BUTON TENGAH, GAGASSULTRA - Beredarnya foto-foto kerusakan beberapa interior bangunan Kantor Bupati Buton Tengah (Buteng) di media sosial, menjadi sorotan legislatif pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak eksekutif di Kantor DPRD, Senin (05/08/2024).
Sorotan datang dari Legislator Golkar Saadia dan politisi NasDem Samirun. Keduanya sama-sama menyoroti Kantor Bupati Buteng yang belum lama diresmikan, tapi sudah mengalami kerusakan di beberapa titik interior bangunan seperti rusaknya beberapa plafon di be
“Apakah bangunan kantor bupati itu sudah 100 persen pengerjaannya atau belum. Katanya hampir disetiap WC, dinding, AC, dan plafon sudah alami kerusakan. Bagaimana evaluasi pihak terkait," tanya Saadia.
Kendati belum melihat langsung kantor bupati tersebut, Samirun mengaku prihatin dengan kondisi kerusakannya seperti yang terlihat pada foto dan video yang beredar di media sosial.
Menurutnya, pengerjaan kantor bupati ini tidak mengikuti standar dan ada kelalaian dalam pengawasan. Apalagi anggaran pembangunan kantor bupati tersebut tidak sedikit, mencapai puluhan miliar.
"Selain kerusakan yang disebutkan Ibu Saadia tadi, infonya liftnya juga rusak dan anggarannya juga sudah dicairkan," sorot Samirun.
Menanggapi sorotan dua legislator tersebut, Pj Sekda Buteng La Saripi membenarkan kerusakan tersebut sebagaimana foto dan video yang beredar di media sosial.
"Rupanya itu foto dan video yang diambil bulan April saat dilakukan persiapan untuk ditempati sebelum peresmian. Itu sudah diperbaiki dan tidak ada kerusakan lagi," tutur La Saripi.
Bahkan ia menawarkan kepada dewan, untuk saat itu juga bersama-sama turun lapangan melihat kondisi kantor bupati di Kota Praja Labungkari.
Ajakan itu direspon Kadis PUTR Muhamad Said yang siap memfasilitasi pihak legislatif untuk turun lapangan melakukan pengecekan langsung.
Ia akan menunjukan titik-titik bangunan yang alami kerusakan seperti pada foto dan video yang sudah diperbaiki pihak penyedia.
"Foto dan video itu diambil pada bulan 4 lalu dan titiknya itu saya tau di mana semua. Tapi semua itu sekarang sudah dilakukan perbaikan," bebernya.
"Jadi kalau ada yang katakan kantor itu tidak baik-baik saja mungkin itu keliru dan sebenarnya lagi baik-baik amat,” sambung Said.
Said menegaskan, saat ini bangunan kantor bupati Buteng masih dalam pemeliharaan pihak penyedia hingga 2025 nanti. Sehingga kalau hari ini ada bagian-bagian yang rusak, penyedia bertanggungjawab untuk memperbaikinya.
Sebagai bentuk pengawasan, pihaknya pernah memberikan adendum kepada penyedia ketika tidak tuntas hingga Desember 2023.
Sampai masa kontrak selesai November 2023, itu capaiannya masih 95 persen. Lima persennya tidak dicairkan dan masih di kas daerah sekarang.
"Desember itu kami denda pada setiap bagian-bagian bangunan yang tidak tuntas penyelesaiannya. Itu sudah diaudit BPK dan hasilnya clear and clean," pungkas Said.
Kendati begitu, DPRD nantinya akan melakukan tinjauan lapangan untuk memastikan perbaikan bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan dengan membawa alat ukur beserta timteknis dan ahli di bidangnya.(uzi)