiri dalam menyaring tontonan, melindungi generasi muda dari paparan konten tidak layak, serta menciptakan budaya menonton yang sehat di era digital.

Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada tataran seremonial, melainkan berlanjut dalam bentuk program-program nyata dan kolaboratif di tingkat daerah untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang semakin cerdas, beretika, dan berbudaya dalam memilih konten tontonan.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ini secara resmi saya buka. Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi kita semua,” ujar La Ode Fasikin menutup sambutannya.(Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-PT Tonia Mitra Sejahtera (PT TMS) menanggapi berbagai informasi yang simpang siur ditengah masyarakat terkait kepemilikan saham dan menegaskan kembali status hukum yang sah terkait struktur kepemilikan saham Perseroan. 

PT TMS melalui Direktur Utama (Dirut), Syam Alif Amiruddin melalui rilisnya kepada media ini menegaskan, jika status hukum yang sah mengenai struktur kepemilikan sahamnya, sekaligus mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi.

Dikatakan, saat ini satu-satunya dasar hukum yang sah mengenai kepemilikan dan struktur perseroan tercatat dalam Akta Nomor 170 tanggal 28 November 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Cokro Vera, S.H., M.Kn. Akta ini telah dinyatakan sah dan mengikat melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 468/PDT.G/2024/PN.JKT.BRT tanggal 5 Mei 2025.

Sementara itu, dua akta lainnya, yakni Akta Nomor 4 tanggal 20 Maret 2024 dan Akta Nomor 6 tanggal 21 Maret 2024, telah secara tegas dinyatakan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut. Dengan demikian, semua tindakan atau pernyataan yang mengacu pada dua akta tersebut tidak lagi memiliki dasar hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara legal.

"Putusan pengadilan ini memperkuat posisi hukum kami. Kami ingin menegaskan kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa PT Tonia Mitra Sejahtera yang beralamat di Jalan Malaka, Perumahan Citraland, Cluster Green Leaf, Blok F1 No.15, Anduonohu, Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara adalah satu-satunya perseroan yang sah secara hukum," tegas Syam Alif Amiruddin dalam keterangannya.

Selain memperjelas soal status kepemilikan, Syam Alif Amiruddin juga menekankan, hingga saat ini perusahaan tidak memiliki rencana menjalin kerja sama dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, termasuk untuk keperluan perekrutan tenaga kerja atau karyawan baru. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindakan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan mencatut nama perusahaan. 

"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya, terlebih jika ada pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan dari PT Tonia Mitra Sejahtera untuk menawarkan kerja sama, investasi, atau proses rekrutmen tertentu," kata Syam Alif Amiruddin.

PT TMS juga menegaskan komitmennya untuk menjaga kredibilitas dan legalitas perusahaan. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya tindakan dari pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan nama PT TMS secara tidak sah, perusahaan menyatakan akan menempuh langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Selanjutnya, PT TMS menegaskan bahwa seluruh kerugian atau konsekuensi hukum yang timbul di masyarakat akibat tindakan pihak lain yang mengatasnamakan perusahaan sepenuhnya berada di luar tanggung jawab PT Tonia Mitra Sejahtera. 

Manajemen PT Tonia Mitra Sejahtera berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar serta tidak mudah terpengaruh oleh rumor atau tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Semoga dengan penjelasan ini, seluruh pihak dapat memahami posisi hukum kami dengan jelas. Kami mengajak semua pihak untuk mengonfirmasi setiap informasi langsung kepada manajemen PT TMS jika terdapat keraguan, demi menghindari kerugian di kemudian hari," tutupnya. (Rin/Red) 

BAUBAU, GAGASSULTRA..COM - Beberapa minggu terakhir, harga sejumlah bahan pokok di Kota Baubau mengalami kenaikan yang cukup signifikan, olehnya itu Pemerintah Kota Baubau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar kegiatan pasar murah di pelataran halaman kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau selama dua hari, (08–09/07/ 2025).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE., dihadiri oleh pj Sekda Kota Baubau Drs MZ Amril Tamim, M.Si, Asisten I Setda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si, sejumlah kepala OPD Pemkot Kota Baubau, unsur Forkopimda, Bulog serta agen distributor Kota Baubau.

Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, dalam sambutannya menekankan pelaksanaan pasar murah yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan hakikatnya yakni, benar-benar tersalurkan kepada masyarakat secara langsung.

“Kegiatan ini murni untuk masyarakat. Jangan sampai pasar murah ini menjadi ajang bisnis oleh oknum pelaku usaha. Pemerintah ingin memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Dikatakan, jika inflasi yang terjadi di Kota Baubau disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya harga beras, ayam beku, dan meningkatnya biaya distribusi akibat cuaca saat ini. Sehingga melalui pasar murah ini kiranya menjadi solusi untuk meredam lonjakan harga yang terjadi saat ini.

“Komoditas seperti beras, minyak, telur, cabai, dan tomat merupakan kebutuhan utama masyarakat yang hari ini mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Selain disebabkan cuaca buruk yang mempengaruhi hasil panen, biaya pengiriman juga turut menjadi faktor pemicu inflasi,” terangnya.

Harapannya, dengan pelaksanaan pasar murah, kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau, sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, H. La Ode Ali Hasan, mengatakan kegiatan pihaknya menyasar sekitar 700 warga dengan mekanisme pembelian yang dibatasi untuk mencegah pembelian berulang oleh satu orang.

"Sifatnya subsidi, maka pembelian dibatasi. Untuk beras minimal 2 sak,10 kg per pembeli, gula pasir minimal 2 kg, bawang merah 2 kg, dan telur 2 rak," kata Ali Hasan.

Adapun warga yang ingin berbelanja, diwajibkan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga sebagai syarat utama. Kegiatan serupa bakal dilaksanakan seluruh kecamatan di Kota Baubau.

“Hari ini pelaksanaan perdana di Kecamatan Wolio, bertempat di halaman kantor dinas. Selanjutnya, kegiatan ini akan digelar bergilir di seluruh kecamatan se-Kota Baubau,” ungkapnya.

Di hari pertama, sekitar 200 warga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Selanjutnya di hari kedua, jumlah penerima diperkirakan meningkat menjadi 500 orang, termasuk penyaluran sekitar 350 sak beras subsidi dan 400 sak beras non-subsidi dari Bulog.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau, H. Nasir, melalui laporannya menjelaskan, pelaksanaan pasar murah ini merupakan bentuk kolaborasi Pemkot Baubau melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau serta sejumlah distributor yang ada di Kota Baubau. Dimana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau melaui kegiatan ini, juga launching penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).

“Pasar murah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama komoditas pokok yang berdampak langsung pada inflasi dan daya beli masyarakat. Ada dua jenis pasar murah yang digelar, yaitu pasar murah bersubsidi dan pasar murah reguler,” ungkapnya.(Tio/Red) 

-Hamsinah Bolu : APBD 2024 Pemkot Baubau Kembali Raih WTP Dari BPK RI

BAUBAU, GAGASSULTRA.COM - Laporan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 Pemerintah Kota ( Pemkot ) Baubau telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang 10 kalinya secara berturut-turut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc saat rapat paripurna DPRD Kota Baubau dengan agenda penjelasan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, Senin (07/07/2025).

" Allhamdullah untuk kesepuluh kalinya Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Sulawesi Tenggara memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 sesuai standart akuntansi pemerintahan," ujar Wa Ode Hamsina Bolu.

Ia mengatakan, dokumen Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2024 dan telah diperiksa oleh BPK RI, terdiri dari Laporan Realisasi,Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas,Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah.

