Jakarta, GAGASSULTRA.COM - Sekda dan Kepala Bappeda Kota Baubau mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian / Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah.
Rakor ini mempertemukan seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan Rakor berlangsung selama empat hari, mulai 26-29 Oktober 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Kepala Bappeda Kota Baubau Dr. Dahrul Dahlan, S.STP, M.Si mengatakan, Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemda dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.
“Jadi kegiatan ini menjadi salah satu agenda penting Kementrian Dalam negeri dalam mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi antara pemerintah Pusat dan Daerah. Tentunya yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan sekaligus evaluasi program prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah,” kata Dahrul Dahlan.
Dahrul menambahkan, sesuai arahan pemrintah Pusat melalui Kemendagri, rakor ini dirancang sebagai ruang interaktif antara kementerian / lembaga dengan Pemda.
“Yang pasti bertujuan agar program daerah dan pusat dapat berjalan searah, baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya. Itu sebabnya Sekda dan Kepala Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian / lembaga di Rakor ini," ujar Dahrul Dahlan lagi.
Lebih lanjut Dahrul menjelaskan, sinkronisasi tidak hanya mencakup perencanaan dan anggaran, tetapi juga waktu, target, dan kualitas program. Sehingga dengan Rakor ini katanya, Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional, seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
Sekaligus menurut Dahrul Dahlan, forum ini akan menjadi wadah bagi Sekda dan Kepala Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan di daerah. Dengan begitu, pemerintah pusat dapat mendengar langsung masukan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD).
Dahrul juga menegaskan, Rakor ini juga mengisyaratkan agar pemerintah daerah lebih jeli dalam membuat perencanaan program yang membutuhkan pembiayaan.
“Konsolidasi program yang tidak penting dan urgen serta tidak selaras dengan program nasional dipertimbangkan untuk tidak dilaksanakan dulu karena keterbatasan pembiayaan. Jadi perlu skema alternative pembiayaan lain,” kata Dahrul Dahlan.
Pj Sekda Kota Baubau MZ Amril Tamim mengatakan, Pasca kegiatan Rakor ini, Pemkot Baubau akan menindaklanjuti dengan melakukan konsolidasi untuk sinkronisasi program dengan Pemerintah pusat. Yang paling utama adalah pemanfaatan alokasi anggaran secara efisien dan efektif.
“Kita akan lakukan Konsolidasi program dan kegiatan untuk disinkronkan dengan program prioritas nasional agar alokasi anggaran yang diterima melalui Dana Transfer Umum (DTU) untuk tahun 2026 dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk pembangunan dan masyarakat,” kata Amril Tamim.
Amril mengharapkan agar semua OPD dapat membangun komunikasi intensif dengan pihak kementerian / lembaga untuk memastikan alokasi anggarannya terdistribusi ke Kota Baubau. (Red)