- LPHN Buton Sebut Sistem Pemda Ambruk
BUTON,GAGASSULTRA.COM – Polemik jabatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Buton, Sulawesi tenggara disorot publik. Salah satunya dari Lembaga Pemerhati Hukum Nusantara (LPHN) Kabupaten Buton yang disampaikan Sekretarisnya, Erwin yang diterima media ini.

Dikatakan, setelah dilantik Ketua TP-PKK Sultra, Hj Nur Endang Abas tahun 2022 lalu, harusnya TP-PKK Buton dipimpin oleh Ny Nining Hartini sebagai istri pertama Pj Bupati Buton Basiran.

“Tapi kemudian Pj Bupati melantik istri keduanya Ny. Deisy Natalia Rompas Basiran sebagai Pj Ketua TP-PKK Kabupaten Buton termasuk menguasai fasiltas daerah seperti Randis,” kata Erwin melalui pesan WhatsApp kepada media, Sabtu (3/6/2023).

Ia menuturkan system pemerintahan daerah selama dijalankan Pj Bupati Basiran akan mengarah kemana. Menurutnya, seperti penggunaan kenderaan dinas diduga telah dikuasai ketua TP-PKK Buton Ny.Deisy Natalia Rompas.

Mobil Dinas Ketua TP-PKK Kabupaten Buton

“Ini kan yang dilantik istri pertama, Ny. Nining Hartini Basiran, jadi harusnya digunakan istri pertama fasilitas daerah yang melekat lainnya seperti randis plat DT 555 C sebagai operasional TP-PKK Buton,” ungkap Erwin putra Wakatobi kelahiran Pasarwajo itu.

Lebih lanjut, Erwin menjelaskan sistem pemerintahan daerah dinilai sudah gaduh mulai dari internal Pj.Bupati Buton. Kata dia, bukan mencampuri urusan pribadi namun berkaitan kedudukan ketua TP-PKK menggunakan anggaran daerah.

“Jadi saya kira, yang membuat gaduh dari dalam namanya dan bukan lagi gaduh tetapi bisa ambruk daerah kalau masalah mulai dari istri dan ini bukan menyinggung soal pribadinya tetapi posisi ketua TP-PKK melekat dengan penggunaan anggaran daerah,” jelasnya.

Olehnya itu, Erwin mengharapkan pemerintah provinsi melalui Ketua TP-PKK Sultra dapat memberikan klarifikasi atas dualisme kepengurusan TP-PKK Buton.

“Antara Ny Nining ataukah Ny Deisy yang sah jadi Ketua TP-PKK Buton, karena tidak mungkin satu daerah ada dua ketua TP-PKK,” tutupnya.(Adm)