Berdasarkan Laporan hasil audit BPK RI Perwakilan Sultra, kata Hamsina, realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 mencapai 945,69 milyar rupiah atau 97,81 persen dari target sebesar 966,83 milyar rupiah. Realisasi tersebut lebih tinggi 32,57 milyar rupiah atau 3,57 persen dibandingkan TA 2023 sebesar 913,12 milyar rupiah. " Jumlah tersebut berasal dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 128,10 milyar rupiah,realisasi Pendapatan Transfer sebesar 807,31 milyar rupiah, dan realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 10,28 milyar rupiah," ungkapnya.

Mengenai posisi aset, kewajiban, dan nilai ekuitas per 31 Desember 2024 yang dituangkan dalam Neraca Pemkot Baubau untuk nilai aset per 31 Desember 2024 sebesar 2,62 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 2,33 triliun rupiah merupakan Aset Tetap, dan sisanya sebesar 290,76 milyar rupiah berupa Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Properti investasi dan Aset Lainnya. 

Selanjutnya, jumlah kewajiban Pemkot Baubau per 31 Desember 2024 sebesar 14,31 milyar rupiah atau menurun sebesar 53,58 milyar rupiah atau 78,92 persen dibandingkan per 31 Desember 2023 yang mencapai sebesar 67,89 milyar rupiah. Nilai Ekuitas atau nilai kekayaan bersih Pemkot Baubau per 31 Desember 2024 adalah sebesar 2,60 triliun rupiah atau meningkat 22,25 milyar rupiah atau 0,86 persen dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar 2,58 triliun rupiah.

Sementara itu, realisasi Pendapatan pada Laporan Operasional selama TA 2024 sebesar 941,08 milyar rupiah yang berasal dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 129,50 milyar rupiah, realisasi pendapatan transfer sebesar 768,92 milyar rupiah, dan realisasi penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 42,66 milyar rupiah. Pada sisi lain, realisasi Beban pada Laporan Operasional yang kesemuanya berasal dari Beban Operasi adalah sebesar 913,54 milyar rupiah, sehingga anggaran dari sisi operasi mengalami surplus sebesar 27,54 milyar rupiah sedangkan realisasi dari kegiatan Non Operasional mengalami defisit sebesar 4,34 milyar rupiah. Dengan demikian Laporan Operasional mengalami surplus sebesar 23,20 milyar rupiah.

Lanjutnya untuk Laporan Arus Kas dimana hasil audit BPK RI Perwakilan Sultra mencatat nilai saldo akhir Kas pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 30,57 milyar rupiah, yang berasal dari saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah sebesar 20,251 milyar rupiah, Saldo Kas Bendahara Pengeluaran sebesar 163,62 juta rupiah, Saldo Kas Bendahara Penerima sebesar 11,27 juta rupiah, Saldo Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebesar 131,25 juta rupiah, Saldo Kas Dana Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 114,38 juta rupiah, Saldo Kas Dana ,Bantuan Operasional Kesehatan sebesar 3,252 milyar rupiah dan Saldo Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 6,649 milyar rupiah. Penurunan Kas Bersih selama Tahun Anggaran 2024 sebesar 6,09 milyar rupiah.,

”Dan yang kelima, Laporan keuangan terakhir yang akan kami sampaikan adalah Laporan Perubahan Ekuitas. Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara atas LKPD Kota Baubau Tahun Anggaran 2024, menyajikan nilai ekuitas awal sebesar 2,58 triliun rupiah dan nilai surplus anggaran Laporan Operasional sebesar 23,20 milyar rupiah. Karena adanya koreksi kurang akibat perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun-tahun anggaran sebelumnya sebesar 953.97 juta rupiah, maka nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar 2,60 triliun rupiah,”tutupnya.

Untuk diketahui, Rapat paripurna dengan agenda penjelasan Wali Kota terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, dihadiri oleh 18 anggota DPRD Kota Baubau dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Baubau Ardin Jufri, S.T

Turut hadir pula sejumlah kepala OPD Pemkot Baubau serta unsur Forkopimda Kota Baubau.

KENDARI, GAGASSULTRA.COM– Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., menekankan kedisiplinan ASN dan Serapan Anggaran. Hal ini disampaikan Hugua saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (07/07/2025).

