BAUBAU,GAGASSULTRA.COM - Mantan Pj Bupati Buton La Haruna (LH) dan istri merupakan Anggota Dewan Perwakikan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Baubau, Naslia Alu (NA - inisial) resmi melaporkan atas dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik. Dugaan pemerasan dilakukan oleh YW salah satu oknum wartawan di Buton.
LH melalui kuasa hukumnya Samsul, SH., MH melalui konfrensi persnya mengatakan, pihaknya resmi melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan dan ancaman serta intimidasi yang dilakukan oleh oknum wartawan YW di Polres Buton, Selasa (20/05/2025).
"Dugaan tindak pidana ini bermula ketika oknum wartawan YW menghubungi klien kami LH dan menyampaikan informasi adanya dugaan tindak pidana fee proyek di Kabupaten Buton tahun 2024 yang akan dinaikan dimedia oleh lima media di pasar wajo. Namun, oknum YW menawarkan untuk mencabut pemberitaannya (Take Down) tidak terbit beritanya tersebut apabila diberikan sejumlah uang. Jelas ini merupakan bentuk intimidasi dan pemerasan yang melanggar hukum," ujar Samsul.
Dikatakan, adapun dugaan tindak pidana yang dilaporkan meliputi, Pemerasan, Ancaman dan Intimidasi sebagaimana telah di atur dalam pasal 368 ayat (2) atau pasal 369 ayat (2), serta 335 KUHP. " Kami menyadari pentingnya kebebasan pers dalam demokrasi, namun kebebasan tersebut tidak boleh dijadikan alat untuk menekan atau memeras individu atau institusi lain demi kepentingan pribadi. Jurnalisme yang beretika dan bertanggung jawab adalah oilar penting negara hukum," ungkapnya.
Lanjutnya, selain dugaan pemerasan intimidasi dan ancaman, kliennya juga menjadi korban dugaan pencemaran nama baik yg dilakukan oleh tiga orang yakni , LMI, RZ dan YM, yang telah melaporkan kliennya di Kejaksaan Negeri Buton atas tuduhan yang tidak berdasar dan berpotensi merusak nama baik pribadi kliennya.
" Kami menilai bahwa laporan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum dan fakta yang sahih dan lebih bertujuan membentuk opini negatif diruang publik, sehingga kami menganggap hal ini sebagai upaya pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP, serta pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UUD ITE," terangnya.
Samsul menghimbau agar masyarakat dan media tidak terprofokasi atas informasi yang belum jelas kebenarannya. Pihaknya bakal menempuh proses hukum sesuai koridor yang berlaku.
Untuk diketahui berikut nama kuasa hukum LH dan NA atas pelaporan dugaan Pemerasan dan pencemaran nama baik, Samsul SH., M.H., Agusrahman., S.H., Hasrin Usi, S.H., Risman Ahddirja, S.H
Dimintai keterangan terpisah via telepon selulernya menanggapai laporan tersebut bisasa saja. Untuk itu, pihaknya hanya mengikuti prosesnya saja. Pasalnya, apa yang dituduhkan kepadanya tidaklah bersadar.
"Biarkan saja dia berproses karena apa yang dituduhkan itu tidaklah berdasar,"kataYW.
YW menuturkan, tuduhan itu sepenuhnya tidaklah mendasar. Pasalnya, LH waktu itu meminta kepadanya untuk mengamankan sejumlah pemberitaan yang menyangkut dugaan fee proyek disejumlah media.
"Saya diminta LH untuk melakukan mediasi wartawan yang sudah menaikan pemberitaan terkait dia (LH-red),"singkatnya.(Tio/Rin)