La Ode Fasikin : “Sejak 1952, Sultan Buton Sudah Bersurat Minta Pemekaran”

BAUBAU, GAGASSULTRA.COM – Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada Jumat (21/2/2025) di Gedung DPR RI.

La Ode Fasikin, Putra Buton yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tenggara Bidang Hukum dan Politik

Dalam forum tertinggi tersebut, Forkonas PP DOB bakal membulatkan tekad untuk terus memperjuangkan pemekaran wilayah yang menjadi aspirasi masyarakat di sejumlah wilayah.

La Ode Fasikin, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik yang juga salah satu utusan yang hadir dari Sulawesi Tenggara turut mengikuti Deklarasi dan salah satunya membacakan pernyataan berisi ultimatum Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton bersama utusan DOB daerah lain.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, La Ode Fasikin menjelaskan Rakornas ini menyuarakan agar pemerintah segera membuka kran moratorium. Hal ini untuk memberi peluang pemekaran daerah termasuk Provinsi Kepulauan Buton.

“Dalam Deklarasi,salah satu yang menjadi ultimatum adalah meminta kepada pemerintah untuk mencabut moratorium pemekaran wilayah. Khususnya Kepulauan Buton yang sudah sekian lama diusulkan Sultan Buton sejak tahun 1952 namun sampai saat ini belum dikabulkan,” kata La Ode Fasikin.

Harapan ini juga sesuai pernyataan Ketua Umum Forkonas PP DOB Syaiful Huda. Ia menegaskan saat ini harus ada kebulatan tekad  untuk memperjuangkan pemekaran daerah.

“Forum Munas kami manfaatkan sebagai ajang kebulatan tekad untuk terus memperjuangkan pemekaran wilayah sekaligus penyegaran pengurus Forkonas PP DOB. Kami berharap penataan daerah ke depan sebagaimana amanat UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah benar-benar menjadi concern dari pemerintah,” ujar Ketua Umum Forkonas PP DOB Syaiful Huda yang juga Wakil Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB dalam keterangannya. (Red)