Apel ini diikuti oleh Sekda Sultra, para Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala OPD, Kepala Biro, pejabat struktural dan fungsional, serta ribuan ASN dari berbagai instansi lingkup Pemprov Sultra.

Wakil Gubernur dalam arahannya menekankan pentingnya kehadiran dan kedisiplinan ASN. Ia bahkan secara langsung melakukan pengecekan absensi dan menyebut beberapa nama yang terdata hadir untuk memastikan kehadiran tidak diwakilkan.

 "Sebelum apel dimulai, saya minta satu SKPD menyerahkan contoh absensi. Saya periksa langsung dan memanggil tiga orang dari daftar tersebut. Salah satunya, saudara Hasari, saya minta melambaikan tangan untuk memastikan kehadirannya secara langsung. Jangan sampai terulang kejadian seperti saat saya melakukan sidak, di mana ada pegawai yang mengisi absen untuk temannya. Ini bukan hal yang baik, dan saya akan terus melakukan pengecekan," tegas Wakil Gubernur Hugua.

Selain itu, Wagub juga menyoroti rendahnya serapan anggaran Pemprov Sultra hingga pertengahan tahun 2025. Berdasarkan data, rata-rata serapan baru mencapai 47 persen, dan bahkan ada yang masih di angka 9 persen.

“Ini Juli, kita harus evaluasi betul-betul. Kinerja pemerintah bukan hanya diukur dari dampak, tapi dari serapan anggaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur menekankan bahwa kinerja tidak hanya soal angka-angka, tetapi juga menyangkut aspek emosional dalam manajemen.

“Kinerja itu kuantitatif, tapi manajemen untuk mencapainya bersifat kualitatif, sangat terkait dengan dimensi emosional. Kalau di antara kita masih ada rasa sakit hati, benci, atau tidak dihargai, maka akan mengganggu kinerja organisasi. Emosi harus dikelola dengan baik,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa tugas ASN adalah untuk memakmurkan 3 juta penduduk Sulawesi Tenggara, dan itu hanya bisa dicapai dengan kerja ikhlas dan suasana yang sehat secara emosional.

“Jangan hanya melihat ke atas. Dengarkan suara rakyat, suara petugas kebersihan, pembantu, dan orang-orang kecil di sekitar kita. Dari sana kita bisa membangun organisasi yang lebih baik,” pesan Hugua.

Wakil Gubernur juga menyinggung soal disiplin. Menurutnya, disiplin tidak hanya sebatas hadir pukul 07.30, melainkan kemampuan untuk menembus dan menyelesaikan masalah dengan komitmen dan integritas.

"Disiplin adalah bentuk kebebasan bagi mereka yang mampu mengelola dirinya sendiri. Serapan anggaran yang masih di bawah 50 persen menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu kita benahi bersama. Karena itu, mari kita kelola Sulawesi Tenggara dengan hati, dengan penuh kebahagiaan, dan dengan semangat saling membantu," ujarnya (Rin/Red)

KENDARI,GAGASSULTRA.COM— Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menghadiri upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Aula Wakatobi, Gedung KPW BI Sultra, pada Kamis (04/07/2025).

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, secara langsung mengukuhkan Edwin Permadi sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara menggantikan Doni Septadijaya, yang kini menjabat sebagai Kepala BI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan satuan kerja Bank Indonesia, pimpinan instansi vertikal wilayah Sultra, pengurus dan pembina Dharma Wanita Persatuan BI pusat dan daerah, para pimpinan perbankan, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan strategis lainnya.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Edwin Permadi atas kepercayaan yang diberikan sebagai Kepala Perwakilan BI Sultra. Ia berharap kehadiran Edwin dapat membawa semangat baru dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

