BAUBAU, GAGASSULTRA.COM - Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE menyatakan dukungannya pada kegiatan pemanfaatan hutan mangrove di Lakologou sebagai kawasan blue carbon sekaligus pengembangan wisata bahari yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Hal itu diungkapkan saat memimpin rapat koordinasi melalui daring terkait pemanfaatan kawasan hutan mangrove Lakologou untuk blue carbon bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam hal ini Direktur pesisir dan pulau-pulau kecil di ruang kerja Wali Kota Baubau pada Jumat (27/02/2026).
Wali Kota Baubau secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dan terukur, mulai dari percepatan sertifikasi lahan, pengawalan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR), penguatan regulasi tata ruang, pelibatan masyarakat, hingga penyusunan roadmap implementasi, agar program pemanfaatan mangrove berbasis blue carbon dan wisata bahari ini dapat segera terealisasi dan menjadi model pengelolaan mangrove berkelanjutan di Indonesia.
“Pemkot Baubau mengucapkan terima kasih kepada Direktur pesisir dan pulau-pulau kecil dan dukungan untuk percepatan pemanfaatan mangrove di Kota Baubau sehingga bisa bernilai ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”ungkapnya.
Hal senada dikatakan Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, komitmen kuat Pemerintah Kota Baubau untuk menjadikan kawasan mangrove sebagai model pengelolaan blue carbon nasional. Karena itu, dalam daring tersebut, secara langsung meminta kepada Direktur pesisir dan pulau-pulau kecil Dr Ahmad Aris SP, M.Si agar Kota Baubau dapat dijadikan role model pemanfaatan hutan mangrove untuk blue carbon di Indonesia, sebagai wujud kontribusi daerah dalam mendukung agenda mitigasi perubahan iklim dan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dr Ahmad Aris SP, M.Si Kementerian Kelautan dan Perikanan menekankan tiga hal utama sebelum berbicara lebih jauh mengenai pemanfaatan blue carbon status lahan harus clear and clean. Pertama, Pemerintah Daerah perlu mengajukan hak pakai melalui proses sertifikasi agar memiliki kepastian hukum. Kedua, lokasi harus sesuai peruntukan, yaitu benar-benar berada pada kawasan yang memiliki potensi dan kriteria sebagai lokasi blue carbon. Ketiga, pelibatan masyarakat setempat menjadi prioritas utama, sebelum membahas skema pemanfaatan, perdagangan karbon, maupun pengembangan lainnya.
Selain itu, berkomitmen untuk mendukung penuh dan mengawal proses penerbitan PKKPR sehingga seluruh tahapan administrasi dan regulasi dapat berjalan sesuai ketentuan. Dan pemerintah pusat akan mendampingi Kota Baubau dalam menyiapkan skema agar kawasan mangrove tersebut dapat memiliki nilai ekonomis dari blue carbon, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, turut hadir dalam daring tersebut yakni, Kepala Dinas Perikanan Yuli Widiarti, ST, M.Si, Kepala Dinas Pariwisata Dr H Moh Idrus Taufik Saidi, Perwakilan Dari Dinas PU Kota Baubau, perwakilan Dari Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah, Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup perwakilan dari Pertanahan Kota Baubau, Camat Kokalukuna, Camat Lea-Lea, Lurah Lowu-Lowu dan Lurah Lakogou.(Rin/Red)