“Mengawali sambutan ini, saya atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan secara pribadi mengucapkan selamat kepada Bapak Edwin Permadi. Semoga amanah yang diemban dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, sehingga semakin memperkuat peran strategis Bank Indonesia dalam membangun perekonomian Sulawesi Tenggara,” ujar Gubernur.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Doni Septadijaya atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat di Sultra. Gubernur mengungkapkan bahwa sinergi yang telah terjalin erat bersama Pemprov sangat terasa, terutama dalam mendukung berbagai program strategis seperti digitalisasi sistem pembayaran, pengendalian inflasi daerah, penguatan UMKM, hingga distribusi uang rupiah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki potensi ekonomi besar dengan luas daratan sekitar 38.140 km² dan perairan 110.000 km². Potensi tersebut tersebar di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Untuk itu, ia berharap Bank Indonesia menjadi mitra utama dalam menyusun langkah-langkah strategis peningkatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Gubernur juga mengapresiasi peran aktif Bank Indonesia dalam mendorong ketahanan pangan, pengembangan ekonomi syariah, serta peningkatan kualitas data, termasuk koordinasi yang solid melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang dijalin bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang telah mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Berkat upaya tersebut, sebanyak 17 pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara meraih predikat Pemda Digital pada tahun 2023, sementara Kota Kendari mencatat prestasi membanggakan sebagai juara II TP2DD tingkat nasional tahun 2022 dan juara III pada tahun 2023.

 “Kami percaya bahwa dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, Sulawesi Tenggara akan tumbuh menjadi daerah yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” tuturnya.

Di akhir sambutan, Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas kunjungan Deputi Gubernur BI dan mengundang rombongan untuk menikmati keindahan destinasi wisata serta kuliner khas Sultra, seperti sinonggi, kasuami, kabuto, dan lain-lain.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas kerja sama yang erat dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam pengendalian inflasi daerah.

“Kami melihat Sulawesi Tenggara memiliki strategi yang baik untuk menjaga pasokan beras. Bank Indonesia siap mendukung penuh program-program tersebut agar ketahanan pangan terus terjaga dan Sultra semakin maju,” ujar Doni.

Doni menambahkan, sinergi antara BI dan pemerintah daerah telah memperkuat pelaksanaan program strategis nasional, seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), digitalisasi keuangan, serta pengembangan UMKM dan ekonomi syariah. Semua itu menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Di akhir acara, Edwin Permadi secara resmi mulai mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BI Sultra dan diharapkan dapat melanjutkan berbagai program unggulan sekaligus memperkuat peran BI sebagai mitra strategis pembangunan daerah.(Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM– Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), menyambut langsung kedatangan jemaah haji asal Sultra dari Kloter 31 Embarkasi Makassar di Bandara Haluoleo, Kendari, Jumat (04/07/3025) sekitar pukul 08.05 WITA.

Kedatangan ratusan jamaah tersebut disambut penuh haru oleh keluarga, kerabat, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait.

Suasana haru dan syukur mewarnai momen kepulangan para jamaah yang telah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kembalinya para jamaah dalam keadaan sehat dan selamat. Untuk itu, pihaknya berharap semangat spiritual yang diperoleh selama berhaji dapat dibawa pulang dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

“Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, saya mengucapkan selamat datang kepada para jamaah haji. Semoga ibadah yang telah dilaksanakan diterima oleh Allah SWT dan menjadi haji yang mabrur,” kata ASR sapaan akrab Gubernur Sultra. 

Meski diselimuti suasana kebahagiaan, Gubernur ASR juga menyampaikan duka mendalam atas wafatnya beberapa jemaah asal Sultra selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.

“Kami turut berduka cita atas wafatnya saudara-saudara kita. Semoga mereka mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” ucapnya.

Gubernur juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan haji, mulai dari persiapan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal.

“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kakanwil Kemenag Sultra beserta seluruh jajaran, serta para petugas haji yang telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,” tuturnya.(Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperpanjang masa jabatan Prof. Dr. Muhammad Zamrun, S.Si., M.Si., M.Sc. sebagai Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara. Perpanjangan ini dilakukan hingga rektor definitif dilantik.

"Ya, jabatan saya sebagai Rektor UHO diperpanjang sampai dilantiknya rektor definitif. Tidak ada batas waktunya," ujar Prof. Zamrun saat dikonfirmasi melalui saluran telepon dari Jakarta, Rabu (02/07/2025).

Prof. Zamrun diketahui telah memimpin UHO sejak tahun 2021, dan masa jabatannya berakhir tepat pada 2 Juli 2025. Ia menegaskan bahwa kewenangan yang dimilikinya tetap sama seperti sebelumnya. 

"Kewenangan saya adalah kewenangan sebagai rektor. Diperpanjang karena periode jabatan berakhir 2 Juli 2025," jelasnya.

Dalam penjelasanya, Kementerian mengambil keputusan perpanjangan tersebut berdasarkan dua alasan mendasar, yakni masa jabatan rektor yang telah habis dan adanya laporan masyarakat mengenai proses pemilihan rektor UHO periode 2025–2029.

Proses pemilihan rektor sendiri telah mencapai tahap akhir dengan agenda penyampaian visi dan misi para calon rektor dalam forum rapat senat khusus yang digelar pada 16 Juni 2025. 

Tiga calon rektor yang bersaing dalam forum tersebut adalah Prof. Armid yang meraih 31 suara, Prof. Takdir Saili dengan 30 suara, dan Prof. Rusli dengan 14 suara.

Ironisnya, dalam tahapan tersebut seluruh calon telah berikrar untuk menerima hasil pemilihan rektor. Namun, dinamika pasca pemilihan tetap muncul dalam bentuk laporan masyarakat ke kementerian.

"Yang jelas bahwa proses pemilihan rektor UHO sudah terlaksana. Dinamika yang ada menjadi kewenangan kementerian," ujar Prof. Zamrun.

Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh civitas akademika UHO untuk menjaga suasana kampus tetap kondusif. 

"Saya mengajak segenap akademika UHO untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan kedamaian sehingga tugas-tugas institusi pendidikan anak bangsa berjalan baik," tutupnya.(Rin/Red) 

KENDARI,GAGASSULTRA.COM— Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin langsung upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang berlangsung khidmat di tengah gerimis di Lapangan Apel Kantor Gubernur Sultra, Selasa (01/07/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara institusi kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Selain itu, relevansi tema peringatan tahun ini, "Polri Untuk Masyarakat", sebagai refleksi dari dedikasi Polri dalam menjalankan tugasnya.

“Semangat gotong royong dan kolaborasi harus terus dijaga. Polri tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus terus bersinergi dengan seluruh elemen, termasuk mendukung program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan dan makan bergizi gratis,” ujar Andi Sumangerukka dalam amanatnya di hadapan peserta upacara.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian seluruh jajaran kepolisian dan unsur keamanan lainnya yang dinilai telah memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas dan ketertiban di wilayah Sultra.

“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Polri, TNI, dan mitra keamanan lainnya yang telah bekerja tanpa lelah demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Upacara turut dihadiri Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, jajaran Forkopimda, serta para pejabat utama Polda Sultra. Komandan Upacara dipercayakan kepada Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra, AKBP Tendri Wardi, S.Pt., S.I.K., M.H.

Peserta upacara terdiri dari berbagai unsur gabungan, mulai dari Polri, TNI, PNS Polri, Satpam, Senkom Mitra Polri, Damkar, Satpol PP, hingga Basarnas. Keikutsertaan mereka mencerminkan semangat kolaborasi lintas lembaga dalam memperingati hari besar Polri.

Sebagai bentuk penghargaan, Gubernur Sultra juga menyerahkan tanda kehormatan kepada personel Polri yang telah mengabdi selama 8, 16, dan 24 tahun. Penghargaan tersebut menjadi simbol apresiasi pemerintah atas dedikasi dan loyalitas aparat kepolisian dalam melayani masyarakat.

Upacara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan antara aparat keamanan dan masyarakat demi mewujudkan Sultra yang aman, damai, dan sejahtera.(Rin/Red)